Belum Kunjung Usai Kelangkaan Minyak Goreng: Segera Evaluasi Menteri Perdagangan
Jakarta – Sekretaris Dewan Pengarah Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Bambang Sutrisno, mencermati antrian masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng makin menjadi-jadi dan belum menunjukkan tanda-tanda usai. Menurutnya Pemerintah seperti kedodoran, apabila tidak sanggup menyelesaikan problem tersebut, jika diperlukan diganti saja kementerian yang terkait. Pasalnya, problem ini sudah berlarut-larut.
“Perihal antrian masyarakat mendapatkan minyak goreng adalah problem yang cukup lama dirasakan dan sejatinya dapat diantisipasi mengingat trend kenaikan tak wajar harga CPO sudah terjadi di periode Agustus-September. Imbasnya periode akhir Desember hingga Maret ini masyarakat merasakan harga minyak goreng meroket dan kelangkaan yang belum kunjung usai. Presiden Joko Widodo, sebaiknya mengevaluasi kementerian terkait dan bukan saja memberikan perintah untuk menangangi hal ini tetapi lebih dari itu, jika tidak dapat menyelesaikan sebaiknya mundur diri secara terhormat. Stampel pemerintah kerja, kerja, kerja tidak berbanding lurus dengan situasi real di lapangan !”
Pernyataan ini sah-sah saja mengingat isu kenaikan harga minyak goreng sebenarnya sudah menjadi perhatian berbagai kalangan.
“Selain itu Kementerian Perdagangan justru sibuk melempar isu tak tentu arah seperti baru-baru ini pernyataan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, dalam sebuah diskusi virtual bahwa ada pihak yang mempermainkan dan mengganggu pasokan tanpa menyebut siapa oknum yang melakukan,” ungkap Bambang Sutrisno yang juga alumnus IPB.
Komunikasi main tembak kesana-kemari ke sejumlah media justru kurang efektif memberikan pesan kuat bahwa pemerintah mampu menangani menangani hal ini, flash back misalnya dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI, Kementerian Perdagangan menyinggung program B 30 yang dilakukan Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa lonjakan harga CPO saat ini tidak terlepas dari dampak kebijakan Indonesia yang mendorong penggunaan biodiesel.
“Meskipun menguntungkan Indonesia, program ini konsumsi CPO meningkat dan akan bertambah jika B 40 dilaksanakan,” kata Bambang.
Namun, Bambang menilai program tersebut tidak serta merta menjadi penyebab kelangkaan minyak goreng sebab dari 47 juta liter produksi CPO, hanya 7 juta liter yang dialokasikan untuk Biodiesel. Menurutnya, komunikasi Kementerian Perdangangan yang dibangun sebaiknya fokus pada tugas dan kewenangannya untuk turun kelapangan memantau operasi distribusi ke seluruh wilayah yang memiliki indikasi kekurangan pasokan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan.
“Serta memiliki ketegasan dengan memberikan sanksi tegas pada produsen yang melakukan kecurangan,” tuturnya.
Bambang mengingatkan, situasi ini akan menjadi runyam manakala inflasi tahunan yang akan terjadi di bulan Ramadhan.
“Jika tidak diantisipasi dengan baik maka bukan saja minyak goreng, tidak menutup kemungkinan akan terjadi di bahan pangan lainnya, dan perlu diperhitungkan juga dampak perang Rusia dan Ukraina yang berimbas pada rantai pangan dari hulu dan hilir seperti bahan baku pupuk dan bahan pangan yang memiliki ketergantungan impor. Contoh kasus adalah kelangkaan kedelai, dan bisa juga tepung, bawang merah, serta beras,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
