Biar Desa, Tapi Jangan ‘Ndeso’
Tasikmalaya – Jauh dari jangkauan perkotaan bukanlah sebuah ukuran untuk menjadi terkenal. Meski berada di pelosok negeri sekalipun, jangan sampai disebut “ndeso”. Mungkin inilah alasan Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat yang letaknya jauh dari Ibu Kota itu membangun infrastruktur teknologi informatika milik desa.
Tekad Desa Mandala Mekar bersama lima desa lainnya, yakni Desa Kertarahayu, Desa Mandalahurip, Desa Parung, dan Desa Kersagalih itu mengembangkan akses internet di desa tersebut tentunya untuk mempermudah mayarakat dalam mengenal dunia yang lebih luas.
“Artinya tidak terkungkung akses ke dunia mana pun,” ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Teransmigrasi Eko Putro Sandjojo saat mengunjungi di Desa Mandala Mekar, Tasikmalaya, Minggu (10/12).
Meski demikian, Rudi kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk menggunakan internet ke hal-hal yang positif, yang mampu menambah wawasan masyarakat. Karena dengan internet semua akan lebih mudah dan terbuka.
“Jadi, tolong memanfaatkan untuk yang positif. Artinya untuk belajar,” ujar Rudi.
Desa Mandala Mekar ini memang merupakan satu diantara 200 desa lainnya yang diprioritaskan oleh pemerintah yang dikoordinir langsung oleh Kantor Staf Kepresidenan. Untuk itu, desa lainnya juga diharapkan harus mampu mengembangkan teknologi informatika seperti yang dilakukan Desa Mandala Mekar, paling tidak hingga 2019 mendatang.
Untuk itu, Desa Mandala Mekar kini tidak lagi buta akan dunia internet. Ini dikarenakan kerjasama yang dilakukan dari berbagai pihak baik pemerintah, maupun warga desa itu sendiri. Namun. Teknologi Informatikan ini masih bermodelkan swadana dari desa.
Maka dari itu, Rudi berharap, akan lebih bagus lagi jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya menyisihkan untuk hal ini.
Menurut dia, pemerintah jika hitung-hitungan bisnis, operator seluler akan melihat berapa yang akan dipakai. Namun, kata dia, pemerintah tidak akan melihat untung atau rugi, tapi pemerintah melihatnya semua masyarakat di Indonesia mempunyai hak yang sama untuk akses internet tersebut.
“Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo menetapkan membangun Indonesia dari desa,” imbuhnya.
Rudi menambahkan, pemerintah tidak akan pernah berhenti membangun. Di Indonesia terdapat kurang lebih 75 ribu desa. 25 ribu diantaranya bahkan belum mengenal internet sama sekali.
“Alhamdulillah di Desa Mandala Mekar Sudah memulai. Dan saya berharap, yang menjadikan Desa Mandala Mekar dan lima desa lain disekelilingnya itu, membuat ekosistem. Bahwa ada yang membangun, ada yang mengembangkan aplikasi, dan yang lebih penting lagi mengajari masyarakat untuk menggunakan internet,” tutur Rudi.
Dia juga berharapa, tim ini bisa menjadi contoh. Jika perlu menjadi guru untuk puluhan ribu desa lainnya.
“Nanti kami akan ajak bagaimana konsep menerapkan internet di desa Mandala Mekar, kita terapkan di desa-desa lainnya di seluruh Indonesia. Sehingga jika ada yang bertanya desa mana yang internetnya bagus, nanti semua desa di seluruh Indonesia menyebutkan Desa Mandala Mekar,” kata Rudi.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
