Connect with us
Dr. Peter Jacobs, Head of Task Force IMF-WB Annual Meetings 2018:

“Biaya Annual Meeting IMF-WB Akan Berputar di Masyarakat”

Annual Meeting IMF-WB

MENYAMBUT acara Annual Meeting International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB), yang akan berlangsung di Nusa Dua, Bali, Oktober besok, Indonesia terus mempersiapkan diri menyambut banyaknya tamu penting. Wajar kalau anggaran biaya penyelenggaraan Annual Meeting IMF-WB  membutuhkan uang yang cukup besar. Namun, uangnya gak akan kemana-mana, kembali berputar ke masyarakat.

“Hitungan kami lebih dari 15.000 orang dari 198 perwakilan negara-negara akan hadir,” kata Peter Jacobs, Head of Task Force IMF-WB Annual Meetings 2018, kepada Fakta.News.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) pun telah berpatungan untuk membiayai ajang tahunan internasional ini. Total dari patungan tersebut mencapai Rp810 miliar. Meski menghabiskan lebih dari setengah triliun, uang itu tak akan ke mana-mana.

Senin pekan lalu, kepada Ade Ong dari Fakta.News, Peter Jacobs berkenan menjelaskan detail acara yang dianggap menghabiskan duit negara ini. Berikut petikannya.

Mengapa Indonesia mengajukan diri menjadi tempat Annual Meeting IMF-WB?

Indonesia memang mengajukan diri untuk ikut biding dengan beberapa negara yang juga berniat untuk jadi tuan rumah Annual Meeting IMF-WB dan 2015 ketika Annual Meeting diselenggarakan di Peru, di situ diumumkan. Namun sebenarnya, proses biding sudah dimulai sejak 2014. Mereka melihat banyak hal dari sisi perekonomian kita, seperti pertumbuhan ekonomi dan kemajuan perekonomian kita. Itu yang paling utama. Mereka juga melihat kesiapan kita.

Annual Meeting IMF-WB ini adalah event ekonomi terbesar di dunia karena pesertanya datang dari seluruh dunia. Kalau kami bilang 189 negara dan yang datang itu bukan cuma orang-orang biasa, tetapi para menteri keuangannya dan gubernur bank sentral. Kan di dunia ini negara hanya 194, jadi hampir seluruhnya.

Kenapa kita mau jadi tuan rumah, bahkan nanti kalau dibilang juga kita mau membayar persiapannya sedemikian rupa? Kita kan mau kedatangan tamu. Tamu ini bukan tamu yang datang kemudian langsung pulang begitu saja. Kami berharap ketika seluruh dunia datang ke Indonesia, mereka bisa melihat Indonesia yang sudah ekonominya maju. Dengan demikian, ketika mereka datang ke Indonesia, mereka bisa datang untuk berinvestasi. Mereka bisa datang untuk melakukan perdagangan dengan Indonesia dan mereka juga bisa datang sebagai turis ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

MK Batasi Jumlah Saksi Pemohon dan Termohon di Persidangan

Oleh

Fakta News
Sidang PHPU, Sidang MK, Saksi, Prabowo-Sandi, KPU, Termohon, Pemohon
Ilustrasi sidang MK.(Istimewa)

Jakarta – Mahkamah Konstitusi membatasi jumlah saksi dari pihak pemohon kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan termohon, Komisi Pemilihan Umum, di persidangan. Masing-masing akan hanya boleh mengajukan 17 saksi.

“Total yang diberi kesempatan itu 17 saksi. 15 saksi keterangan dengan 2 saksi ahli,” ujar Juru Bicara MK Fajar Laksono di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019). Keputusan ini sesuai dengan hasil rapat permusyawaratan hakim.

Keputusan RPH ini sudah diberitahukan sebelum sidang perdana digelar pada Jumat (14/6). Meski demikian, MK tidak menutup pintu bila ada pihak yang ingin mengajukan saksi lebih. Hal tersebut akan dibahas oleh majelis hakim MK.

“Sementara ini yang diatur dalam RPH itu 17. Kalau ingin lebih ya silakan disampaikan. Tapi nanti majelis hakim yang memutuskan,” katanya.

Hingga saat ini, MK belum menerima daftar saksi yang diajukan oleh pihak Prabowo-Sandi dan KPU. Sidang kedua nanti akan diselenggarakan pada Selasa (18/6). Sidang mundur satu hari lantaran KPU meminta waktu karena tim hukum Prabowo-Sandi menambahkan petitum dalam permohonannya.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Survei Litbang Kompas: 53,5 Persen Pemilih Prabowo-Sandi Terima Hasil Pilpres 2019

Oleh

Fakta News
Instruksi SBY, pemilih prabowo, hasil pilpres, litbang kompas
Ilustrasi pendukung Prabowo-Sandi dalam kampanye pilpres.(istimewa)

Jakarta – Pemilihan Presiden 2019 telah usai dengan kemenangan Joko Widodo-Maruf Amin. Meski masih digugat di Mahkamah Konstitusi, 53,5 persen pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menerima apa pun hasil pemilihan.

Hal ini didapatkan dari hasil sigi Litbang Kompas pada akhir Mei lalu. Adapun, pemilih paslon 02 yang menolak apa pun hasil pilpres hanya sebesar 36,8 persen. Total, 3,5 persen pemilih paslon 02 menerima hasil pilpres bila Prabowo-Sandi menang, 0,7 persen menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang, dan 5,5 persen pemilih 02 menyatakan tidak tahu.

Sementara itu, dari sisi pemilih Jokowi-Maruf, sebanyak 96,4 persen menerima apa pun hasil pilpres. Sementara, hanya 2,3 persen pemilih 01 yang menolak apa pun hasil pilpres. Sisanya, 0,9 persen hanya menerima hasil bila Jokowi-Maruf menang dan 0,4 persen hanya menerima hasil bila Prabowo-Sandi menang.

Litbang Kompas

Infografik: Litbang Kompas

Baca Selengkapnya

BERITA

Anies Dianggap Tak Serius Alihkan Pulau Reklamasi untuk Kepentingan Publik

Oleh

Fakta News
Anies Baswedan, Pulau Reklamasi,
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, meninjau reklamasi di Pulau D.(Istimewa)

Jakarta – Keseriusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengalihfungsikan pulau reklamasi untuk kepentingan publik dipertanyakan. Pasalnya, Anies telah menerbitkan IMB untuk sejumlah bangunan di Pulau C dan D yang sekarang bernama Pulau Kita dan Maju.

Elisa Satunudjaja, Direktur Eksekutif Rujak Center for Urban Studies, menilai, pulau reklamasi seharusnya tidak dikuasai swasta seperti saat ini. Langkah Anies menerbitkan IMB di dua pulau yang sudah disegel justru kontraproduktif dengan janji kampanyenya.

Apalagi, Anies menggunakan dalih Pergub yang dibikin oleh Gubernur sebelumnya dalam meloloskan IMB di Pulau C dan D. “Kalau dia bilang untuk kepentingan publik, itu harus tertuang di panduan rencana tata ruang kotanya, bukannya malah mengakomodasi panduan rancang kota Gubernur sebelumnya,” kata Elisa, seperti diberitakan Tirto.id, Jumat (14/6). Elisa menilai, seharusnya bila Anies serius, ia bisa saja mengajukan pembatalan Pergub Nomor 206 Tahun 2016.

Hal senada juga diungkapkan Agus Pambagyo, pengamat kebijakan publik. Agus menilai untuk memperbaiki masalah reklamasi, Pemprov DKI yang dipimpin Anies harus berani mengambil langkah berani. Salah satunya membatalkan atau mengubah aturan-aturan yang sudah ada.

“Aturannya itu sudah enggak benar,” kata Agus seperti dikutip dari Tirto.id. Agus mengatakan aturan yang belum diubah menimbulkan sejumlah masalah, salah satunya penerbitan IMB.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya