BNN-Bareskrim Tandatangani MoU tentang Rehabilitasi Penyalah Guna Narkoba
Jakarta – Guna menyelamatkan generasi-generasi muda bebas dari narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bareskrim Polri menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait masalah rehabilitasi bagi para penyalah guna narkoba.
“Kerja sama antara perjanjian atau MoU antara Badan Narkotika Nasional RI dan kepolisian negara republik Indonesia dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama, khususnya masalah rehabilitasi untuk penyalah guna dan pecandu narkotika oleh Kabareskrim Polri dan deputi rehabilitasi BNN RI,” kata Kepala BNN Komjen Petrus Golose di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (12/7/2022).
Petrus mengatakan, dalam kerja sama ini, BNN mengupayakan untuk menyelamatkan penyalah guna narkotika untuk direhabilitasi dibanding masuk sistem kriminal. Upaya ini dibentuk dalam tim asesmen terpadu.
“Poin-poin tetap kerja sama antara kita antara penyalah guna dan pencandu dalam pelaksanaannya. Jadi seperti kita ketahui narkotika ini atau kejahatan narkotika adalah victimless crime. Victimless adalah dia pelaku, dia juga adalah korban,” katanya.
“Jadi pada saat kita, kalau dia hanya sebagai pengguna terus kita tidak selamatkan maka dia akan masuk di dalam proses kriminalisasi sistem. Dan ini akan kita jaga, kita cegah ada yang disebut dengan tim asesmen terpadu,” tambahnya.
Selanjutnya, dalam hal ini, Petrus menyebut ada MoU lainnya yang ditandatangani tujuh lembaga lainnya. Nantinya, tim asesmen akan memonitor tangkapan-tangkapan para penyalah guna oleh Polri.
“Jadi, ada proses yang disebut dengan tim asesmen terpadu di mana leading institution-nya adalah BNN RI, kemudian juga diutamakan karena banyak penyalah guna dan pecandu itu yang berasal dari tangkapan Polri. Sehingga akan diasesmen bersama kemudian dari asesmen kita sekarang juga selama proses kita mengatur dalam UU di samping kerja sama yang kita tandatangani antara 7 kementerian dan lembaga,” kayanya.
Lebih lanjut, Petrus mengatakan hal ini penting dilakukan lantaran angka prevalensi penyalah guna narkotika di Indonesia berada di angka 1,95 persen. Menurut dia, hal ini tentu menjadi wewenang pihaknya untuk menyelamatkan para pecandu narkoba.
“Kenapa harus dilakukan ini? Karena kita ketahui bersama bahwa angka prevalensi di Indonesia sekarang 1,95 persen penyalah guna narkotika, mereka adalah bagian yang harus kita selamatkan. Kemudian kita ketahui bersama dan saya rasa rekan-rekan juga tahu bahwa jumlah penyalah guna yang masuk dalam lembaga permasyarakatan untuk di kota-kota besar berada di antara angka di atas 70 persen kemudian di daerah-daerah sekitar 50 persen,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno H Siregar mengatakan kerja sama ini juga mengubah aturan waktu dalam penyerahan pelaku penyalah guna narkotika penyidik ke tim asesmen. Dalam hal ini, penyidik mesti menyerahkan tiga hari ke tim asesmen, yang sebelumnya diatur selama enam hari.
“Jadi ada sesuatu disesuaikan dengan kekinian dan situasi sekarang tentang waktu dari penyidik menyerahkan dari tim ke tim melalui sekretariat, penyidik maksimal 3 hari setelah penangkapan harus sudah menyerahkan seseorang tersangka atau penyalah guna tadi untuk diserahkan ke sekretariat.
“Kalau untuk dulu 6 hari kerja, dan dari tim ini sudah memutuskan mengeluarkan rekomendasi 6 hari setelah penangkapan pada waktu yang lebih sempit sehingga penyidik dalam hal ini kami paling banyak memang, Polri bekerja keras untuk menentukan apakah dia direkomendasikan atau mengikuti,” tambahnya.
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta Sekjen DPD RI agar memakai anggaran secara efektif dan efisien. Hal tersebut dia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. “Pak, saya akan coba fokus pada efektivitas dan efisiensi anggaran, nggak mudah mengatur anggaran yang ada sekarang ini karena itu efisiensi penting,” papar Wayan di ruang rapat Komisi III, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).
Wayan meminta penjelasan belanja operasional barang sebesar Rp119.031.860.000 yang tertuang dalam Pagu Indikatif DPD RI Tahun 2024. “Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya Rp119 M, Bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini atau bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot, yang berkaitan dengan belanja barang operasional Rp119 M,” ucap Wayan.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan kembali agar DPD lebih rasional dalam menyusun anggaran. “Saya melihat ini banyak sekali biaya-biaya untuk yang seperti ini, saya ingin penjelasan lebih detail Pak mengenai hal tersebut dan dukungan anggarannya seperti apa,” tegasnya.
Tertera dalam situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP, proyek renovasi ruang kerja anggota DPD itu diberi nama Pekerjaan Jasa Konstruksi Renovasi Ruang Kerja Anggota DPD RI dengan kode RUP 41441097. “Total pagu Rp14.451.021.000 (Rp 14,4 miliar),” demikian tertulis di situs itu.
