Bertemu Pelaku Usaha Perikanan Milenial Payakumbuh, Menteri Trenggono Berpesan Jaga Kualitas dan Tingkatkan Inovasi
Payakumbuh – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong unit pengolahan ikan (UPI) untuk jeli membaca pasar dan melakukan inovasi-inovasi agar produk yang dihasilkan berkualitas sehingga laris di pasaran. Usaha perikanan berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di tengah masyarakat.
Sebagai bentuk dukungan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengunjungi stan frozen food milik CV Samara Food, salah satu UPI di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Dia melihat langsung produk-produk yang dihasilkan oleh usaha perikanan berskala UMKM tersebut.
Menariknya, usaha produk olahan ikan ini dijalankan oleh para milenial. Terdiri dari 17 tenaga kerja berumur 20 sampai 29 tahun.
“Ini bagus sekali, pertahankan kualitasnya ya dan terus berinovasi,” ujar Menteri Trenggono saat mendengar penjelasan pemilik usaha, Kamis (3/6/2021).
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Samara Food mampu memproduksi tuna fillet sebanyak 700-800 kilogram per bulan menjadi frozen food seperti nugget, bakso, siomay. Dengan tenaga kerja sekitar 17 orang, omzet yang didapat pun terbilang tinggi di rentang Rp70 juta hingga Rp120 juta per bulan dengan pangsa pasar wilayah Sumatera Barat, Riau, Batam dan Jambi.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti yang ikut serta dalam kunjungan tersebut, mengatakan akan membantu promosi produk yang dihasilkan oleh UPI Samara. KKP memiliki wadah promosi Pasar Laut Indonesia yang ada di bandara dan rest area, sebagai etalase produk olahan ikan di Indonesia.
“Ini bagus sekali, inikan milenial ya. Ide-idenya, semangatnya bagus banget. Ini kita akan bantu lagi promosinya. Kita lagi ada pameran yang di bandara. Kita minta dia bergabung, mudah-mudahan lebih luas lagi pasarnya,” ungkap Artati.
Sementara itu, Rahmi, pemimpin usaha mengatakan, inovasi serta jeli membaca keinginan dan peluang pasar memang menjadi kunci usaha yang dibangunnya sejak tujuh tahun lalu, bisa bertahan hingga kini, bahkan saat masa pandemi.
“Dulu awalnya produk kami banyak, ada sekitar tujuh produk. Tapi setelah berjalan dan berdasarkan permintaan pasar yang kami catat dan amati, sekarang kami fokus memproduksi bakso tuna, siomay tuna, nungget tuna, nugget wartel tuna,” ungkap Rahmi.
Disamping itu, Rahmi juga aktif mengikuti program-program pengembangan UMKM yang digagas pemda maupun pemerintah pusat. Usaha Rahmi kini tercatat sebagai UPI binaan Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) yang merupakan unit kerja eselon 1 KKP.
Untuk menjaga kualitas produk, Rahmi menaruh komposisi 80 persen daging tuna dan proses pembuatannya pun tanpa menggunakan bahan pengawet makanan. Karena kualitas dan rasa yang terjaga, frozen food produksi usaha Rahmi kini masuk pasar retail.
Alasan Rahmi memilih tuna menjadi bahan bakunya, sebab komoditas tersebut mudah diperoleh dan rasanya sangat enak. Daging tuna dapat dibeli dari pabrik pengolahan yang ada di Kota Padang maupun dari nelayan langsung.
“Tapi ke depan kami sedang rencanakan untuk menambah bahan baku dari ikan lain, seperti mahi-mahi dan udang. Udang nantinya dibuat menjadi dimsum. Sasaran pasarnya pun mau kami luaskan, ke pelaku usaha kuliner langsung bukan hanya retail,” pungkasnya.
Dalam kunjungan kerja di Sumatera Barat sejak kemarin, Menteri Trenggono juga menemui para nelayan, pembudidaya, serta kawasan konservasi. Menteri Trenggono ingin menyerap langsung aspirasi masyarakat kelautan dan perikanan yang ada di provinsi Ranah Minang.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
