Connect with us

Berkas Belum Lengkap, Kemendagri Tak Bisa Proses Perpanjangan Izin FPI

Jakarta – Direktur Organisasi Kemasyarakatan Kementerian Dalam Negeri Lutfi mengatakan pihaknya belum dapat memproses berkas perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI). Menurut dia, FPI belum melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.

“Sudah masuk berkasnya, tapi belum lengkap,” kata Lutfi saat dilansir Tempo, Senin (8/7/2019).

Lutfi mengatakan FPI memiliki waktu selama 15 hari dari tanggal permohonan perpanjangan izin untuk merampungkan berkas. Jika melewati batas waktu dan berkas belum lengkap, maka Kemendagri tidak bisa memproses perpanjangan izin.

“Sesuai peraturan perundang-undangan maka selama 15 hari kami akan menyampaikan kepada FPI bahwa berkas yang disampaikan belum lengkap,” kata Lutfi.

FPI telah menyerahkan berkas-berkas yang digunakan untuk mengurus perpanjangan izin surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan pada Kamis, 20 Juni 2019. Izin FPI habis di tanggal tersebut. Pihak Unit Layanan Administrasi Kemendagri telah menerimanya dengan nomor registrasi KDN6062122432.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyampaikan dalam proses pendaftaran itu masih terdapat kekurangan lantaran pihak FPI tidak membawa sejumlah berkas yang disyaratkan seperti surat permohonan, surat rekomendasi dari Kementerian Agama, surat keterangan domisili, surat pernyataan bersedia melaporkan kegiatan, dan bukti kepemilikan sekretariat. “SKT asli yang lama juga tidak dibawa,” kata dia.

Untuk memperpanjang izinnya sebagai ormas, FPI harus menyerahkan 20 item persyaratan. Sejumlah syarat itu antara lain surat keterangan tidak berafiliasi dengan partai politik, alamat dan foto kantor sekretariat, surat keterangan bahwa kantor FPI milik sendiri atau sewa, melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga alias AD/ART, dan surat pernyataan pengurus. Untuk saat ini, dia belum mengecek lagi apa saja syarat yang belum dipenuhi FPI.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkominfo Indikasikan Ada 127 Hoaks Bertebaran Terkait Virus Corona

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johny G Plate

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakan, hingga saat ini sudah ada 127 hoaks yang tersebar di Indonesia terkait virus corona.

“127 per 25 februari. Per hari ini, ada 127 isu hoaks dan disinformasi, di antaranya China ingin belajar agama Islam karena warga Islam bebas dari virus corona. Ini disinformasi,” kata Johnny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

“Ada lagi virus corona menular lewat gigitan nyamuk. Ini hoaks. Faktanya informasi tersebut adalah salah. WHO Western Pasific melalui akun resminya menyatakan bahwa virus corona tidak dapat ditularkan lewat gigitan nyamuk,” lanjut Johnny.

Ia mengatakan, disinformasi dan hoaks sangat merugikan diri sendiri, keluarga, dan masyarakatnya. Karena itu, ia meminta tak ada lagi pihak yang menyebar hoaks soal virus corona.

Johnny mengatakan, pemerintah melalui Kemenkominfo terus berkoordinasi dengan operator media sosial untuk menghentikan penyebaran konten hoaks tersebut.

“Diperiksa semuanya, diteruskan pada ISP (internet service provider) dan over the top perusahaan global over the top untuk melakukan tindakan karena telah terjadi pelanggaran aturan. Tentu tahapannya tidak langsung (blokir) begitu,” papar Johnny.

“Kita minta untuk stop (penyebaran kontennya). Mari kita jaga jadilah perisai bangsa, jadilah perisai negara jadilah perisai masyarakat jadi lah perisai keluarga jadilah perisai diri sendiri dengan tidak menyebarkan hoaks dan disinformasi,” kata dia.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Mendagri dan Menkeu Akan Pantau Realisasi Anggaran Tiap Daerah Per Bulan

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan pada wartawan usai mengikuti Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) akan terus melakukan monitoring atau pemantauan per bulan untuk melihat realisasi anggaran di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

“Sekali lagi teman-teman kepala daerah, tolong betul-betul untuk segera dibelanjakan agar uang beredar sehingga daya tahan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akan kuat,” ujar Tito.

Sekaligus juga, lanjut Tito, dana desa, agar segera dibelanjakan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan arahan-arahan yang sudah diberikan ke semua provinsi oleh tim gabungan Kemendagri, Kemenkeu, serta Kementerian Desa PDTT.

Penegasan mengenai belanja kementerian/lembaga dan daerah termasuk dana desa tersebut, sambung Tito, merupakan salah satu arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperkuat daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia yang saat ini terjadi terutama sebagai dampak dari Corona Virus.

“Saat ini kami sedang melaksanakan roadshow ke semua provinsi dengan mengumpulkan seluruh kepala desa lebih dari 70.000. ada tim gabungan dari Kemendagri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” tambahnya.

Tim gabungan tersebut, menurut Tito, menjelaskan mengenai skema transfer langsung yang sudah dilaksanakan oleh Menkeu dan kemudian bagaimana pembinaan, penggunaan, dan pengawasan anggarannya.

“Saat ini per tanggal 19 Februari sudah tertransfer ke desa-desa itu lebih kurang Rp1,3 T, dan ini 4x lipat dibanding periode yang sama dua bulan ditahun 2019,” tandas Mendagri.

Jadi, sambung Tito, empat kali peningkatannya lebih cepat dan juga meliputi desa yang jumlahnya hampir tiga kali lebih banyak dibanding periode sebelumnya.

Untuk itu, Mendagri kembali mengimbau surat edaran sudah disampaikan, kemudian dalam rapat di setiap provinsi juga sudah ditegaskan kepada kepala daerah untuk menggunakan anggaran-anggaran yang ada di daerah melalui APBD.

“Transfer pusat itu jumlahnya lebih kurang Rp856 T plus Rp200-an T lebih dari PAD. Artinya di daerah itu ada anggaran di atas Rp1.100 T,” ujarnya.

Tito kembali mengingatkan arahan Presiden Jokowi untuk segera membelanjakan terutama belanja barang, belanja modal, tentunya sesuai dengan aturan dan jangan sampai tersimpan di bank.

“Karena, nanti Bu Menkeu bisa menjelaskan temuan-temuan tahun sebelumnya ada beberapa daerah yang uangnya disimpan di bank, tidak beredar di masyarakat, mengharapkan depositonya,” ungkap Tito.

Di akhir keterangannya, Mendagri menyampaikan bahwa kejadian seperti ini tidak boleh terjadi karena pembelanjaan yang dilakukan untuk memicu dan menstimulasi terjadinya perederan uang sekaligus pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Siapkan Insentif bagi Wisatawan Mancanegara dan Domestik

Oleh

Fakta News
Suasana Ratas tentang Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

Jakarta – Pemerintah telah menyiapkan insentif untuk wisatawan mancanegara dengan memberikan alokasi tambahan sebesar Rp298,5 miliar terdiri dari alokasi untuk airlines dan agen diberikan diskon khusus ataupun semacam insentif totalnya Rp98,5 miliar.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) mengenai Lanjutan Pembahasan Dampak Virus Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Selasa (25/2).

Lebih lanjut, Menko Perekonomian menyampaikan juga ada anggaran promosi sebanyak Rp103 miliar, dan juga untuk kegiatan tourism sebesar Rp25 miliar, familiar reason dan influencer.

“Nah khusus untuk wisatawan domestik juga diberikan dukungan, yaitu pemerintah memberikan diskon 30% untuk di 10 tujuan wisata. Nah 30% itu untuk kuota 25 seats di setiap penerbangan,” ujar Menko Perekonomian.

Kuota yang diberikan tersebut, lanjut Menko Perekonomian, setiap penerbangan di 10 destinasi wisata yang berlaku selama 3 bulan yaitu bulan Maret, April, dan Mei 2020, dan apabila dirasakan manfaatnya ini dapat dilanjutkan.

“Airlines dapat memberikan dukungan diskon ini dan insentif pemerintah bersifat on top. Jadi kalau airlines memberikan diskon nah itu yang diberikan oleh pemerintah adalah tambahan diskon,” katanya.

Insentif lain, menurut Menko Perekonomian, ada pengurangan tarif PJP2U itu sebesar 20% selama 3 bulan pada 10 destinasi yang diberikan oleh Angkasa Pura dan nilainya sekitar Rp265,6 miliar.

Ia menambahkan bahwa Pertamina juga memberikan insentif berupa diskon avtur di bandara pada 9 destinasi wisata dengan total diskon ini nilainya senilai Rp265,5 miliar dan ini juga berlaku selama 3 bulan.

“Selanjutnya juga ada realokasi daripada anggaran khusus untuk daerah-daerah wisata, 10 destinasi wisata, realokasi DAK sebanyak Rp147,7 miliar yang saat ini sudah ada rencana penggunaan di Rp50,79 miliar sehingga ada Rp96,8 milyar yang bisa dialokasikan dan sifatnya diubah menjadi hibah pemerintah untuk 10 destinasi wisata,” ujarnya.

Terakhir, lanjut Menko Perekonomian, Pemerintah mendorong adanya insentif sesuai dengan usulan dari asosiasi bahwa untuk pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata tarifnya dinolkan.

Untuk itu, sambung Menko Perekonomian, pemerintah akan mensubsidi ataupun memberikan hibah kepada pemerintah daerah yang terdampak akibat penurunan tarif pajak hotel dan restoran di daerah sebesar Rp3,3 triliun.

“Nah daerah-daerah yang diberikan stimulan atau insentif adalah di Danau Toba seluruh Kabupaten diberikan insentif, kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, Malang, Manado, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, Bangka Belitung, Batam, dan Bintan,” pungkas Menko Perekonomian.

 

Ping

Baca Selengkapnya