Beri Kuliah Umum di UIN Makassar, Hasto Ajak Gelorakan Spirit Bebaskan Dunia dari Penjajahan
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (7/3/2023). Tema kuliah umum adalah “Manifestasi Pemikiran Bung Karno tentang Agama dan Kebangsaan di Era Kekinian”.
“Kita merdeka bukan hanya untuk Indonesia semata, tapi untuk membangun tata dunia baru berdasarkan Pancasila. Kita harus memiliki semangat yang sama harus menggelorakan spirit yang sama, sebagaimana ditunjukkan Bung Karno, Bung Hatta, KH Agus Salim dan lain-lain. Demikian halnya para tokoh agama yang menunjukkan keIslaman yang khas karena menyatu dengan kebudayaan Indonesia,” kata Hasto.
Hasto Kristiyanto yang juga dosen Universitas Pertahanan mengajak para mahasiswa Indonesia untuk menggelorakan spirit pembebasan bangsa-bangsa di dunia dari penjajahan, spirit yang sama yang dihidupi oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno-Hatta dan yang lainnya.
Dia menjelaskan, di Konferensi Islam Asia-Afrika tahun 1965, Bung Karno menerima gelar “Pendekar dan Pembebas Bangsa-bangsa Islam”. Dia menceritakan panjang lebar tentang kisah hidup Soekarno, Proklamator dan Presiden RI pertama.
Bagaimana Soekarno menjadi santri yang belajar Islam dari HOS Cokroaminoto. Bung Karno juga masuk ke Sarekat Islam berjuang dalam kekuatan organisasi pertama di Indonesia yang mampu melakukan boikot terhadap Belanda.
“Bung Karno juga belajar dari tokoh-tokoh NU, belajar tauhid, dari tokoh seperti KH Hasyim Ashari dan KH Ahmad Dahlan. Beliau menggunakan spirit islam yang dipadukan dengan nasionalisme, sosialisme dan membedah persoalan bangsa dengan metode berpikir materialisme dialektis bagi perjuangan untuk meraih kemerdekaan RI,” kata Hasto.
Ketika mencanangkan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, muncul dari kesadaran Indonesia merupakan bagian dari negara-negara Asia-Afrika yang mengalami penjajahan akibat kapitalisme, kolonialisme, dan imperialisme.
“Kemerdekaan Indonesia untuk membangun persaudaraan dunia. Dengan semangat pembebasan Irian Barat, kita tidak punya apa-apa, Bung Karno menggagas KAA di Bandung, untuk membebaskan Irian Barat dan bangsa-bangsa Asia-Afrika,” kata Hasto.
“Masih banyak bangsa-bangsa Asia-Afrika, khususnya bangsa Islam yang masih terjajah. Kita perjuangkan kemerdekaam mereka bukan karena alasan agama, melainkan karena perintah konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan,” tegasnya.
Sementara Rektor UIN Alauddin Makassar Prof.Dr.Hamdan Juhannis mengatakan Bung Karno adalah tokoh terpenting yang pernah dilahirkan di Indonesia. Baginya, sekiranya ada penulis tokoh dunia paling berpengaruh di abad 20, Soekarno seharusnya masuk 10 besar.
“Tahu Mahathir Mohammad kan? Tokoh dari Malaysia yang sering digelari Soekarno kecil. Jadi sehebat Mahathir saja disebut Soekarno kecil. Jadi betapa besarnya Soekarno,” kata Hamdan Johannis.
Ia menceritakan pengalamannya saat menempuh studi S2 di Montreal, Kanada pada 1997-1999. Saat itu, ia berbincang dengan warga Kanada.
“Saya katakan saya dari Indonesia. Dia jawab, oh Indonesia, Bali. Dia bilang mimpinya ke Bali. Saya tanya apa lagi yang anda tahu soal Indonesia? Dia bilang Soekarno. Jadi dia hanya tahu 2 soal Indonesia, yakni Bali dan Soekarno,” kata Hamdan Johannis.
Hamdan bercerita mengenai hal itu karena ingin mendorong para mahasiswa untuk bertanya kepada diri sendiri, apa yang mereka tahu mengenai Soekarno.
“Soekarno adalah founding father, pencetus Pancasila dasar negara, orator ulung, dan juga penulis,” kata Hamdan.
Hamdan bahkan sempet mengetes para mahasiswa, apakah mengenal bapak Proklamator Indonesia itu. Yakni apakah mereka tahu buku yang pernah ditulis oleh Soekarno. Dari sekitar 7 mahasiswa yang maju, tiga orang menyebutkan dengan benar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
