Bertemu Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo, Ini yang Dibicarakan Bima Arya
Jakarta – Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan pertemuan dengan Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo di Gedung Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (3/7/2020).
Bima Arya menyampaikan sejumlah ikhtiar yang dilakukan Pemkot Bogor dalam penanganan Covid-19. Sementara Doni Monardo berbagai pengalaman dan memberikan masukan kepada Bima Arya terkait penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
“Baru saja saya menyelesaikan pertemuan dengan Bapak Doni Monardo. Kami menyampaikan secara umum ikhtiar Kota Bogor dalam kaitannya penanganan kasus covid-19 ini. Ikhtiar kita yang paling utama hari ini adalah memastikan agar secara medis, secara kesehatan tidak semakin banyak atau tidak ada lagi warga yang terpapar Covid. Lalu secara ekonomi kami juga berikhtiar agar warga tidak terdampak,” ujar Bima Arya.
Bima menjelaskan, tugas besar kepala daerah sejatinya adalah menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi.
“Prioritas utama tentunya pada kesehatan warga. Kami juga tadi mendapatkan arahan dan saran dari Pak Doni Monardo tentang bagaimana ekonomi tetap berjalan tetapi protokol kesehatan tetap diperhatikan. Kami laporkan bahwa Kota Bogor memasuki fase adaptasi kebiasaan baru, tapi belum full AKB. Insya Allah beberapa bidang sudah kita mulai jajaki untuk dibuka seperti tempat-tempat wisata dan lain-lain,” terang Bima.
Doni Monardo, kata Bima, juga mengingatkan bahwa Kota Bogor punya potensi yang luar biasa terkait dengan wisata alam.
“Kami sambut ide tadi dan kami akan coba aplikasikan di Kota Bogor bagaimana wisata alam di Kota Bogor, kampung tematik, Ciliwung, bisa kita maksimalkan karena warga sangat senang sekarang berolahraga kegiatan-kegiatan outdoor dan ini bisa kita lihat sebagai peluang di balik krisis yang kita hadapi sekarang,” bebernya.
“Wisata alam ini bisa kita kembangkan, jalur gowes, jalur lari, jalur jalan sehat, sembari merekrut dari orang-orang yang terpapar secara ekonomi. Jadi kita seimbangkan antara kebutuhan kesehatan maupun juga dengan kebutuhan ekonomi. Ini yang disarankan oleh Pak Doni di Kota Bogor dan saya akan tindak lanjuti itu karena kita melihat bahwa potensi ini nyata. Kedepan kita akan terus evaluasi pelaksanaan Pra-AKB ini untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik,” tambahnya.
Tiga Langkah Pemkot Bogor
Dalam kesempatan tersebut juga Bima Arya menyampaikan bahwa Pemkot Bogor sudah melakukan tiga langkah besar dalam penanggulangan Covid-19, seperti mitigasi infeksi, test swab masif dan kampanye protokol kesehatan.
“Penguatan mitigasi infeksi dilakukan untuk memastikan adanya sistem yang berjalan untuk melacak dan memantau kasus covid 19 di Kota Bogor. Kami membangun satu sistem yang kita sebut dengan Deteksi Aktif (Detektif) Covid-19 yang terdiri dari unit lacak dan unit pantau,” ujarnya.
Yang kedua, lanjut Bima, langkah yang kita fokuskan adalah tes massal dengan memperbanyak swab tes di tempat umum, utamanya di stasiun dan pasar yang kita duga menjadi pusat penularan atau penyebaran covid 19.
“Hari ini Kota Bogor telah melakukan sekitar 4.000 swab test dan kita targetkan dalam dua atau tiga bulan ke depan paling tidak bisa 7.000-8.000 swab di Kota Bogor. Yang ketiga adalah penguatan protokol kesehatan. Saya sampaikan kepada Pak Doni Monardo bahwa hari ini pendekatan yang kita lakukan harus lebih masif lagi tetapi humanis untuk memastikan warga mengikuti tiga hal yang paling mendasar untuk selamat dari covid-19 ini, yaitu menggunakan masker, jaga jarak dan cuci tangan,” jelasnya.
“Kami juga meluncurkan #GoyangAKB, ini adalah satu senam sehat dan sangat sederhana mengingatkan warga untuk menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak dalam bentuk jingle yang bisa dipopulerkan di sosial media bahkan juga dapat melalui aplikasi tiktok. Saya melakukan itu bersama pak wakil walikota diteruskan juga ke dinas-dinas, camat, lurah, perawat dan bahkan disambut oleh anak-anak ibu-ibu dan lain-lain. Ini adalah ikhtiar kami bagaimana caranya masker, cuci tangan dan jaga jarak itu nempel ke benak publik secara sangat sederhana,” pungkas Bima.
Di akhir pertemuan tersebut, tak lupa Bima Arya juga memberikan cinderamata berupa buku berjudul ‘Positif!’ yang ditulis langsung oleh Bima Arya. Buku tersebut berisi kisah pengalaman dan renungan yang ditulis langsung oleh Bima Arya selama diisolasi di RSUD Kota Bogor. Banyak hal menarik yang belum pernah Bima Arya ungkap ke publik dibalik terpaparnya dirinya.
(hed)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
