Connect with us

BNPT Gandeng LPOI Berantas Radikal Terorisme Melalui Narasi Keagamaan

Kepala BNPT Boy Rafli Amar bersama Ketua LPOI KH Said Aqil Siroj

Jakarta – Demi merekatkan silaturahmi dan menjalin komunikasi untuk mendorong kerja sama pencegahan terorisme, Direktorat Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyelenggarakan halal bihalal dan silaturahmi bersama tokoh ormas keislaman yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) pada Senin siang (15/6).

Hadir dalam kegiatan ini Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar, M.H. didampingi jajaran Deputi, Plt. Sekretaris Utama, dan Direktur di lingkungan BNPT, Ketua Umum LPOI sekaligus Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A., Sekjen LPOI, H. Denny Sanusi, B.A., serta sejumlah ketua Ormas Islam yang tergabung dalam LPOI.

Saat ini narasi keagamaan yang menyimpang dan persuasif banyak digunakan oleh kelompok teroris untuk menjaring simpatisan. Maka dari itu, organisasi agama memainkan peran yang vital dalam membangun narasi agama yang benar.

Organisasi keagamaan di Indonesia sendiri dinilai memiliki kredibilitas dan pengaruh yang besar sehingga masyarakat menyandarkan pengetahuan keagamaan darinya. Menurut sejarah, organisasi agama pun turut mengawal kemerdekaan Indonesia dengan prinsip-prinsip agama dan kebangsaan.

Oleh karena itu, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, Mayjen TNI Hendri Paruhuman Lubis dalam sambutannya menyampaikan bahwa organisasi agama menjadi kunci berbagai program pencegahan BNPT.

Kepala BNPT lebih lanjut menekankan pentingnya pelibatan organisasi agama, dalam hal ini tokoh agama moderat dan teknologi dalam memoderasi pemikiran radikal terorisme. Kemajuan teknologi kini memudahkan pergerakan kelompok teror dalam melakukan diseminasi paham radikal.

Seruan propaganda melalui sosial media telah berhasil mengajak anak muda membangun jejaring teroris di Indonesia, sehingga tidak sedikit remaja-remaja militan yang nekat melakukan aksi teror dengan mengatasnamakan agama. Menurut Boy Rafli, ruang publik yakni dunia maya, di mana setiap orang memiliki kebebasan berekspresi, perlu digunakan secara bermatrabat dengan memberikan edukasi terhadap pemahaman agama yang benar.

Sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018, BNPT memiliki tugas membangun kesiapsiagaan nasional. Hal ini menjadi penting karena seluruh masyarakat berisiko menjadi korban kejahatan terorisme dan korban paham radikal negatif.

Kesiapsiagaan dibangun dengan harapan terciptanya daya tangkal agar masyarakat tidak permisif atau terhasut dengan provokasi kelompok radikal. Selanjutnya BNPT juga melakukan kontra radikalisme di dunia maya yaitu upaya pengikisan narasi negatif dengan narasi perdamaian, moderat, dan cinta Tanah Air.

Melalui aktivitas tersebut, Kepala BNPT menyampaikan bahwa BNPT dan organisasi agama memiliki irisan dalam usaha penanggulangan terorisme, terutama dalam memproteksi alam pikir anak muda Indonesia dari paham kekerasan dan intoleran. Untuk itu, Kepala BNPT berharap peran dan kehadiran organisasi agama untuk meluruskan pemikiran yang keliru.

Pemberdayaan portal dan sosial media organisasi agama moderat perlu diperluas agar ruang publik dikuasai oleh pemikiran yang moderat juga. Selain itu, tokoh agama juga dapat ikut mendampingi BNPT dalam melakukan kegiatan diseminasi bahaya radikal terorisme baik secara online maupun offline. Bahkan ke depannya BNPT akan membentuk gugus tugas pencegahan untuk mereduksi pemikiran radikal yang mendorong terjadinya aksi terorisme.

“Dalam rangka meningkatkan dakwah yang sifatnya menyampaikan pesan rahmatan-lil alamin (rahmat bagi semesta) bisa kita kerja samakan dengan seluruh Ormas yang hadir, ke depan dalam konteks gugus tugas di bidang pencegahan kami (BNPT) akan meminta kehadiran Ulama-Ulama di berbagai tempat, di seluruh Indonesia, saling bersinergi,” ucap Boy Rafli.

Pemberantasan terorisme tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, perlu ada kekuatan masyarakat dalam mendukung upaya ini. LPOI sebagai lembaga pemerekat ormas keislaman siap mengawal Indonesia dari ancaman paham radikal terorisme.

“Kami siap bekerja sama dengan BNPT, memperkuat empat pilar UUD 1945, bertanggung jawab untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila,” tutup Ketua Umum LPOI.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya