Connect with us
Parlemen

BK DPR Tampung Aspirasi DPRD Musi Banyuasin Terkait Penyusunan RUU

BK DPR Tampung Aspirasi DPRD Musi Banyuasin Terkait Penyusunan RUU
Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Mardisantori menerima kunjungan DPRD Kabupaten Musi. Foto: DPR RI

Jakarta – Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI Mardisantori mengatakan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah disetujui oleh Pemerintah dan DPR RI pada 17 September 2019 lalu, dan akan berlaku per 17 Oktober 2019 esok. Menurutnya, masyarakat dapat melakukan judicial review terhadap UU ini ke Mahkamah Konsitusi (MK).

“Pada intinya RUU KPK saat ini sudah disetujui Pemerintah dan DPR. Dan hal yang bisa dilakukan masyarakat secara umum adalah melakukan judicial review kepada MK, kemudian MK yang akan menentukan,” katanya usai menerima konsultasi tentang RKUHP dan revisi UU KPK dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, di Ruang Rapat BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Sementara terkait RKUHP, Mardi, biasa ia disapa menjelaskan, DPR RI periode 2014-2019 menunda pembahasannya, dan selanjutnya di-carry over ke DPR RI periode 2019-2024. Selanjutnya untuk pembahasannya menjadi kewenangan dan kebijakan DPR RI periode saat ini. Namun ia memastikan, berbagai aspirasi, gagasan, saran dan kritik mengenai pembahasan RKUHP akan ditampung dan didiskusikan oleh tim penyusun RKUHP di BK DPR RI.

“Tadi (dalam pertemuan ini) saya bersama teman Perancang yang kebetulan sangat terlibat dalam penyusunan RKUHP. Memang ada hal-hal (informasi) yang diluruskan, karena ada beberapa isu hoaks yang barangkali misunderstanding atau persepsi yang tidak tepat, dan ada hal-hal (informasi) yang memang harus di luruskan. Ada aspirasi yang ditampung, yang kemudian diteruskan pada tim penyusun RKUHP ke depannya,” jelas Mardi.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Musi Banyuasin Iwan Aldes mengatakan, bahwa kedatangannya ke DPR RI untuk melanjutkan aspirasi dari aliansi mahasiswa di daerahnya yang mempertanyakan pembahasan kedua UU tersebut. Menurutnya, ke depan DPR RI beserta seluruh tim perancang dapat mengkaji ulang UU itu, dan melakukan sosialisasi ke masyarakat, agar tidak terjadi misunderstanding.

“Pertama kami meminta kepada DPR RI melalui staf perancang UU agar peraturan itu disosialisasikan pada masyarakat, khususnya di pedesaan di kabupaten kami. Sinyal (telepon dan internet) sangat susah, listrik juga susah, jadi hanya segelintir oknum yang mendapat informasi. Harapan kami pada masyarakat Musi Banyuasin jangan terpengaruh oleh isu-isu hoaks yang belum tentu kebenarannya,” kata Iwan. (ndy/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menyikapi Dinamika Situasi Terkini, Ini Arahan Wakil Ketua Umum SEKNAS JOKOWI

Oleh

Fakta News

Redaksi www.fakta.news menerima rilis dari DPN Seknas Jokowi, berupa tujuh poin arahan dari Wakil Ketua Umum nya, Rambun Tjajo, S.H., bagi seluruh kader Seknas Jokowi, dalam menghadapi dinamika situasi yang ada.

Tujuh Poin arahan tersebut seperti dibawah ini:

Pertama, untuk seluruh kader SEKNAS JOKOWI baik DPW,DPD dan Anggota maupun simpatisan dapat mensosialisasikan program pemerintah terkait vaksinasi nasional.

Kedua, kepada seluruh pengurus DPW dan DPD untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerahh dan organisasi pendukung pemerintah terkait program vaksinasi tersebut.

Ketiga, mendorong kembali semangat Gotong Royong antar kader, anggota serta simpatisan diberbagai daerah dalam menghadapi situasi pandemic covid19 ini.

Keempat, agar seluruh kader SEKNAS JOKOWI dapat mencermati perkembangan situasi internal maupun eksternal organisasi dengan cermat dan tidak terprovokasi.

Kelima, kepada seluruh kader untuk dapat mematuhi keputusan organisasi yang telah rumuskan oleh Tim Careteker yang dipimpin oleh saudara Helmy Fauzi dalam kerja-kerja organisasi menuju kongres.

Keenam, tidak melakukan tindakan inskonstitusional serta provokasi dikanal sosial media yang sifatnya memancing polemik dalam organisasi.

Ketujuh, tetap mejaga Semangat persatuan antar kader SEKNAS JOKOWI dengan saling berkomunikasi satu sama lain, baik di tinggat DPN, DPW maupun DPD.

Demikian arahan ini saya sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih.

Jakarta, 23 Juli 2021

Wakil Ketua Umum

RAMBUN TJAJO

Baca Selengkapnya

BERITA

Pandemi Covid-19, IA-ITB Dukung Konsep Ekonomi Sirkular

Oleh

Fakta News

 

Jakarta – Ikatan Alumni ITB (IA-ITB) akan terus mendorong berbagai upaya transisi dan transformasi ekonomi, dari ekonomi linear ke ekonomi sirkular. IA-ITB percaya, konsep ekonomi sirkular akan mengubah banyak kota di Indonesia menjadi kota dengan masyarakat yang adil dan makmur.