Sedangkan renovasi toilet tertulis ‘Pekerjaan Renovasi Toilet Gedung A dan Gedung B DPD RI’ dengan nomor RUP 43138718. Dalam laman itu, total pagu pekerjaan toilet tersebut senilai Rp4.804.021.000.- “Uraian pekerjaan renovasi toilet utama dan penunjang Gedung A tahun Anggaran 2023,” demikian tertulis dalam situs tersebut.
Kedua proyek itu berada di satuan kerja Sekretariat Jenderal DPD RI dengan metode tender dengan jenis pengadaan pekerjaan konstruksi. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2023 hingga Juni 2023 dengan target pemanfaatan barang/jasa pada Desember 2023.
Jakarta – Pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebutkan bahwa potensi kemaritiman kita bisa menaikan kontribusi seratus persen pada PDB kita, diapresiasi oleh relawan Ganjar Mania’Indonesia (GaMan Indonesia).
Pernyataan ini disampaikan Ganjar yang merupakan capres dari PDI Perjuangan itu di hadapan CEO MNC Group baru-baru ini. Menurut Ganjar, sektor maritim belum digarap secara maksimal. Selama ini kalau bicara tentang maritim hanya fokus pada perikanan tangkap. Tapi disana ada energi, mineral, tourism dan lainya.
Menurut ketua relawan GaMan Indonesia Awaluddin Matondang, Ganjar memiliki visi yang jelas untuk memimpin Indonesia. “Ganjar bukanlah capres sosmed seperti yang disangkakan oleh beberapa kelompok orang,” kata Awaluddin.
Sekjen GaMan Indonesia Pikiran Daely
Ditambahkan oleh sekjen GaMan Indonesia, Pikiran Daely, Ganjar punya alasan yang kuat bila dirinya nanti diamanahkan rakyat memimpin negeri akan menjadikan sektor maritim menjadi andalan untuk menaikkan pendapatan negara.
“Kita ketahui, Indonesia memiliki 17.500 pulau.Dengan garis pantai 81.000 ribu km. Sekitar 62% wilayah kita adalah kelautan. Jadi wajar kalau Ganjar menjadikan sektor maritim menjadi fokus garapan guna memberikan kontribusi serta menaikkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Daely.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar anggaran kesehatan semakin ditingkatkan. Pasalnya, bidang kesehatan adalah urusan yang sangat bersentuhan dan dibutuhkan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia dan juga dengan semakin kompleksnya persoalan kesehatan di masa sekarang ini, anggaran kesehatan sudah selayaknya disesuaikan.
“Momentum kenaikan anggaran kesehatan sekarang lagi terbuka. Pemerintah dan DPR sekarang sedang membahas RUU omnibus law kesehatan. Salah satu klausul di dalam RUU tersebut adalah anggaran kesehatan,” ungkapnya melalui media rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (8/6/2023).
Fraksi PAN, lanjut Saleh merupakan fraksi yang pertama mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. “ Waktu di baleg, Fraksi PAN yang pertama kali mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. Usulan ini kemudian diamini oleh fraksi-fraksi lain. Dan sudah masuk dalam draft RUU Kesehatan tersebut,” jelasnya.
Saleh menyadari bahwa usulan peningkatan anggaran kesehatan bukanlah hal yang mudah untuk diindahkan. Apalagi, pemerintah harus bekerja keras membagi anggaran yang ada secara proporsional di semua kementerian/lembaga. Ada kekhawatiran akan terjadi ketidakseimbangan. Ini sudah dijelaskan Kemenkes dan Kemenkeu dalam rapat-rapat panja.
“Kalau patokan 10 persen itu sulit, Fraksi PAN meminta agar pemerintah menyatakan bahwa urusan kesehatan menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan dan penetapan anggaran. Ini penting agar aspirasi fraksi-fraksi dapat terakomodir dengan baik. Paling tidak, pemerintah perlu memaparkan peta jalan perbaikan pelayanan kesehatan kita dalam 15 sampai 20 tahun ke depan,” tegasnya.
Saleh menegaskan kembali, pihaknya ingin adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, inti dari transformasi bidang kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan. “Seluruh warga negara harus merasakan kehadiran negara ketika mereka sakit. Tentu ini jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana diatur secara tegas di dalam konstitusi,” pungkas Legislator Dapil Sumut II itu.
Rancangan Anggaran Hendaknya Disusun secara Efektif dan Efisien
Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim
Saleh Daulay: Peningkatan Anggaran Buat Pelayanan Kesehatan Harus Maksimal
Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi
Putu Supadma: Laki-Laki Harus Jadi Pendukung Peningkatan Peran Perempuan Diberbagai Bidang
Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim
Loyalis Ganjar Pranowo Bentuk Kepengurusan Wilayah Jakarta Timur
Demplot Pupuk Indonesia Panen Ubi di Deliserdang, Hasil Melimpah
TB Hasanuddin Soroti Kecilnya Anggaran Penegakan Hukum Kemlu dan Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia
