Connect with us

Berlaku Mei-Oktober 2020, Pemerintah Bebaskan Tarif Listrik Bisnis dan Industri Kecil 450 VA

Infografis pembebasan biaya tarif listrik bagi bisnis dan industri kecil 450 VA. (Sumber: PLN)

Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk membebaskan tarif listrik bagi pelanggan golongan bisnis dan industri skala kecil yang menggunakan listrik 450 VA mulai bulan Mei hingga Oktober 2020.

“Kebijakan ini merupakan lanjutan dari kebijakam sebelumnya yaitu pembebasan dan pemberiam diskon bagi pelanggan rumah tangga,” demikian rilis yang disampaikan Humas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Menurut rilis tersebut, kebijakan untuk golongan bisnis dan industri skala kecil dimaksud akan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Mei 2020.

“Mekanisme penggratisan listrik untuk pelanggan golongan bisnis kecil B1/450 VA dan industri kecil I1/450 VA akan menggunakan cara yang sama dengan pendistribusian pembebasan listrik untuk golongan rumah tangga,” ujar Executive Vice President Communication dan CSR PLN Made Suprateka.

Tahap pertama, menurut Made, untuk golongan rumah tangga dan sudah terdistribusikan sleuruhnya kepada pelanggan yang berhak menerima.

Ia menambahkan bagi pelanggam bisnis dan industri 450 VA pascabayar, secara otomatis tagihan untuk pemakaian pada rekening bulan Mei sampai Oktober adalah Nol Rupiah.

“Sedangkan untuk pelanggan yang menggunakan token listrik, token gratis tersebut dapat diperoleh baik melalui web yakni www.pln.co.id maupun aplikasi whatsapp ke nomor 0812-2-123-123,” kata Made.

Mekanisme menggunakan whatsapp, menurut Made, akan memerlukan waktu beberapa hari karena PLN harus memasukkan database penerima yang berhak ke dalam sistem sehingga tepat sasaran.

“Jumlah database pelanggan yang harus dimasukkan ke dalam sistem sekitar 500 ribu ID pelanggan, dan dalam 12 jam, semua pelanggan dengan token listrik sudah dapat token gratis,” ujarnya.

Paling lambat hari ini, Minggu (3/5), menurut Made, seluruh pelanggan yang berhak dipastikan sudah dapat mengakses token yang diterima ke dalam meterannya dan menikmati listrik gratis.

“Pelanggan dapat mengirimkan nomor ID Pelanggannya ke nomor di atas melalui aplikasi whatsapp dan apabila pelanggan tersebut datanya cocok sesuai dengan kriteria penerima program gratis listrik, maka si pelanggan akan mendapatkan token yang dapat diisikan ke dalam meteran prabayarnya,” ungkap Made.

Lebih lanjut, Made juga menambahkan distribusi token juga akan dilakukan dengan bekerja sama perangkat desa untuk menjangkau pelanggan-pelanggan usaha dan industri yang kesulitan untuk mengakses jaringan internet.

“Semoga dengan program listrik gratis 6 bulan ini, para pelaku bisnis skala kecil dapat tetap bertahan di masa pandemi Covid-19 ini,” pungkas Made di akhir rilis.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Minta BKKBN Tingkatkan Kualitas Manajemen Program Penurunan Stunting

Oleh

Fakta News
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan angka stunting atau kondisi gagal pertumbuhan pada anak hingga mencapai kisaran 14 persen pada tahun 2024.

“Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting di Indonesia ditargetkan akan turun mendekati angka 14 persen,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/01/2021) siang.

Dalam upaya tersebut, Presiden telah menunjuk BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) sebagai ketua pelaksana untuk percepatan penurunan stunting.

Menanggapi hal itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan persnya bersama Menko PMK, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan struktur dan program kerja untuk menjalankan perintah Presiden tersebut

“Saya sebagai Kepala BKKBN tentu menerima amanat ini dan tentu dengan niat dan tekad yang kuat.  Tugas yang tidak ringan bagi kami, kami harus menyiapkan struktur di BKKBN dan juga program kerja di BKKBN,” ujarnya.

Diungkapkan Hasto, dalam Rapat Terbatas, Presiden menginstruksikan BKKBN untuk membenahi manajemen program penurunan stunting yang ada.

“Anggaran sudah jelas, pemetaan sudah jelas, maka yang belum begitu optimal adalah manajemennya. Arahan Bapak Presiden pada kami, tentunya harus meningkatkan kualitas manajemen ini. Oleh karena itu, perencanaan untuk penurunan stunting ini harus kami lakukan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan, upaya pencapaian target 14 persen tersebut merupakan tantangan yang besar, mengingat selama lima tahun terakhir penurunan angka stunting di Indonesia masih berada di angka 1,6 persen per tahun.

“Target dari Bapak Presiden seperti disampaikan Pak Menko 14 persen, maka kami harus menaikkan percepatan itu menjadi 2,7 persen per tahun,” ujarnya.

