Bertemu Warga Perantauan Jawa-Madura di Papua, Ganjar Minta Jaga Persatuan
Jayapura – Usai menonton pertandingan sepakbola Jawa Tengah melawan Jawa Timur, malam harinya, Jumat (1/10/2021) Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menikmati suasana kemeriahan kota Jayapura bersama puluhan perantau asal asal Jawa Tengah dan dari berbagai daerah di Jawa dan Madura yang tergabung dalam paguyuban Perantau Jawa-Madura di kota itu.
Menjelang acara pembukaan PON XX Papua (2/10/2021), Ganjar menyempatkan diri bersilaturahmi dengan warga Jawa-Madura di Papua.
Sorak-sorai langsung bergemuruh saat Ganjar tiba di tempat itu. Satu persatu, mereka menyapa Ganjar dengan menyebutkan daerah asal masing-masing.
“Saya dari Jabar Pak.” “Saya dari Jatim.” “Pati Pak.” “Nyong Banyumas Pak.” “Wonogiri hadir Pak.” “Madura Pak.” “Pak aku wong Lamongan (saya orang Lamongan).” “Pak foto Pak,” begitulah satu persatu warga menyapa Ganjar.
“Eh wong Lamongan, pecel lele ya,” goda Ganjar.
Diawali dengan sesi saling berfoto bersama, acara berlanjut dengan beramah tamah. Pada sambutannya Ganjar menyampaikan Ganjar kebahagiaannya bisa berkumpul dengan mereka.
“Pertemuan kita malam ini bukan hanya sekedar silaturahmi, tapi tombo kangen. Saya senang sekali melihat Bapak/Ibu di sini begitu semangat dan menjaga persaudaraan sesama perantauan. Tak dhelok kabeh seneng, bahagia, mrenges (saya lihat semua senang, bahagia dan senyum),” kata Ganjar.
Cukup singkat Ganjar memberikan sambutan dalam acara itu. Selain dialog dengan perwakilan masyarakat dari berbagai daerah, Ganjar juga berpesan pada mereka yang sedang mengadu nasib di Papua.
“Jangan lupa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Selama panjenengan (Anda) di sini, mari hormati saudara kita di Papua. Jangan lupa pada asal kita. Kacang ojo lali lanjaran (tidak lupa asal),” ucapnya.
Ganjar mengatakan sangat senang masyarakat Jawa-Madura yang ada di Papua semua guyub rukun. Ia meminta hal itu dipertahankan, agar persatuan dan kesatuan bisa tetap terjaga.
“Saya doakan semuanya sehat. Saya titip, bantulah daerah ini. Bangunlah agar menjadi maju, modern dan rakyatnya menjadi makmur. Dengan cara itu kita bisa berkontribusi pada negara. Tetep sing guyub, rukun dan kalau pulang ke Jawa atau Madura, silahkan mampir ke rumah saya,” pungkas Ganjar.
Warga yang hadir begitu antusias dengan pertemuan itu. Mereka menganggap, bertemu Ganjar bisa mengobati kangen dengan kampung halaman.
“Seneng banget, bangga bisa ketemu langsung sama Pak Ganjar. Saya belum pernah ketemu, jadi bangga sekali. Dadhi tombo kangen (jadi obat kangen) sama kampung halaman di Pati,” kata Astuti,50, salah satu warga Pati di Papua.
“Senang sekali, karena kerinduan kita pada bapak kita yang di Jawa terobati. Beliau datang ke sini menemui kita. Kita merasa diperhatikan,” tambah Sumiyati,52, warga Banyuwangi.
Ketua Himpunan Kerukunan Jawa-Madura (HKJM), Sarminanto mengatakan, pertemuan ini merupakan sambung silaturahmi antara Gubernur Jateng dengan masyarakat Jawa-Madura yang merantau di Papua. Total ada 21.000 lebih warga Jawa-Madura di Papua.
“Terdiri dari 6 provinsi, yakni Jabar, Jateng, Jatim, Banten, DIY dan DKI. Kami sengaja menggelar acara ini karena hubungan emosional dengan Pak Ganjar,” ucapnya.
Meskipun jauh, namun warga di sini lanjut dia merasa sepenanggungan. Masyarakat Jawa-Madura di Papua selalu rindu dengan kehadiran para pemimpinnya di Papua.
“Kerinduan kita ini sangat lama, alhamdulillah bisa tercapai. Biasanya memang kita bertemu dengan pejabat-pejabat yang datang ke Papua, seperti dulu ada Bupati Jember, Bupati Banyuwangi kita hadirkan dengan masyarakat di sini,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
