Connect with us
DPR RI

BKSAP Desak PBB Sikapi Kekerasan di Al-Aqsa

BKSAP Desak PBB Sikapi Kekerasan di Al-Aqsa
Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon: Foto: DPR RI

Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengecam kekerasan aparat kepolisian Israel di Komplek Al-Aqsa, Jumat (15/4/2022). Insiden tersebut yang telah melukai ratusan warga Palestina termasuk orang tua, remaja, awak media, dan pekerja medis. Kekerasan apapun yang menatargetkan warga sipil adalah tidak dibenarkan.

Menyikapi insiden kekerasan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mendesak komunitas internasional terutama PBB agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghentikan kekerasan Israel khususnya di Komplek Al-Aqsa dan wilayah Palestina.

“(Kami) mendesak komunitas internasional termasuk PBB untuk secepatnya menetapkan langkah-langkah preventif agar insiden kekerasan di Al-Aqsa tidak terulang,” ungkap Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Senin (18/4/2022).

BKSAP juga menyerukan agar PBB melakukan peninjauan terhadap kewenangan kontrol akses Israel atas Masjid Al-Aqsa. Sebab, aparat keamanan Israel kerapkali melindungi kelompok-kelompok ekstrimis Yahudi yang secara provokatif masuk ke komplek dan bagian dalam Masjid Al-Aqsa.

Lebih lanjut, Fadli mengingatkan bahwa jika eskalasi kekerasan khususnya di Komplek Al-Aqsa tak lekas diatasi, situasi di Palestina akan semakin tidak kondusif dan kekerasan Israel akan semakin meluas jangkauannya termasuk ke wilayah Jalur Gaza seperti serangan Israel 11 hari ke Jalur Gaza tahun 2021 lalu yang menewaskan 260 warga Palestina.

“Peningkatan kekerasan di Palestina akhir-akhir ini semakin menjauhkan kembali proses pembicaraan perdamaian Palestina-Israel yang sudah terhenti sejak tahun 2014. Insiden kekerasan di Komplek Al-Aqsa telah menyulut kemarahan pihak Palestina dan menyebut tindakan Israel tersebut sebagai ‘deklarasi perang’,” katanya.

Karena itu, BKSAP memandang bahwa situasi Palestina saat ini merupakan momentum penegakkan the rules-based international order khususnya bagi Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan secara paksa resolusi-resolusinya terkait Yerusalem terutama resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 242 tahun 1967 yang meminta Israel menarik pasukan militernya dari kawasan yang diduduki Israel sejak perang 1967.

“Demikian juga Resolusi DK PBB nomor 298 tahun 1971 yang mengkonfirmasikan bahwa semua upaya yang dimungkinkan termasuk langkah yang diambil oleh Israel untuk mengubah status Yerusalem,  termasuk penyitaan lahan, adalah ilegal,” sambung Fadli.

Di ranah diplomasi parlemen, BKSAP juga menyampaikan komitmen dukungan penuh terhadap perjuangan bangsa Palestina khususnya di ragam forum parlemen regional dan global serta secara bilateral.

“BKSAP berkomitmen akan menjalin kordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan banyak pihak antara lain Pemerintah/Kemenlu dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam kerangka memberikan dukungan bagi kemerdekaan bangsa Palestina,” tandasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Oleh

Fakta News
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.

Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.

“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.

Baca Selengkapnya