Ketua Umum IA-ITB, Gembong Primadjaja, menyampaikan optimisme itu dalam kata sambutannya pada webinar Indonesia Circular Economy Forum (ICEF), di Jakarta, Kamis, 22/07/21.

“Konsep sirkular ekonomi menjadi pusat upaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan efisiensi sumber daya dan kelestarian lingkungan hidup,” kata Gembong.

IA-ITB sebagai himpunan para alumni dari perguruan tinggi tertua di Indonesia, ujar Gembong, sangat mendukung berbagai upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga lingkungan.

“Konsep ekonomi sirkular yang bisa diterapkan pada suatu kota, memerlukan kerja sama antara warga, pelaku bisnis, pemerintah, dan komunitas penelitian. IA-ITB memiliki kemampuan di semua sektor tersebut, karena banyak alumni ITB yang berkiprah di keempat sektor ini. Jadi, IA-ITB ingin ikut terlibat aktif sebagai penggerak perubahan,” tutur Gembong, alumni Teknik Mesin ITB angkatan 1986.

Gembong meyakini, masa depan bisnis harus dilakukan melalui pendekatan holistik. Bisnis tidak melulu berfokus pada pertumbuhan, namun juga harus mampu melindungi lingkungan dan membantu ekosistem untuk tumbuh dan berkembang.

“Kita dapat memilih bagaimana teknologi mampu mengambil peran dalam konsep ekonomi sirkular. Kita juga bisa lebih bijaksana memutuskan bahwa perubahan memang harus dilakukan. IA-ITB amat berharap, ICEF bisa menghasilkan panduan terbaik untuk mewujudkan ekonomi sirkular,” ucap Gembong.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 ini, Gembong melihat konsep sirkular ekonomi justru bisa menjadi salah satu alternatif menciptakan ketahanan ekonomi, dengan tetap memperhatikan keselamatan lingkungan.

Keyakinan Gembong ini sesuai dengan tema yang diusung ICEF, yakni “Towards Smart & Sustainable Cities Through Circular Economy: Building Resilience During COVID-19 Recovery”. ICEF sudah berlangsung selama empat tahun, dipelopori oleh Greenaration Foundation. Pada kegiatan tahun keempatnya ini, ICEF menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri.

***

Narahubung:
Zaumi Sirad, Kepala Humas dan Publikasi IA-ITB
[email protected]

Baca Selengkapnya

BERITA

Sinergi Rekind dan 3 BUMN Konstruksi, Bidik Proyek EPC Strategis

Oleh

Fakta News

Jakarta – PT Rekayasa Industri (Rekind) bersama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sepakat meningkatkan sinergi. ‘Bidikannya’ mengarah pada terselenggaranya proyek-proyek strategis di bidang EPC di tanah air, terutama untuk sektor industrial plants.

Wujud sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama yang diwakili Alex Dharma Balen – Direktur Utama Rekind, Agung Budi Waskito – Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Entus Asnawi Mukhson – Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Novel Arsyad – Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Kegiatan yang dilakukan secara online, pada Rabu (21/7) itu disaksikan langsung oleh Wakil Menteri I BUMN Pahala N. Mansury, Asisten Deputi Bidang Industri Pangan dan Pupuk Kementerian BUMN Zuryati Simbolon dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Ahmad Bakir Pasaman.

“Ini merupakan bentuk kerjasama dengan prinsip B to B (business to business) bidang EPC, terutama untuk memastikan terselenggaranya proyek-proyek strategis, seperti halnya pengembangan dan pembangunan kilang-kilang, baik itu kilang refinery, petrokimia, fasilitas pengolahan, power plant, gasifikasi hingga pengerjaan proyek di luar negeri,” tegas Pahala N. Mansury dalam sambutannya.

Kerjasama ini juga diharapkan mampu menjadi nilai tambah bagi semua pihak dan memastikan terselenggaranya pembangunan proyek-proyek strategis tersebut dengan kualitas yang baik, efisien dan mampu memenuhi timeline yang tepat.

Biaya, mutu dan waktu merupakan pertimbangan penting. Bahkan Presiden RI dalam arahannya selalu menekankan pentingnya BUMN sebagai salah satu pendorong peningkatan investasi di Indonesia. Salah satu peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan investasi adalah melalui pembangunan proyek-proyek strategis.

“Kita berharap, dengan berjalannya proyek-proyek strategis tersebut juga akan mendorong dan mengakselerasi perkembangan perekonomian di Indonesia, terutama mengantisipasi pandemi Covid 19,” tambahnya.

Pahala N. Mansury memastikan prinsip kerjasama antarperusahaan tersebut mengutamakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). “Kementerian BUMN menjamin tidak adanya intervensi atau mengedepankan satu pihak dibandingkan pihak lainnya. Semua berdasarkan proses terbuka, kompetitif dan transparan. Kerjasama ini juga mengacu pada Budaya kerja AKHLAK sebagai upaya meningkatkan nilai dan daya saing BUMN karya dan Rekind,” ujarnya.

Baca Selengkapnya