Bertemu Presiden Jokowi, Kornas KAPT Ingatkan Elemen Bangsa untuk Fokus dan Gotong Royong Hadapi Krisis
Jakarta – Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Pramono berkesempatan memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (05/11/2022) di Istana Bogor. Pertemuan tersebut diketahui untuk membahas sejumlah situasi terkini baik nasional maupun internasional.
Bambang menyampaikan, pada pertemuan kali ini Presiden Jokowi sekali lagi mengingatkan untuk mewaspadai krisis ekonomi yang tengah melanda sejumlah negara di dunia. Presiden Jokowi berharap elemen bangsa dapat bersama-sama mengantisipasi kondisi tersebut dengan langkah-langkah yang solutif agar dampaknya tidak sampai ke Indonesia.
“Pada pertemuan tadi, Pak Presiden menjelaskan mengenai situasi terkini tentang perekonomian dunia yang tengah menghadapi tantangan. Diketahui hingga saat ini sejumlah negara di dunia mulai mengalami krisis ekonomi. Untuk itu Presiden meminta sebagai elemen bangsa harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi mengenai kondisi tersebut,” papar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (06/11/2022).
Bambang menambahkan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi juga didapatkan informasi bahwa hingga saat ini sudah ada 14 negara yang telah dibantu oleh IMF. Sementara 18 negara lagi tengah menunggu antrian permohonan bantuan IMF.
“Kondisi ekonomi global saat ini tidak sedang dalam keadaan baik. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa beberapa negara sudah menjadi pasien IMF. Ditambah lagi 18 negara yang telah mendaftar memohon bantuan IMF. Padahal diketahui, krisis ekonomi tahun 1998 kemampuan IMF dalam memberikan bantuan kemungkinan hanya sampai 5 negara saja. Nah sekarang sudah beberapa negara, belum lagi negara-negara yang sedang menunggu antrian bantuan,” tuturnya.
Bambang melanjutkan, langkah-langkah strategis sangat diperlukan saat ini untuk mengantisipasi apabila krisis global semakin memburuk dan berdampak pada perekonomian nasional. Untuk itu setiap elemen bangsa diharapkan dapat fokus menyiapkan langkah-langkah strategis dan solutif tersebut agar negara kita tidak ikut terdampak parah.
“Seperti diketahui sepertiga ekonomi di dunia telah mengalami resesi atau pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut. Bahkan IMF memperkirakan tiga ekonomi terbesar, Amerika Serikat, China, dan kawasan Eropa juga akan mengalami tekanan. Presiden Jokowi pun meminta agar jangan lengah dan terus waspada terhadap kondisi global tersebut. Semua elemen bangsa diharapkan partisipasi dan kerjasamanya dalam memberi masukan yang solutif ke pemerintah,” ucap Bambang.
Bambang berharap meskipun saat ini kondisi tidak begitu baik, semua elemen bangsa harus tetap optimis untuk mampu melewati ini. Namun kewaspadaan harus tetap ada, dan masyarakat juga harus bersiap diri dalam menghadapi segala kemungkinan.
“Diharapkan kondisi dunia saat ini tidak meluas dan berdampak terhadap negara Indonesia. Rasa optimis harus terus dijaga, namun juga harus hati-hati, dan siap dengan segala kemungkinan yang terjadi di depan nanti. Manfaatkan potensi yang ada terutama produksi pangan, dan manfaatkan lahan yang tidak produktif untuk pangan. Dalam.kondisi krisis selain daya beli masyarakat, maka kecukupan pangan mesti dijaga. Gerakan tanam pekarangan atau family farming harus kita giatkan lagi. Kita juga harus tingkatkan solidaritas menghadapi krisis ini,” kata Bambang.
Selain itu, Bambang juga meminta segenap elemen bangsa termasuk elit politik untuk ikut memikirkan dan fokus terhadap krisis global saat ini yang juga akan berdampak pada Indonesia. Elit politik juga diharapkan dapat sedikit meredam hal-hal yang berpotensi memicu kegaduhan, dan lebih baik fokus membantu rakyat mengatasi krisis.
“Saatnya kini bersama-sama untuk fokus terhadap krisis global yang terjadi saat ini dan akan berdampak pada Indonesia. Saatnya sekarang untuk fokus membantu rakyat. Saya harap elit politik tidak memanfaatkan situasi ini, secara tidak bermartabat bertindak seperti “rent seeker”, hanya sibuk mengumpulkan pundi-pundi untuk kepentingan pribadi. Jangan jadi pemburu rente untuk memperkaya diri di tengah kondisi saat ini,” tegas Bambang.
Selain itu, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Bambang juga berkesempatan menyampaikan laporan masyarakat, bahwa banyak pembantu presiden yang hanya mementingkan agenda pribadi. Ia pun khawatir kebijakan dan program yang telah Presiden Jokowi putuskan akan terhambat oleh agenda pembantu presiden yang tidak taat tersebut.
“Saya mendengar banyak masukan mengenai tingkah polah beberapa pembantu presiden yang sangat oportunis. Contohnya, implementasi Omnibus Law yang mestinya memudahkan pengurusan perizinan justru dijadikan bancakan oleh sekelompok oknum. Kami khawatir dalam situasi krisis bukan saja menghambat pemulihan malah berpotensi menyabotase program prioritas presiden,” pungkas Bambang.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
