Connect with us

Bertemu Presiden Jokowi, Kornas KAPT Ingatkan Elemen Bangsa untuk Fokus dan Gotong Royong Hadapi Krisis

Presiden Jokowi berfoto bersama Koordinator Nasional KAPT Bambang J Pramono

Jakarta – Koordinator Nasional Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang J Pramono berkesempatan memenuhi undangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sabtu (05/11/2022) di Istana Bogor. Pertemuan tersebut diketahui untuk membahas sejumlah situasi terkini baik nasional maupun internasional.

Bambang menyampaikan, pada pertemuan kali ini Presiden Jokowi sekali lagi mengingatkan untuk mewaspadai krisis ekonomi yang tengah melanda sejumlah negara di dunia. Presiden Jokowi berharap elemen bangsa dapat bersama-sama mengantisipasi kondisi tersebut dengan langkah-langkah yang solutif agar dampaknya tidak sampai ke Indonesia.

“Pada pertemuan tadi, Pak Presiden menjelaskan mengenai situasi terkini tentang perekonomian dunia yang tengah menghadapi tantangan. Diketahui hingga saat ini sejumlah negara di dunia mulai mengalami krisis ekonomi. Untuk itu Presiden meminta sebagai elemen bangsa harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi mengenai kondisi tersebut,” papar Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (06/11/2022).

Bambang menambahkan, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi juga didapatkan informasi bahwa hingga saat ini sudah ada 14 negara yang telah dibantu oleh IMF. Sementara 18 negara lagi tengah menunggu antrian permohonan bantuan IMF.

“Kondisi ekonomi global saat ini tidak sedang dalam keadaan baik. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa beberapa negara sudah menjadi pasien IMF. Ditambah lagi 18 negara yang telah mendaftar memohon bantuan IMF. Padahal diketahui, krisis ekonomi tahun 1998 kemampuan IMF dalam memberikan bantuan kemungkinan hanya sampai 5 negara saja. Nah sekarang sudah beberapa negara, belum lagi negara-negara yang sedang menunggu antrian bantuan,” tuturnya.

Bambang melanjutkan, langkah-langkah strategis sangat diperlukan saat ini untuk mengantisipasi apabila krisis global semakin memburuk dan berdampak pada perekonomian nasional. Untuk itu setiap elemen bangsa diharapkan dapat fokus menyiapkan langkah-langkah strategis dan solutif tersebut agar negara kita tidak ikut terdampak parah.

“Seperti diketahui sepertiga ekonomi di dunia telah mengalami resesi atau pertumbuhan negatif selama dua kuartal berturut-turut. Bahkan IMF memperkirakan tiga ekonomi terbesar, Amerika Serikat, China, dan kawasan Eropa juga akan mengalami tekanan. Presiden Jokowi pun meminta agar jangan lengah dan terus waspada terhadap kondisi global tersebut. Semua elemen bangsa diharapkan partisipasi dan kerjasamanya dalam memberi masukan yang solutif ke pemerintah,” ucap Bambang.

Bambang berharap meskipun saat ini kondisi tidak begitu baik, semua elemen bangsa harus tetap optimis untuk mampu melewati ini. Namun kewaspadaan harus tetap ada, dan masyarakat juga harus bersiap diri dalam menghadapi segala kemungkinan.

“Diharapkan kondisi dunia saat ini tidak meluas dan berdampak terhadap negara Indonesia. Rasa optimis harus terus dijaga, namun juga harus hati-hati, dan siap dengan segala kemungkinan yang terjadi di depan nanti. Manfaatkan potensi yang ada terutama produksi pangan, dan manfaatkan lahan yang tidak produktif untuk pangan. Dalam.kondisi krisis selain daya beli masyarakat, maka kecukupan pangan mesti dijaga. Gerakan tanam pekarangan atau family farming harus kita giatkan lagi. Kita juga harus tingkatkan solidaritas menghadapi krisis ini,” kata Bambang.

Selain itu, Bambang juga meminta segenap elemen bangsa termasuk elit politik untuk ikut memikirkan dan fokus terhadap krisis global saat ini yang juga akan berdampak pada Indonesia. Elit politik juga diharapkan dapat sedikit meredam hal-hal yang berpotensi memicu kegaduhan, dan lebih baik fokus membantu rakyat mengatasi krisis.

“Saatnya kini bersama-sama untuk fokus terhadap krisis global yang terjadi saat ini dan akan berdampak pada Indonesia. Saatnya sekarang untuk fokus membantu rakyat. Saya harap elit politik tidak memanfaatkan situasi ini, secara tidak bermartabat bertindak seperti “rent seeker”, hanya sibuk mengumpulkan pundi-pundi untuk kepentingan pribadi. Jangan jadi pemburu rente untuk memperkaya diri di tengah kondisi saat ini,” tegas Bambang.

Selain itu, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Bambang juga berkesempatan menyampaikan laporan masyarakat, bahwa banyak pembantu presiden yang hanya mementingkan agenda pribadi. Ia pun khawatir kebijakan dan program yang telah Presiden Jokowi putuskan akan terhambat oleh agenda pembantu presiden yang tidak taat tersebut.

“Saya mendengar banyak masukan mengenai tingkah polah beberapa pembantu presiden yang sangat oportunis. Contohnya, implementasi Omnibus Law yang mestinya memudahkan pengurusan perizinan justru dijadikan bancakan oleh sekelompok oknum. Kami khawatir dalam situasi krisis bukan saja menghambat pemulihan malah berpotensi menyabotase program prioritas presiden,” pungkas Bambang.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya