Connect with us

Berpotensi Picu Kerumunan Massa, Sejumlah Pasal di PKPU Perlu Mendapat Perhatian Serius

Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menyoroti adanya sejumlah dasar aturan Pilkada 2020 yang berpotensi memicu kerumunan massa. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Wisnu Widjaja yang mewakili Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo dalam webinar bertajuk “Evaluasi Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Pemilihan Serentak 2020”, Selasa (15/9/2020).

Wisnu menyebut, aturan-aturan yang dimaksud ada di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Dia mengungkapkan, di PKPU tersebut ada aturan perihal debat publik dan diperbolehkannya konser musik. Keduanya dinilai akan menyebabkan berkumpulnya masyarakat.

“Utamanya di pasal 59 yang soal debat publik, itu masih ada (aturan soal) pendukung yang hadir sebanyak 50 orang. Ini yang perlu nanti dicermati sebab nanti akan ada cukup (banyak) orang,” ujar Wisnu.

“Lalu soal masih dibolehkannya konser musik dan perlombaan di pasal 63. Ini mungkin kan juga akan ada (potensi) pengumpulan massa dan arak-arakan ya,” lanjutnya.

Selanjutnya, Wisnu pun mengingatkan aturan tentang rapat umum sebagai salah satu metode kampanye Pilkada 2020.

Dalam PKPU, jumlah pendukung paslon yang diperbolehkan hadir hanya sebanyak 100 orang saja. Kemudian, PKPU juga mengharuskan pendukung yang datang menjaga jarak paling tidak satu meter.

“Jadi ini semua perlu mendapat perhatian. Satgas Covid-19 juga ada di daerah. Kami akan dukung (pengawasan pilkada) di daerah bersama TNI dan Polri,” tambahnya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September.

Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Danpuspom: 66 Oknum Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Polsek Ciracas

Oleh

Fakta News
Danpuspom TNI Mayjen Eddy Rate Muis

Jakarta – Komandan Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat (Danpuspomad) Letnan Jenderal Dodik Widjanarko mengatakan, telah memeriksa 5 orang personel TNI AD terkait penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur.

Dari 5 orang tersebut, 1 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dari TNI AD. Kini totalnya ada 58 prajurit TNI AD yang jadi tersangka.

“Jumlah tersangka oknum TNI AD saat ini sebanyak 58 orang dari 26 satuan. Sebanyak 5 orang personel dimintai keterangan. Dari 5 orang personel, 1 orang sudah dinaikkan sebagai tersangka,” kata Dodik dalam konferensi pers di Mapuspom TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2020).

Di waktu yang sama, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Mayjen TNI Eddy Rate Muis menyatakan, total ada 66 orang tersangka penyerangan Polsek Ciracas dengan 125 orang yang sudah diperiksa.

“Secara umum sampai saat ini oknum prajurit yang sudah diperiksa berjumlah 125 orang dari TNI AD, AL dan AU. Kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 66 orang,” ujar Eddy.

Eddy mengatakan, perincian tersangka dari oknum AD ada 58 orang, kemudian dari TNI AL 7 orang, dan TNI AU 1 orang. Saat ini, TNI masih berupaya memeriksa kemungkinan adanya tersangka lain terkait perusakan Polsek Ciracas.

“Selanjutnya Puspom TNI beserta Puspom angkatan lain melakukan lanjutan pemeriksaan dengan mendalami ataupun mengungkap tersangka lainnya yang belum terungkap seperti yang tertera dalam barang bukti yang kita miliki,” ujar Eddy.

Baca Selengkapnya

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin Buka Konferensi Besar NU secara Virtual

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin

Jakarta – Gerakan ekonomi warga Nahdlatul Ulama (NU) penting untuk dibangun karena sektor ekonomi warga saat ini belum optimal dijalankan secara organisatoris.

“Selama ini yang dilakukan NU baru sebatas pertemuan-pertemuan (ijtima’at) dan keputusan-keputusan organisatoris (qaraaraat) tentang pengembangan ekonomi,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat membuka Konferensi Besar (Konbes) NU secara virtual, Rabu (23/09/2020).

Lebih lanjut, Wapres mengajak warga Nahdliyin untuk merealisasikan berbagai keputusan organisasi menjadi suatu program nyata, misalnya melalui pemberdayaan ekonomi umat.

“Namun keputusan-keputusan tersebut belum ditindaklanjuti secara program dan agenda yang lebih riil dalam bentuk gerakan ekonomi warga,” imbau Wapres.

Kalau tidak, kata Wapres, bisa dikatakan NU sampai saat ini kurang responsif terhadap perkembangan ekonomi yang menjadi ketertinggalan umat.

“Padahal potensi dan jaringan yang dimiliki NU dalam bidang ini sangatlah besar,” ucapnya.

NU Telah Tanamkan Nilai-nilai Keagamaan dan Kebangsaan Dalam Dakwah dan Perjuangan

Sebagai forum terbesar kedua setelah muktamar, Konferensi Besar (Konbes), diharapkan menjadi forum untuk merumuskan kebijakan penting organisasi agar Nahdlatul Ulama (NU) sebagai jam’iyah mampu menjalankan tugas-tugas besar dalam bidang kebangsaan dan keumatan. Untuk itu, Konbes merupakan ajang yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap jalannya organisasi.

“Salah satu bentuk evaluasi itu adalah di satu sisi kita bangga bahwa NU telah menjadi organisasi pioner yang mampu meletakkan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan menjadi satu tarikan nafas dalam dakwah dan perjuangan,” tegas Wapres.

Lebih lanjut Wapres menuturkan, bahwa pemahaman kebangsaan di tubuh NU secara hirarkis telah relatif matang mulai dari pengurus besar sampai ke tingkat pengurus ranting.

“Ini adalah intangible asset (asset non fisik) yang tak banyak dimiliki oleh organisasi-organisasi keagamaan yang lain,” tuturnya.

Tetapi di sisi lain, kata Wapres, dalam menghadapi tantangan ke depan, intangible asset yang sangat berharga itu menjadi kurang berarti mana kala kita tertinggal dalam banyak hal penting yang harus dikelola secara baik.

“Kita ingat kata mutiara yang terkenal dari Sayyidina Ali, Al haqqu bilaa nidzoomin yaghlibuhul baathilu bin nidhoom (kebenaran yang tak terorganisasi dengan baik akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi secara sistemik). Saya optimis bahwa NU mampu menjawab semua tantangan yang dihadapinya, sehingga kita dalam berorganisasi tidak menjadi bagian yang dikhawatirkan oleh kata mutiara yang diucapkan oleh Sayyidina Ali tersebut,” tegasnya.

Selanjutnya, Wapres pun memaparkan tantangan-tantangan yang dihadapi NU mulai dari penguasaan teknologi, ekonomi, hingga pendidikan.

“Salah satu tantangan ke depan yang mesti kita jawab dalam berorganisasi adalah penguasaan teknologi digital (dalam bentuk media sosial dan lain-lain) sebagai alat dakwah masa kini dan masa depan. Sistem dakwah melalui teknologi digital akan lebih efektif karena memungkinkan masyarakat untuk menyimak dakwah kapan saja (anytime), di mana saja (anywhere), dan waktunya pun lebih fleksibel, terutama untuk generasi milenial dan generasi Z,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Walkot Hendi Bagikan Rekening Tabungan ke 1.000 Siswa SMP Tak Mampu di Semarang

Oleh

Fakta News

Jakarta – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi membagikan rekening tabungan kepada 1.000 pelajar SMP yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pembagian rekening tabungan tersebut dilakukan untuk membantu dan meminimalisi dampak pandemi COVID-19 di Ibu Kota Jawa Tengah.

Menggandeng Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jateng-DIY, masing-masing rekening yang dibagikan berisikan uang tabungan senilai Rp 200.000.

“Insya Allah nanti ditambahi lagi suatu saat, ini karena perjalanan ke depan menuntut ilmu masih panjang, masih harus melanjutkan ke jenjang SMA hingga Perguruan Tinggi,” ucap Hendi di Semarang, Selasa, (22/9).

“Ingat, hemat pangkal kaya, harus rajin menabung, semoga kelak semua menjadi orang yang sukses,” lanjutnya.

Menurutnya, selama pandemi COVID-19 banyak kendala yang dihadapi siswa selama mengikuti metode bejalar dari rumah.

Mulai dari kebosanan hingga problem kuota, yang membuat banyak siswa berkeinginan untuk dapat segera kembali bersekolah secara tatap muka.

“Tidak menutup kemungkinan sekolah-sekolah bisa melakukan pendidikan secara offline, syaratnya pertama orang tua murid harus setuju dulu, syarat lainnya sekolahnya ada di wilayah zona hijau atau zona kuning, bukan zona merah,” jelasnya.

Hendi berharap konsep belajar jarak jauh, atau belajar dari rumah juga dapat terus berkembang, sehingga dapat meminimalisir kendala – kendala yang hari ini dikeluhkan.

“Semuanya tidak ada yang mampu memprediksi bahwa akan ada yang namanya COVID-19, tapi tahun ini kehendak Gusti Allah ada pandemi COVID-19. Tetap semangat tetap harus berkreasi karena perjalanannya masih panjang,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Baca Selengkapnya