Bedah Buku Jokowinimics: Jokowi Melakukan Model Komunikasi Zaman Now, “Show me attitude”
Yogyakarta – Buku Jokowinomics, Sebuah Paradigma Kerja dibedah di Ruang Sutopo STPMD APMD Jogjayakarta, Selasa (5/12/2017). Kegiatan ini merupakan kerjasama Harian Jogja dan STPMD “APMD” Yogyakarta. Para pembicara adalah Arief Budisusilo (Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia), Bayu Wahyudi (Direktur Kepatuhan, Hukum & Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan), Muhammad Syafii (Direktur Keuangan Wika Beton), Bambang Setiawan (Direktur Utama Bank BPD DIY), dan Tri Agus Susanto (dosen STPMD “APMD” Yogyakarta), serta Lahyanto Nadie (wartawan Bisnis Indonesia) sebagai moderator.
Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia Arief Budisusilo menjelaskan, perjalanan pemerintahan Jokowi yang patut diapresiasi yaitu perekonomian yang stabil, pemangkasan regulasi yang mampu mendorong ekonomi baru, ekspor yang melonjak, serta kepercayaan publik yang baik. Selain kebijakan ekonomi dan pembangunan yang tidak lagi bercorak Jawa sentris, hal lain yang menarik dari Jokowi adalah gaya kepemimpinan serta komunikasi publiknya yang menarik dan relevan.
“Dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, perilaku publik pun berubah terutama bagi generasi millennial yang tidak suka diceramahi. Sehingga dapat dikatakan model komunikasi zaman now yaitu “show me attitude”. Dan Jokowi telah melakukan itu,” jelas dia.
Namun dari berbagai prestasi yang telah dilakukan Jokowi, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi antara lain perubahan lanskap ekonomi, politik serta lambannya transformasi birokrasi. Selain itu minimnya narasi Jokowi sebagai kepala negara juga menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Istilah Jokowinomics, kata dia, bukan tanpa dasar. Mengingat kebijakan Presiden Jokowi lebih banyak pada perbaikan ekonomi. Meski istilah nomics pernah tersemat pada tokoh-tokoh sebelumnya yaitu Widjoyo dan Habibie, namun ia menilai gaungnya lebih besar Jokowi yang dibuktikan dengan paradigma kerjanya dalam mengatur kabinet. Arif mencontohkan, terkait pengembangan Bandara Internasional Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sebelumnya jarang ada maskapai yang bersedia membuka rute kesana.
Namun Jokowi dengan kebijakannya setengah memaksa agar maskapai plat merah Garuda Indonesia bisa beroperasi, hingga akhirnya sekarang banyak maskapai swasta yang kini berebut membuka rute ke bandara tersebut. Sehingga Danau Toba menjadi ramai pengunjung dan ekonomi masyarakat sekitar terus berkembang.
“Pendekatannya sangat pragmatis, taktis, sekarang ekonomi di sekitar Danau Toba itu tumbuh. Jadi kerangkanya bukan lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris,” kata dia.
Direktur Keuangan PT Wika Beton Muhammad Syafii mengatakan, geliat pembangunan infrastruktur tengah gencar dilakukan pemerintah di seluruh pelosok negeri, terutama Jawa Tengah dan DIY. Potensi pembangunan infrastruktur DIY hingga 2019, terdapat empat proyek besar yang dilakukan PT Wika Beton.
Keeempat proyek besar itu di antaranya pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo, Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja dan Bawen-Jogja, Pembangunan Lingkar Kota Jogja, dan Pembangunan Jetty di daerah Glagah, Kulonprogo, dan Embung.
“Nilainya mencapai Rp7 triliun yang ditargetkan selesai pada 2019, tetapi ini proyek-proyek besar. Sedangkan proyek kecil sangat banyak, salah satunya kami melihat saluran air di DIY masih belum saling tersambung satu sama lain,” ungkap Syafii.
Pembangunan infrastruktur yang semakin menggeliat di Indonesia, terutama Jawa Tengah dan DIY, kata Syafii, masih harus menghadapi kendala material. Kendati kedua wilayah ini memiliki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang memiliki potensi material yang cukup baik, tetapi ternyata tidak mampu mencukupi kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan.
“Pasir dari Gunung Merapi sangat bagus sekali kualitasnya, sayangnya tidak cukup untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan saat ini. Bahkan, untuk batu tidak bisa sesuai standar yang dibutuhkan untuk pembuatan precast beton, karena menurut istilah geologi termasuk jenis batuan muda,” tambah Syafii.
Bayu Wahyudi (Direktur Kepatuhan, Hukum & Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan), mengungkapkan kini masyarakat Indonesia telah mulai sadar tentang pentingnya kesehatan. Meski demikian masih ada rumah sakit yang nakal dengan melakukan banyak akal-akalan. Premi yang dibayarkan masyarakat peserta BPJS Kesehatan tergolong paling rendah di dunia. Dan Indonesia dalam waktu tidak lama capaian masyarakat yang terjanin BPJS Kesehatan kian mendekati 100 persen.
Meski begitu, tambah Bayu, masyarakat sering memercayai berita tak benar seputar BPJS, misalnya tentang sejumlah penyakit yang tak ditanggung dan mengenai gaji direktur BPJS yang setinggi langit. “Orang yang percaya dan ikut menyebarka hoax adalan penderita penyakit kejiwaan,” ujar Bayu disambut tawa sebagian hadirin.
Bambang Setiawan (Direktur Utama Bank BPD DIY), menjelaskan peran dan prestasi Bank BPD DIY yang dipimpinnya. Bank DIY kini tak hanya membiatai proyek di sekitar DIY dan Jawa Tengah, namum merambah ke Jakarta dan Jawa Barat. Proyek yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi, yaitu jalan tol Soreang di Kabupaten Bandung juga dibiayai Bank DIY. “Kenapa tak membiayai jalan tol di Jogja? Karena selama ini belum ada rencana,” jelas Bambang.
Selain itu Bank DIY juga memberi edukasi kepada masyarakat bawah yang sering meminjam ke bank plecit atau rentenir. Mereka diajak untuk lebih akrab dengan Bank DIY dan diberikan berbaga kemudahan.
Kehadiran Buku “Jokowinomis Sebuah Paradigma Kerja”, disambut positif kalangan akademisi sebagai respons atas berkembangnya dunia digital yang menggerus bisnis media cetak. “Buku Jokowinomics ini merupakan kreativitas Bisnis Indonesia dalam menjawab bisnis informasi serta merespons perkembangan media online saat ini,” ujar Tri Agus Susanto.
Ping
Sumber : Berbagai sumber dan Harian Jogja
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
