Bentuk Satgas, KPK Akan Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 Rp405 Triliun
Jakarta – KPK terus mengawal penggunaan dana penanganan virus Corona (COVID-19) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Salah satunya dengan membentuk satuan tugas (satgas) untuk melakukan pengawasan.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, satgas itu nantinya akan mengawasi penggunaan anggaran penanganan virus Corona yang sebesar Rp 405 triliun. Nantinya, satgas akan berkoordinasi dengan instansi lainnya.
“Pertama kita liat bahwa BPKP diminta untuk mengawal proses ini, di inpres jadi ada BPKP, kalau pengadaan ada LKPP jadi KPK nggak bisa juga langsung masuk begitu tanpa melihat siapa yang udah ada di sana karena areanya sangat besar. Jadi kita lihat bahwa ada BPKP, ada BPK, dan ada APIP juga. Jadi misal ada pengadaan di Kemenkes pasti irjennya ikut jadi itu yang kita hitung,” kata Pahala dalam diskusi online ‘Bencana Korupsi Bantuan Bencana’, Senin (18/5/2020).
Pahala mengatakan, nantinya satgas akan mengawasi penggunaan anggaran di tiap sektor. Mulai dari sektor kesehatan, pengadaan, jaring pengamanan sosial hingga untuk menangani dampak ekonomi.
“Di litbang yang bikin kajian ada lima satgas semua dihentikan khusus untuk fokus ke yang Rp 405 triliun, lantas yang daerah itu yang Rp 66 triliun sekarang itu korsupgah yang 9 satgas itu kita minta bersama BPKP perwakilan mengawal realokasinya ke mana. Karena instuksi Mendagri cuma bilang 3 sektor tapi porsinya gimana dia nggak bilang, kesehatan itu kayak apa dia nggak bilang juga, padahal kalau data terakhir kan masih ada 100 daerah yang nggak ada Covidnya,” tuturnya.
Tak hanya itu, Pahala mengatakan KPK juga menyoroti soal penyaluran bantuan sosial (bansos) terkait virus Corona. Pahala meminta setiap daerah melakukan penyaluran bansos berdasarkan rekomendasi KPK.
“Yang di daerah yang bansos saya selalu sampaikan bahwa di surat edaran KPK dibilang bahwa satu gunakan DTKS sebagai rujukan,” sebutnya.
KPK juga meminta setiap daerah transparan terkait data penerima bansos. Menurutnya masih banyak daerah yang belum membuka data penerima bansos tersebut.
“Kita minta juga dipampangkan siapa yan menerima bantuan, bukan DTKS-nya, siapa yang nerima. Dan kelihatannya hanya beberapa daerah yang membuka. Kalau saya lihat di media tadi di Banyuwangi dibuka siapa yang menerima. Jadi bisa memonitor satu sama lain,” kata Pahala.
Pahala mengatakan KPK bersama inspektorat daerah juga akan membuka kanal pengaduan terkait bansos. Hal itu dimaksudkan agar jika ada keluhan masyarakat mengenai bansos bisa segera ditindaklanjuti.
“Kemungkinan KPK akan buka kanal pengaduan bersama LAPOR tapi akan disampaikan ke inspektiorat masing-masing kabupaten dan kota untuk ditindaklanjuti dan kita monitor lewat korsupgah. Karena sampai sekarng belum ada kanal pengaduannya. Yang kita lihat di media saja terus tiap hari pasti ada beritanya, mulai dari orang yang nerima lebih dari satu sampai yang miskin tapi ga nerima,” tuturnya.
(mjf)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
