Bertemu Presiden Vietnam, Puan Harap Kesepakatan Batas ZEE Pererat Hubungan RI-Vietnam
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima Presiden Republik Sosialis Vietnam Nguyen Xuan Phuc, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sejumlah isu turut dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, termasuk mengenai garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dengan Vietnam yang baru saja disepakati.
Dalam bilateral meeting ini, Puan didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Gilang Dhiela Fararez, Duta Besar Indonesia untuk Vietnam Denny Abdy, dan Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Sementara itu, Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc membawa sejumlah menteri jajarannya beserta Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Ta Van Thong.
Saat tiba di Gedung Nusantara DPR RI, Presiden Vietnam lalu menuliskan testimoni di buku tamu. Sesi foto Presiden Nguyen Xuan Phuc dan delegasi Vietnam bersama Puan serta perwakilan DPR dilakukan setelahnya.
“Saya ucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Bapak Presiden Republik Sosialis Vietnam di gedung DPR RI. Pembangunan Gedung DPR digagas oleh Presiden pertama RI bapak Ir. Soekarno pada tahun 1965. Gedung ini mencerminkan adanya kepakan sayap burung yang akan terbang,” kata Puan dalam sambutannya, Kamis (22/12/2022)..
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menceritakan sejarah pembangunan Gedung Kura-Kura DPR. Menurut Puan, Gedung DPR dibangun untuk penyelenggaraan CONEFO (Conference of New Emerging Forces) sebagai kekuatan baru negara-negara berkembang yang menentang negara-negara besar (old-established forces) ketika itu.
“Vietnam Utara, saat itu, juga merupakan bagian dari CONEFO. Maka kunjungan di gedung DPR ini saya harapkan dapat menjadi pendorong untuk mempererat kerja sama bilateral Indonesia dan Vietnam, termasuk kerja sama antar parlemen,” ucap Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan menambahkan, hubungan diplomatik Indonesia-Vietnam yang terjalin sejak tahun 1955 terus berkembang pesat. Hubungan baik Indonesia-Vietnam disebut telah berkembang sejak awal kemerdekaan, di mana hal tersebut terlihat dari kedekatan hubungan antara bapak bangsa kedua negara, yakni Presiden pertama RI Sukarno dengan Presiden Vietnam saat itu, Ho Chi Minh.
“Keduanya memililiki hubungan bersahabat, memiliki kesamaan visi dan ideologi, dan pandangan tentang nasionalisme, anti imperialisme, dan menekankan pada perjuangan masyarakat kecil. Masing-masing berhasil menentang penjajahan di Indonesia dan Vietnam,” tutur Puan.
“Saya mendengar Presiden Sukarno memanggil Beliau (Presiden Ho Chi Min) dengan sebutan ‘Paman Ho’, dan mengagumi penampilan sederhana Paman Ho, yang berpakaian seperti rakyat biasa Vietnam,” imbuh perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.
Puan juga kembali mengingatkan soal Presiden Sukarno dan Presiden Ho Chi Minh yang beberapa kali melakukan saling kunjung selama keduanya menjadi pemimpin negara. Bahkan saat berkunjung tahun 1959, Bung Karno mendapat sambutan meriah dari rakyat Vietnam.
“Hubungan erat antar pendiri negara di masa lalu tersebut dapat menjadi modal bagi pengembangan hubungan bilateral saat ini, dan di masa depan,” ungkap Puan.
Dalam kesempatan itu, Puan pun memberi apresiasi atas selesainya perundingan terkait garis batas ZEE Indonesia-Vietnam. Kesepakatan soal batas ZEE ini menjadi salah satu hasil pertemuan Presiden Nguyen Xuan Phuc dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pagi tadi. Perundingan soal garis batas ZEE Indonesia-Vietnam sebelumnya sudah berlangsung selama 12 tahun.
“Atas penyelesaian perundingan batas Zona Ekonomi Eksklusif pada kunjungan Bapak Presiden Vietnam, saya menyambut baik hal ini. Saya berharap dengan selesainya perundingan ini dapat menjadi momentum untuk lebih mempererat hubungan kedua negara,” papar Puan.
Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya kerja sama multilateral mengingat dunia saat ini tengah mengalami crisis mode sejak pandemi Covid-19 melanda tahun 2020. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Puan mendorong peningkatan kerja sama internasional, termasuk kerja sama bilateral antar negara termasuk Indonesia-Vietnam.
“Kedua negara dapat memperkuat kerja sama bilateral untuk berkontribusi bagi upaya mengatasi tantangan bagi stabilitas dunia dan pertumbuhan ekonomi global,” urainya.
Tak hanya itu, kerja sama parlemen Indonesia dan Vietnam juga diharapkan dapat lebih dimaksimalkan. Menurut Puan, kerja sama antar parlemen dapat memberi nilai tambah bagi Kemitraan Strategis kedua negara.
“Kerja sama antar parlemen akan menambah solid kerja sama bilateral kedua negara, khususnya dalam mempromosikan nilai demokrasi dan governance di kawasan,” katanya.
Pertemuan Puan dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc juga turut membahas penguatan kerja sama ekonomi perdagangan Indonesia-Vietnam mengingat Vietnam merupakan mitra dagang Indonesia terbesar ke-9 di dunia, dan ke-4 di ASEAN.
“Di tengah terdisrupsinya rantai pasok global (global supply chain), maka kita perlu menangkap peluang bagi peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan kedua negara,” ucap Puan.
“Saya juga mendorong upaya memperkuat kerja sama sektor manufaktur, industrialisasi, kelautan dan perikanan, serta ekonomi digital,” lanjutnya.
Selain hubungan perdagangan dan transportasi, kerja sama dalam sektor pariwisata dinilai dapat terus semakin ditingkatkan. Puan mengatakan, sektor pariwisata merupakan bagian penting untuk pertumbuhan ekonomi di masa paska pandemi Covid-19.
“Dalam kaitan ini, Indonesia memiliki berbagai destinasi unggulan bagi wisatawan Vietnam. Tentunya saya berharap akan adanya peningkatan wisatawan dari Vietnam di masa mendatang,” ucap Puan.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi atas kesamaan pandangan Vietnam dengan Indonesia akan pentingnya Indo-Pasifik yang damai, aman, stabil, dan Inklusif sebagaimana diuraikan dalam ASEAN Outlook terkait Indo-Pasifik. Menurutnya, kerja sama maritim yang menjadi bagian dari ASEAN Outlook terkait Indo-Pasifik sangat penting untuk mencapai keamanan kawasan.
“Sesuai dengan ASEAN Outlook tersebut, kerja sama dapat mencakup mempromosikan antara lain keselamatan dan keamanan maritim, dan menangani kejahatan transnasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan harapan terhadap dukungan Vietnam atas keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. DPR RI pun tahun depan akan memimpin ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
“Melalui pertemuan ini, saya harapkan dukungan Bapak Presiden Vietnam bagi keketuaan Indonesia di ASEAN dan juga AIPA,” harap Puan.
“Keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA diharapkan dapat membantu menciptakan stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, dan berkontribusi mengatasi berbagai tantangan global,” imbuhnya.
Pada momen tersebut, Presiden Nguyen Xuan Phuc mengundang Puan dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk berkunjung ke Vietnam.
“Ibu Megawati ternyata juga teman dekat Presiden Vietnam. Karenanya saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi bahwa kedatangan beliau suatu hal yang sangat bermanfaat untuk DPR RI dan bagi kedua negara,” ungkap Puan kepada wartawan usai pertemuan dengan Presiden Nguyen Xuan Phuc.
Kepada Puan, Presiden Vietnam menyampaikan berbagai harapannya dalam upaya mempererat hubungan kedua negara. Mulai dari peningkatan kerja sama di bidang ekonomi, pariwisata, maritim, hingga posisi Indonesia dalam memperkuat perdamaian di kawasan ASEAN.
“Beliau (Presiden Vietnam) menyatakan bagaimana agar kita sama-sama menjaga kawasan yang ada di ASEAN untuk selalu bisa damai, sejahtera, dan tidak terganggu dengan apapun,” tutup Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
