Biennale Jogja XIV 2017 dan Generasi Milenial
Dua hari lalu (10/12) Biennale Jogja XIV 2017 berakhir. Biennale kali ini mengusung tema STAGE OF HOPELESSNESS. Melalui elaborasi yang dilakukan untuk menjelajahi tahap-tahap yang membawa manusia dari ketidakpastian menuju harapan. Gelaran seni dua tahunan ini diyakini mendatangkan pengunjung cukup melimpah. Namun, apakah kesuksesan sebuah pameran hanya karena jumlah pengunjung?
Biennale Jogja adalah biennale internasional yang berfokus pada seni rupa, diadakan setiap dua tahun sejak 1988. Rangkaian kegiatan dalam Paralel Event dan Festival Equator juga digelar, menghadirkan sebuah refleksi singkat tentang gagasan, persiapan, dan pelaksanaan rangkaian acara tersebut. Festival Equator menggali ingatan-ingatan kita tentang momen kekacauan pernah atau yang mungkin sedang kita alami dalam hidup. Paralel Event mencoba melihat bagaimana kerja-kerja kolektif kebudayaan bisa jadi alternatif jalan untuk memunculkan harapan di tengah situasi kacau ini.
Pada Biennale 2017 juga terlibat tiga orang seniman asal Brasil yang melakukan residensi di Yogyakarta. Mereka adalah Daniel Lie, Rodrigo Braga, dan Yuri Firmeza. Daniel mengaku residensi ini memberi ruang untuk berkarya, dukungan dana, sehingga bisa mendedikasikan diri 100% pada karya. “Meskipun Indonesia dan Brasil terpisah jarak lebih dari 16. Ribu kilometer, banyak hal ternyata mirip.Meskipun saya orang asing, saya tidak merasa asing di sini,” kata Daniel.
Yuri Fermeza mengatakan amat terkesan dengandunia kesenian Yogyakarta, terutama skena musik eksperimental-independen: noise. Sementara Rodrigo Braga saat tiba di Yogyakarta sudah punya niat khusus mengunjungi wikayah Gunung Kidul. Ia tertarik dengan kekhasan aspek sosial dan lingkungannya, lebih spesifik lagi ia tertarik Pulung Gantung, yang merepresentasikan cara orang lokal berhadapan dengan masalah, kepercayaan, dan kematian. “Saya merasa mendapatkan semangat ketika berada di tengah-tengah alam dan masyarakat Gunung Kidul,” ujar Rodrigo.
Sehari menjelang penutupan pengunjung berjubel antre masuk ruang pameran di Jogja Nasional Museum (JNM). Panitia sibuk mengatur buka dan tutup pintu JNM. Tak kurang hari itu museum dikunjungi sekitar 4.000 orang. Total pengunjung selama penyelenggaraan Biennale Jogja 2017 sekitar 50.000 orang.
Menariknya kali ini jumlah pengunjungnya biennale adalah generasi milenial. Ada fenomena menarik terhadap pegunjung yang semuanya memegang gawai itu. Mereka datang dan berada di sekitar karya bukan untuk mengapresiasi karya, melainkan, apalagi kalau bukan berfotoria termasuk berselfie atau wefie.
Pada Biennale Jogja XIV tahun ini juga diberikan penghargaab Life Achievment kepada dua orang tokoh yang telah membuktikan komitmen, kontribusi, dedikasi dan karyanya selama puluhan tahun di bidang seni rupa.
Wiyadi adalah guru senirupa SMSR Yogyakarta sekaligus pelukis khusus wayang. Ia seorang seniman wayang beber yang lahir di Pacitan, tanggal 24 Maret 1948. Ia tinggal di Jl. Kluwih 6 Jomblang Karangbendo Banguntapan Bantul Yogyakarta. Ia anak kelima dari tujuh bersaudara, ayahnya bernama Ki Sarwandi lahir 1913, meninggal pada usia 70 tahun, ibunya bernama Karsinem lahir pada 1917. Bakat seni ia peroleh dari ayahnya yang berlatar belakang seorang empu pembuat wayang kulit yang cukup terkenal di Pacitan. Tahun 1959 ia mulai menekuni pewayangan sejak masih duduk di sekolah Rakyat (sekarang SD) membantu ayahnya. Namun wayang beber sendiri mulai ia tekuni pada 1969.
Penghargaan lainnya kepada perupa bermukim di Bandung yaitu Sunaryo. Selasar Sunaryo Art Space (SSAS) adalah sebuah ruang dan organisasi nirlaba yang bertujuan mendukung pengembangan praktik dan pengkajian seni dan kebudayaan visual di Indonesia. Dididirikan pada 1998 oleh Sunaryo, SSAS aktif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada edukasi publik. Dengan arahan & dukungan dari Yayasan Selasar Sunaryo, fokus utama SSAS adalah pada penyelenggaraan program-program seni rupa kontemporer, melalui pameran, diskusi, residensi & lokakarya.
TASS
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
