Bima Arya Tinjau Potensi Wisata Era Pandemi di Bantaran Sungai Sukaresmi
Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya bersama para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Komunitas Peduli Ciliwung (KPC) meninjau bantaran Sungai Ciliwung di Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor, Senin (6/7/2020).
Peninjauan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari diskusi Bima Arya dengan Ketua Gugus Tugas Nasional yang juga Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, sekaligus untuk melihat secara langsung potensi kawasan tersebut untuk dijadikan destinasi wisata yang aman dan sehat di era pandemi ini.
Tampak hadir mendampingi Kepala Bappeda, Kepala Dispora, Kepala Disparbud, Kepala PUPR, Kepala Satpol PP, Kepala DLH, Camat Tanah Sareal, Lurah Sukaresmi, Lurah Kedung Halang dan karang taruna setempat.
Mereka diajak tim KPC melihat potensi wilayah di bantaran Ciliwung dengan berjalan kaki sejauh 2 kilometer. Sesekali terlibat diskusi terkait hal apa saja yang perlu disiapkan dan diperbaiki untuk menunjang sebagai destinasi wisata berbasis alam.
“Jangka pendek kita akan menyulap tempat ini untuk dijadikan destinasi wisata yang aman dan sehat di era pandemi ini. Sekarang orang butuh untuk meningkatkan imunitas dengan berjemur dan berkegiatan luar ruang. Jadi, aktivitas orang yang kita baca bukan lagi banyak ke mall, tetapi ke ruang terbuka,” ungkap Bima Arya.
“Karena itu peninjauan bagian dari persiapan ke arah sana, tidak memerlukan biaya yang besar, yang diperlukan adalah kesiapan warga di sini, kesiapan sistem. Karena ini harus berdampak ekonomi pada warga sekitar,” tambahnya.
Bima melanjutkan, jangka panjangnya ia berharap bisa memaksimalkan potensi kawasan tersebut untuk dijadikan ecoriparian yang merupakan penataan kawasan sungai menjadi produktif dengan konsep edukasi lingkungan.
“Jangka panjang kita akan memberdayakan dan memaksimalkan potensi tempat ini untuk ecoriparian. Jadi wisata air terintegrasi dengan tanam-tanaman dan pelestarian alam. Tapi itu agak jangka panjang karena banyak hal yang harus dilakukan terkait infrastruktur, seperti pembebasan lahan,” terangnya.
Nantinya, kawasan tersebut akan dikelola oleh warga yang dibantu oleh aparatur wilayah serta tim dari Satgas Ciliwung.
“Di sini ada dua kelurahan, yakni Sukaresmi dan Kedunghalang. Saya tugaskan Pak Lurah untuk menyiapkan itu biar warga yang mengelola. Satu minggu saya minta ini untuk disiapkan. Karena tidak perlu banyak hal, hanya perlu pengaturan pembagian kerjanya saja di sini. Kalau orang datang ke sini, apa saja paket-paketnya,” jelas Bima.
“Bisa ngalun dari Jambu Dua, bisa camping di sini, hiking di sini, bisa aktivitas pengelolaan sampah, bisa barbeque dan yang pasti berjemur dan berolahraga di sini. Tidak terlalu banyak pengkondisiannya, yang penting warganya siap. Jadi sarana prasarananya dibiarkan alami saja,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPC yang juga Sekretaris Satgas Ciliwung Een Irawan Putra menyatakan bahwa di Kota Bogor masih ada satu titik sempadan Ciliwung yang masih tersisa, yang masih bisa diselamatkan dan peluang untuk dikelolanya lebih besar dan berdampak lebih untuk warga sekitar.
“Karena di Sukaresmi ini konturnya lebih landai dibandingkan kelurahan yang lain. Kelurahan lain kan curam- curam semua. Dan juga sejak pandemi ini ada aktivitas atau kebiasaan baru warga yang sudah mulai menyadari pentingnya daya imun, pentingnya kesehatan untuk terhindar dari pandemi Covid. Kemaren ada yang bersepeda, jalan kaki, berjemur, lari. Sebenarnya sangat berpeluang besar untuk penataan yang terintegrasi bagaimana menunjukkan sungai yang bagus,” jelas Een.
Een menambahkan, yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah mencoba berbagai akses-akses untuk memudahkan menuju lokasi wisata.
“Dibersihkan jalannya jadi memang belum ada biaya besar, hanya tenaga kerja untuk merapikan. Terus kita coba jalan sambil melihat apa saja yang bisa dilakukan dalam jangka panjang,” katanya.
Menurutnya, Wali Kota Bima Arya akan menjajal langsung dalam minggu ini dengan melakukan aktivitas camping di area delta bantaran Ciliwung kawasan Sukaresmi.
“Pak Wali dalam waktu dekat mau coba dulu beraktivitas disini terus kita akan camping disini. Sudah didiskusikan kepada Kadis PUPR untuk mulai menata lokasikan camping ground, Kadis Pariwisata untuk membuat track dan aktivitas. Jadi, kalau kita camping disini ngajak orang luar kan harus ada experience yang ditawarkan,” pungkasnya.
(hed)
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