Hasto mengatakan, dengan prevalensi stunting sebesar 27,6 persen di tahun 2019, maka dengan perkiraan 20 juta bayi akan lahir dalam empat tahun ke depan, maka diperkirakan sekitar 7,2 juta dari mereka akan mengalami stunting.

Untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen, imbuhnya, jumlah tersebut harus ditekan hingga mencapai sekitar 3,4 juta anak.

“Itu tugas yang saya sampaikan cukup menantang, sehingga kami harus memetakan itu dan setiap tahun tidak boleh ada stunting baru sebanyak 680 ribu. Harus di bawah itu, tanpa di bawah itu, maka capaian 14 persen itu akan sulit,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tunjuk BKKBN Sebagai Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting

Oleh

Fakta News
Menko PMK Muhadjir Effendy

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengoordinasikan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden, di Jakarta, Senin (25/01/2021).

“Telah diputuskan (Presiden) bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN,” ujarnya.

Selain itu, Presiden juga memerintahkan untuk memfokuskan alokasi anggaran terkait program penurunan stunting yang selama ini tersebar di lebih dari 20 kementerian/lembaga (K/L).

“Beliau meminta supaya difokuskan kepada beberapa kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah, sehingga dengan demikian hanya beberapa kementerian dan lembaga,” ujar Muhadjir.

Kegiatan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting, imbuhnya, akan didukung oleh beberapa K/L tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mengambil peran dalam upaya ini.

“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota terutama yang angka stunting-nya masih tinggi, betul-betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini,” ujar Muhadjir.

Sebagaimana diungkapkan oleh Menko PMK, Presiden menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai kisaran 14 persen pada tahun 2024.

“Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting di Indonesia ditargetkan akan turun mendekati angka 14 persen,” ujarnya.

Muhadjir mengungkapkan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 27,6 persen dan diperkiraan mengalami kenaikan di tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda.

Sehingga, untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 tersebut, imbuhnya, setiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting sebesar 2,7 persen.

“Ini adalah suatu target yang luar biasa besar, karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa, yang tidak biasa, atau extraordinary,” ujarnya.

Dalam melakukan upaya tersebut, imbuh Muhadjir, Presiden meminta hasil pemetaan stunting di Indonesia digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk pemetaan stunting di Indonesia sebetulnya sudah sangat detail dan jelas. Beliau menekankan supaya itu dijadikan dasar untuk kita membuat langkah-langkah konkrit, detail, dan terukur sampai tahun 2024 nanti,” ujarnya.

Lebih jauh Menko PMK mengungkapkan, Presiden sangat memberikan perhatian pada upaya penurunan stunting ini karena sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

“Kenapa angka stunting ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden? Karena kita tahu bahwa kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif,” ungkapnya,

Ditambahkannya, berdasarkan data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja di Indonesia mencapai 54 persen.

“Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting. Inilah kenapa Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini,” pungkas Muhadjir.

Baca Selengkapnya

BERITA

Brand Ekonomi Syariah: Upaya Peningkatan Literasi Ekonomi Syariah bagi Masyarakat

Oleh

Fakta News

Jakarta – Potensi pengembangan ekonomi syariah di Indonesia sangatlah besar. Masih banyak ruang di sektor tersebut yang dapat terus dioptimalkan. Namun, salah satu tantangan pengembangan sektor tersebut ialah masih rendahnya literasi ekonomi dan keuangan masyarakat di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, bersamaan dengan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo sekaligus meresmikan Brand Ekonomi Syariah sebagai upaya penjenamaan (branding) ekonomi syariah di tengah masyarakat.

“Dalam rangkaian ikhtiar besar ini, saya juga menyambut baik peresmian Brand Ekonomi Syariah. Ini sangat penting untuk meningkatkan awareness masyarakat sebagai dukungan atas seluruh kegiatan ekonomi syariah di Indonesia,” kata Presiden.

Brand Ekonomi Syariah ini merupakan satu logo atau simbol milik negara yang dapat digunakan untuk menyatukan kebersamaan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang juga bertindak selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam laporannya menuturkan, jenama (brand) tersebut selanjutnya juga digunakan dalam upaya peningkatan literasi, edukasi, dan sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah kepada masyarakat.

“Brand Ekonomi Syariah juga digunakan untuk peningkatan literasi, edukasi, serta sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah yang masif dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah,” tuturnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku Sekretaris KNEKS menyampaikan bahwa peresmian Brand Ekonomi Syariah merupakan inisiasi dari KNEKS sebagai salah satu upaya menjawab tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Brand Ekonomi Syariah dapat digunakan seluruh kementerian dan lembaga serta para stakeholder yang bergerak di dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah pada setiap produk, program, kegiatan, maupun kampanye yang dilakukan,” ujarnya.

Untuk diketahui, acara peluncuran GNWU dan peresmian Brand Ekonomi Syariah dihadiri secara virtual oleh para menteri dan kepala lembaga negara, gubernur, pemangku kepentingan wakaf, hingga korporasi dan pemberi wakaf.

Hadir mendampingi Presiden secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ialah Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya