Belgia Lirik Indonesia Jadi Pasar Ekspor Utama Kentang Goreng
Jakarta – Industri makanan dan minuman di Indonesia kian tumbuh positif sepanjang 2017. Kontribusinya pun terlihat pada produk domestik bruto (PDB) industri non-migas. Hal ini lantas menarik para investor dan eksportir untuk melirik Indonesia sebagai lokasi pengembangan bisnis di bidang makanan dan minuman.
Pertumbuhan industri yang positif ini menjadi daya tarik bagi para produsen kentang goreng dari Belgia untuk berpartisipasi dalam SIAL Interfood 2017 yang akan diselenggarakan di JI Expo Kemayoran Jakarta pada 22-25 November esok. SIAL, yakni Salon International de l’Alimentation, merupakan sebuah jaringan industri makanan terbesar di dunia, yang mengadakan pekan perdagangan setiap dua tahun sekali di berbagai negara. Tahun ini, Jakarta menjadi tuan rumah.
Adapun lima eksportir utama kentang goreng, Agristo, Bart’s Potato Company, Clarebout Potatoes, Ecofrost, dan Mydibel tak mau ketinggalan turut serta. Kelima perusahaan menunjukkan produksi kentang goreng terbaik mereka dalam Paviliun Kentang Goreng Belgia pada SIAL Interfood 2017.
Partisipasi mereka merupakan bagian dari rencana ekspansi bisnis dan promosi ke Asia Tenggara yang dikoordinasi oleh VLAM Belgia (Badan Pemasaran Pertanian Flanders) dan Belgapom, asosiasi industri perdagangan dan pengolahan kentang Belgia. Perusahaan-perusahaan ini mewakili lima bisnis kentang goreng terbesar di Belgia yang menawarkan berbagai macam produk kentang dan spesialisasi yang diekspor ke lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Produk dari kelima perusahaan ini pun telah bersertifikat halal.
“Tahun ini kami secara serius memperkenalkan kentang goreng Belgia di Asia Tenggara. Pasar di Indonesia telah mengenal kentang goreng, dan kami melihat banyak sekali peluang untuk lebih memperluas ekspor dan bisnis kami di wilayah ini. Asia Tenggara adalah kawasan dengan pertumbuhan yang pesat di dunia yang ditandai dengan tumbuhnya kelas menengah, pesatnya urbanisasi dan generasi muda yang begitu dinamis. Tren ini akan menumbuhkan permintaan akan makanan yang berkualitas dengan standar mutu tinggi seperti kentang goreng Belgia yang berbeda dibandingkan kentang goreng dari negara lain,” ujar Wouter Trybou dari Mydibel, salah satu anggota Belgapom.
Dia menambahkan, “Indonesia juga memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara dalam bidang perdagangan di bawah pasar tunggal ASEAN Economic Community,” Wouter malanjutkan.
Data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan, pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia pada kuartal II/ 2017 tumbuh sebesar 7,19% dan berkontribusi pada PDB industri non-migas sebesar 34,17%. Realisasi investasi industri makanan dan minuman pada semester I/ 2017 juga tinggi, mencapai IDR 21,6 triliun. Pada semester 1/ 2017 itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mencapat USD 1,2 miliar, meningkat dari periode yang sama tahun 2016 yaitu sebesar USD 988 juta.
Belgia sendiri merupakan eksportir kentang goreng beku terbesar di dunia dengan 90% produksi diekspor ke berbagai negara. Tahun 2016, ekspor kentang goreng Belgia naik 14,3% menjadi 1,68 juta ton dari tahun sebelumnya. Kenaikan nilai ekspor ini karena tingginya permintaan dari negara-negara di luar Uni Eropa, khususnya dari Arab Saudi, Brasil dan Cile, tiga tujuan ekspor kentang goreng beku dari Belgia.
Sementara Indonesia masuk dalam peringkat ke-18 dalam tujuan ekspor Belgia di luar Uni Eropa untuk produk kentang olahan dengan kentang goreng sebagai produk utamanya. Tahun 2016, Indonesia mengimpor 40.961 ton kentang goreng beku dengan total nilai EUR 40.831.000, yang mana 4.754 ton diantaranya berasal dari Belgia dan menempatkan Belgia sebagai negara importir keempat terbesar setelah Amerika Serikat, Belanda dan Kanada.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
