BKSAP DPR Soroti Persoalan Kemiskinan di NTB
Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir menyoroti persoalan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat. Menurutnya persoalan kemiskinan sudah menjadi isu hangat di berbagai daerah, yang bisa dilihat dari berbagai aspek dalam kehidupan. Pertama dari sisi sumber daya alam yang kurang mendukung. Hafisz memperhatikan, masyarakat NTB hidup dari hasil pertanian yang sekarang mulai bergerak ke bidang pariwisata. Adapun hasil bumi lainnya berupa emas tidak terlalu menonjol.
Demikian diungkapkan Hafisz usai mengikuti pertemuan BKSAP DPR RI dengan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, perwakilan pemerintah daerah, dan perwakilan mahasiswa Universitas Mataram, di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Jumat (8/4/2022). Kunjungan ini dalam rangka sosialisasi program-program pada Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
“Dengan demikian dalam memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut perlu diberikan pendidikan dan kesempatan untuk bekerja di semua aspek. Mungkin itu bisa menjadi salah satu jalan keluarnya. Kendati demikian yang menjadi masalah saat ini di NTB, selama kondisi Covid-19 pada tahun 2020-2021 menjadi daerah yang kedua yang mengalami penekanan pertumbuhan ekonomi, dimana yang pertama adalah Lampung. Di balik semua itu, yang paling penting saat ini, bagaimana pemerintah setempat dapat kembali menyusun program dari 1, 5 hingga 25 tahun ke depan agar bisa menekan angka kemiskinan,” dorong Hafisz.
Program-program itu harus saling berkaitan dan pembiayaan harus diberikan kepada sektor yang produktif. ”Yang selalu saya tekankan berkali-kali kepada Kementerian Keuangan, dan juga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menjadikan setiap satu rupiah menjadi kegiatan ekonomi. Harus ada jalan lain agar bisa membuat menjadi produktif dalam setiap pembangunan, dimana setiap yang dikerjakan harus menghasilkan. Jangan sampai kita membiayai tapi tidak ada hasil dari apa yang dilakuan, sehingga menjadi tidak produktif. Dan hal tersebut akan berdampak pada lapagan pekerjaan tidak memadai, yang pada akhirnya rakyat banyak menganggur sehingga pembiayaan tidak terserap dengan baik,” paparnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, jika semua kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak terserap dengan baik, artinya target-target yang sudah ditetapkan dari yang diinginkan tidak tercapai. Sehingga yang bisa dilakukan satu-satunya saat ini adalah mengevaluasi apa yang sudah di lakukan dan dikerjakan tiap tahunan oleh Pemerintah Provinsi NTB untuk segera diperbaiki di tahun berikutnya, sehingga ke depanya akan mendapatkan hasil yang diinginkan.
Hafisz mengingatkan, ketika pemerintah daerah mengajukan anggaran ke pusat untuk selalu melihat asas kepentingan. Penting sekali untuk para bupati, camat, gubernur di seluruh Indonesia bisa memastikan kepentingan apa yang diinginkan oleh rakyat, dan bukan yang diinginkan oleh pimpinan. “Harus bisa bottom up untuk mengetahui apa yang rakyat butuhkan. Baru kemudian dibuat formulasinya lalu diserahkan ke pusat, barulah diketahui apa saja yang diinginkan daerah,” pesan legislator dapil Sumatera Selatan I tersebut.
Seperti diketahui, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia tumbuh 5,39 poin dalam kurun 2010-2019. Pertumbuhan ini membuat IPM Indonesia masuk kategori tinggi berdasarkan kategori milik United Nations Development Programme (UNDP). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia mencapai 71,92 pada 2019. Angka tersebut tumbuh 0,53 poin dibanding raihan pada 2018. Pada tahun 2019, Umur Harapan Hidup (UHH) masyarakat Indonesia telah mencapai 71,34 tahun. Usia harapan hidup ini meningkat 1,53 tahun dari 69,81 tahun pada 2010.
Meski secara nasional meningkat, masih ada sejumlah daerah yang memiliki tingkat pembangunan manusia di bawah rata-rata. BPS mencatat 11 provinsi memiliki IPM sedang atau berada pada kisaran 60-70. Yakni kesebelas provinsi yang status pembangunan manusianya masih di bawah rata-rata nasional adalah, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.
Sedangkan, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2021 tercatat sebesar 735,30 ribu orang (13,83 persen). Nilai ini lebih rendah dibandingkan kondisi Maret 2021, dimana jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat sebesar 746,66 ribu orang (14,14 persen). Terlihat adanya penurunan persentase penduduk miskin selama periode Maret 2021-September 2021 yaitu sebesar 0,31 persen poin. Selain itu, nilai ini juga lebih rendah dibandingkan dengan September 2020 yang tercatat sebesar 746,04 ribu orang (14,23 persen).
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
