Bertemu Putra Mahkota Arab Saudi, Puan Ucapkan Terima Kasih Atas Penyelenggaraan Haji 2023
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri undangan jamuan dari Kerajaan Arab Saudi di sela-sela menunaikan ibadah haji. Bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad Bin Salman atau Pangeran MBS, Puan menyampaikan ucapan terima kasih atas penyelenggaraan ibadah haji 2023.
Pertemuan antara Puan dan Pangeran MBS yang juga merupakan Perdana Menteri Arab Saudi itu berlangsung di Istana Kerajaan Mina, Mekkah, Arab Saudi, pada Kamis (29/6/2023). Selain Puan, beberapa tokoh dari berbagai negara yang melaksanakan ibadah haji 2023 turut menjadi tamu undangan pada resepsi tahunan yang digelar Kerajaan Arab Saudi tersebut.
“Saya atas nama pribadi dan mewakili jemaah haji Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebaikan Kerajaan Arab Saudi terkhusus Pangeran Muhammad Bin Salman atas kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji 2023 ini,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/7/2023).
Resepsi yang diselenggarakan Kerajaan Arab Saudi tersebut digelar untuk menghormati para tamu dari negara sahabat yang melaksanakan haji tahun ini. Seperti kepala negara, pejabat dan pemuka Islam, tamu undangan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, badan pemerintah, dan kepala urusan haji.
Mengenakan busana putih berenda, Puan tampak duduk di kursi bagian depan sejajar dengan Pangeran MBS dan Menteri Arab Saudi. Puan menjadi satu-satunya perempuan yang duduk sebaris dengan putra Raja Salman itu.
Selain Puan, terlihat pula Raja Malaysia Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Presiden Senegal Macky Sall, Presiden Pakistan Arif Alvi, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.
Sementara dari Indonesia, tampak juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Desa Abdul Halim Iskandar, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar.
Pada acara resepsi itu, Puan terlihat bersalaman dan berbincang dengan Pangeran MBS. Bukan kali ini saja keduanya bertemu. Pada jamuan makan malam KTT G20 di Bali bulan November 2022, Puan bersama ibunya, Megawati Soekarnoputri, juga sempat bertemu dan berbincang bersama Pangeran MBS.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun menyoroti eratnya hubungan kerja sama Indonesia dan kerajaan Arab Saudi yang terbukti dengan banyaknya investasi Saudi di Tanah Air. Puan mengatakan, hubungan erat kedua negara ini harus terus dibina oleh generasi penerus bangsa.
“Indonesia dan Arab Saudi memiliki keeratan dalam berbagai kerja sama, baik dalam investasi ataupun sejarah nasional kita yang tidak boleh kita lupakan sebagai penerus bangsa,” ungkap Puan.
Dalam jamuan di Istana Kerajaan Mina, Pangeran MBS menyatakan merasa terhormat karena Arab Saudi dapat melayani penyelenggaraan ibadah haji. Ia pun berharap para jemaah berhasil menyelesaikan ritual haji mereka di hari-hari yang diberkati ini dan kembali ke negara masing-masing dengan selamat.
Pangeran MBS juga menyatakan Kerajaan Arab Saudi merasa terhormat untuk melayani Dua Masjid Suci sejak didirikan dan merawatnya serta telah menjadikan dua masjid tersebut sebagai prioritas kepentingan kerajaan. Dua masjid yang dimaksud itu adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
“Kerajaan telah melakukan semua upaya dan memanfaatkan semua kemampuan untuk memberikan kenyamanan dan kepastian bagi para peziarah,” kata Pangeran MBS dalam sambutannya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
