Bertemu Para Menlu Perempuan Negara Pasifik, Menlu Retno Bahas Pandemi hingga Ekonomi
Jakarta – Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi melangsungkan pertemuan virtual dengan para Menlu perempuan dari negara-negara Asia Pasifik, yaitu Australia (Marise Payne), Selandia Baru (Nanaia Mahuta), dan Timor Leste (Adaljiza Magno), pada Selasa, 8 Februari 2022.
Dalam pertemuan perdana ini, telah diangkat 4 isu utama, yaitu penanggulangan pandemi Covid-19, penguatan peran perempuan di sektor ekonomi, perkembangan geo-strategis, dan kerja sama terkait agenda Women, Peace, and Security (WPS).
Terkait pandemi, Retno menegaskan bahwa tingkat vaksinasi sampai sekarang masih belum merata. Di saat dunia harus menghadapi penyebaran omicron, isu kesetaraan akses vaksin bagi semua negara menjadi semakin penting artinya, termasuk di negara-negara Pasifik.
Sebagai salah satu Co-Chair Covax AMC-EG, Menlu Retno kembali menyerukan pentingnya dukungan seluruh negara terhadap Covax untuk mendorong vaksinasi di negara-negara berkembang dan negara dengan penghasilan rendah. Hingga saat ini Covax telah mendistribusikan lebih dari 1 miliar dosis vaksin ke 144 negara dan wilayah di dunia, termasuk di Pasifik. Dukungan bagi pengumpulan resources diperlukan guna menunjnag program Covax tahun 2022.
Terkait penguatan peran perempuan di ekonomi, Retno menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Hal ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas, digitalisasi, inklusi dan iterasi keuangan, serta akses terhadap modal.
“Upaya bersama harus dilakukan untuk membantu UMKM yang menjadi wadah ekonomi mayoritas perempuan, termasuk melali penyediaan bantuan finansial melalui pinjaman dan kredit mikro,” katanya.
Mengenai perkembangan strategis di kawasan, Retno mendorong peran aktif negara-negara Pasifik untuk menjadikan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang damai dan sejahtera, antara lain melalui kerja sama di bawah kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Terdapat empat area kerja sama prioritas dalam kerangka AOIP, yaitu maritim, konektivitas, SDGs, dan kerja sama ekonomi. Kesemuanya sejalan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh mayoritas negara Pasifik.
“Saya yakin upaya kita untuk berkontribusi terhadap kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera dapat membawa manfaat besar bagi negara-negara di kawasan,” ujar Retno.
Terakhir, menyangkut isu WPS, Retno menegaskan pentingnya mendorong peran perempuan dalam proses perdamaian sehingga perdamaian dapat lebih lestari.
Menlu Retno sampaikan beberapa inisiatif yang dilakukan Indonesia untuk isu WPS, antara lain melalui pembentukan South East Asia Women Negotiators and Mediators Network, dan inisiasi Indonesia melalui lahirnya Resolusi 2538 mengenai Perempuan dalam Misi Perdamaian.
Para Menlu yang hadir menyambut baik kemungkinan peningkatan kerja sama dalam isu WPS, melalui forum atau dialog di tingkat kawasan.
Pertemuan Pertama Menlu-Menlu Perempuan Kawasan Pasifik ini diharapkan dapat menjadi forum yang baik untuk sharing best practices dan success story di antara masyarakat dan komunitas di Pasifik. Para Menlu Kawasan Pasifik berkomitmen melakukan komunikasi dan koordinasi secara reguler, dengan tujuan untuk menciptakan program-program konkret, baik melalui mekanisme bilateral maupun multilateral, guna mendorong proses pemulihan bersama pasca-pandemi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
