Bertemu Bara JP, Jokowi Bicara Fokus Pemerintah Saat Ini
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan agar jajaran menterinya fokus bekerja, terutama mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya. Hal itu disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Viktor S. Sirait, usai bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020.
Menurut Viktor, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan fokus pemerintah saat ini adalah penanganan Covid-19, terutama bagaimana agar kampanye protokol kesehatan lebih masif. Langkah itu dilakukan agar masyarakat makin disiplin menerapkan imbauan pemerintah terkait protokol kesehatan.
Presiden Jokowi, kata Viktor, mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Hal itu berkaca kepada makin melonjaknya kasus positif Covid-19 di sejumlah negara Eropa, yaitu Spanyol, Prancis, dan Jerman. Sejumlah negara lainnya di Asia seperti India, Filipina, Bangladesh, Iran, Nepal, hingga Korea Selatan diketahui juga mengalami lonjakan kasus beberapa waktu belakangan ini.
“Presiden mengingatkan Ini perlu diwaspadai sehingga kita tidak kehilangan kendali atas manajemen yang ada dalam menangani pandemi ini, utamanya di daerah maupun di pusat,” kata Viktor menirukan ucapan Presiden Jokowi.
Ia menambahkan, ketika vaksin Covid-19 telah ditemukan dan dibagikan ke masyarakat, kunci utama menekan penyebaran virus corona tetap kepada disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker. “Presiden meminta agar Bara JP juga ikut mengkampanyekan ajakan untuk memakai masker dan membagi masker,” ucapnya.
Terkait pemulihan ekonomi, kepada Bara JP, Kepala Negara mengatakan bahwa pelaksanaan skema bantuan langsung ke masyarakat akan dilakukan dengan cepat. Selain itu model bantuan lainnya juga harus terus digerakkan.
“Presiden meminta semua harus fokus dan konsentrasi bekerja untuk menjaga agar dampak ekonomi bisa diatasi dan pertumbuhan ekonomi ke triwulan tiga ini bisa lebih baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Bara JP menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar pemerintah mempercepat bantuan bantuan langsung tunai (BLT) sehingga dana tersebut bisa langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan tepat sasaran.
“Menurut kami jika BLT ini segera disalurkan akan meningkatkan daya beli masyarakat, juga membantu menggerakkan putaran ekonomi di lingkungan masyarakat penerima BLT,” ujarnya.
“Kami percaya dalam masa krisis seperti ini masyarakat penerima bantuan akan menggunakan uang dengan bijak untuk keperluan kebutuhan pokok,” tutur Viktor menambahkan.
Mengenai isu perombakan kabinet, Viktor mengatakan Bara JP percaya Presiden Jokowi punya penilaian tertentu terkait reshuffle menteri apabila memang diperlukan.
“Dalam masa-masa sulit seperti ini, Presiden butuh menteri yang bukan hanya pintar, namun juga mampu beradaptasi dengan situasi krisis, sehingga kebijakan dan langkah yang diambil akan bisa menjawab situasi. Namun kembali lagi itu presiden yang memberikan penilaian, dan satu hal lagi perlu diingat bahwa kabinet ini belum berusia 1 tahun,” ujarnya.
Viktor S. Sirait dan beberapa pengurus Bara JP diterima langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin, 24 Agustus 2020. Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah program pemerintah saat ini, terutama fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampak ekonominya.
Dalam kesempatan tersebut, Bara JP juga memberikan sejumlah masukan terutama untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke depan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
