Bedah Buku Jokowinimics: Jokowi Melakukan Model Komunikasi Zaman Now, “Show me attitude”
Yogyakarta – Buku Jokowinomics, Sebuah Paradigma Kerja dibedah di Ruang Sutopo STPMD APMD Jogjayakarta, Selasa (5/12/2017). Kegiatan ini merupakan kerjasama Harian Jogja dan STPMD “APMD” Yogyakarta. Para pembicara adalah Arief Budisusilo (Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia), Bayu Wahyudi (Direktur Kepatuhan, Hukum & Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan), Muhammad Syafii (Direktur Keuangan Wika Beton), Bambang Setiawan (Direktur Utama Bank BPD DIY), dan Tri Agus Susanto (dosen STPMD “APMD” Yogyakarta), serta Lahyanto Nadie (wartawan Bisnis Indonesia) sebagai moderator.
Direktur Pemberitaan Bisnis Indonesia Arief Budisusilo menjelaskan, perjalanan pemerintahan Jokowi yang patut diapresiasi yaitu perekonomian yang stabil, pemangkasan regulasi yang mampu mendorong ekonomi baru, ekspor yang melonjak, serta kepercayaan publik yang baik. Selain kebijakan ekonomi dan pembangunan yang tidak lagi bercorak Jawa sentris, hal lain yang menarik dari Jokowi adalah gaya kepemimpinan serta komunikasi publiknya yang menarik dan relevan.
“Dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini, perilaku publik pun berubah terutama bagi generasi millennial yang tidak suka diceramahi. Sehingga dapat dikatakan model komunikasi zaman now yaitu “show me attitude”. Dan Jokowi telah melakukan itu,” jelas dia.
Namun dari berbagai prestasi yang telah dilakukan Jokowi, terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi antara lain perubahan lanskap ekonomi, politik serta lambannya transformasi birokrasi. Selain itu minimnya narasi Jokowi sebagai kepala negara juga menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Istilah Jokowinomics, kata dia, bukan tanpa dasar. Mengingat kebijakan Presiden Jokowi lebih banyak pada perbaikan ekonomi. Meski istilah nomics pernah tersemat pada tokoh-tokoh sebelumnya yaitu Widjoyo dan Habibie, namun ia menilai gaungnya lebih besar Jokowi yang dibuktikan dengan paradigma kerjanya dalam mengatur kabinet. Arif mencontohkan, terkait pengembangan Bandara Internasional Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Sebelumnya jarang ada maskapai yang bersedia membuka rute kesana.
Namun Jokowi dengan kebijakannya setengah memaksa agar maskapai plat merah Garuda Indonesia bisa beroperasi, hingga akhirnya sekarang banyak maskapai swasta yang kini berebut membuka rute ke bandara tersebut. Sehingga Danau Toba menjadi ramai pengunjung dan ekonomi masyarakat sekitar terus berkembang.
“Pendekatannya sangat pragmatis, taktis, sekarang ekonomi di sekitar Danau Toba itu tumbuh. Jadi kerangkanya bukan lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris,” kata dia.
Direktur Keuangan PT Wika Beton Muhammad Syafii mengatakan, geliat pembangunan infrastruktur tengah gencar dilakukan pemerintah di seluruh pelosok negeri, terutama Jawa Tengah dan DIY. Potensi pembangunan infrastruktur DIY hingga 2019, terdapat empat proyek besar yang dilakukan PT Wika Beton.
Keeempat proyek besar itu di antaranya pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo, Pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja dan Bawen-Jogja, Pembangunan Lingkar Kota Jogja, dan Pembangunan Jetty di daerah Glagah, Kulonprogo, dan Embung.
“Nilainya mencapai Rp7 triliun yang ditargetkan selesai pada 2019, tetapi ini proyek-proyek besar. Sedangkan proyek kecil sangat banyak, salah satunya kami melihat saluran air di DIY masih belum saling tersambung satu sama lain,” ungkap Syafii.
Pembangunan infrastruktur yang semakin menggeliat di Indonesia, terutama Jawa Tengah dan DIY, kata Syafii, masih harus menghadapi kendala material. Kendati kedua wilayah ini memiliki Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang memiliki potensi material yang cukup baik, tetapi ternyata tidak mampu mencukupi kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan.
“Pasir dari Gunung Merapi sangat bagus sekali kualitasnya, sayangnya tidak cukup untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tengah dilakukan saat ini. Bahkan, untuk batu tidak bisa sesuai standar yang dibutuhkan untuk pembuatan precast beton, karena menurut istilah geologi termasuk jenis batuan muda,” tambah Syafii.
Bayu Wahyudi (Direktur Kepatuhan, Hukum & Hubungan Antarlembaga BPJS Kesehatan), mengungkapkan kini masyarakat Indonesia telah mulai sadar tentang pentingnya kesehatan. Meski demikian masih ada rumah sakit yang nakal dengan melakukan banyak akal-akalan. Premi yang dibayarkan masyarakat peserta BPJS Kesehatan tergolong paling rendah di dunia. Dan Indonesia dalam waktu tidak lama capaian masyarakat yang terjanin BPJS Kesehatan kian mendekati 100 persen.
Meski begitu, tambah Bayu, masyarakat sering memercayai berita tak benar seputar BPJS, misalnya tentang sejumlah penyakit yang tak ditanggung dan mengenai gaji direktur BPJS yang setinggi langit. “Orang yang percaya dan ikut menyebarka hoax adalan penderita penyakit kejiwaan,” ujar Bayu disambut tawa sebagian hadirin.
Bambang Setiawan (Direktur Utama Bank BPD DIY), menjelaskan peran dan prestasi Bank BPD DIY yang dipimpinnya. Bank DIY kini tak hanya membiatai proyek di sekitar DIY dan Jawa Tengah, namum merambah ke Jakarta dan Jawa Barat. Proyek yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi, yaitu jalan tol Soreang di Kabupaten Bandung juga dibiayai Bank DIY. “Kenapa tak membiayai jalan tol di Jogja? Karena selama ini belum ada rencana,” jelas Bambang.
Selain itu Bank DIY juga memberi edukasi kepada masyarakat bawah yang sering meminjam ke bank plecit atau rentenir. Mereka diajak untuk lebih akrab dengan Bank DIY dan diberikan berbaga kemudahan.
Kehadiran Buku “Jokowinomis Sebuah Paradigma Kerja”, disambut positif kalangan akademisi sebagai respons atas berkembangnya dunia digital yang menggerus bisnis media cetak. “Buku Jokowinomics ini merupakan kreativitas Bisnis Indonesia dalam menjawab bisnis informasi serta merespons perkembangan media online saat ini,” ujar Tri Agus Susanto.
Ping
Sumber : Berbagai sumber dan Harian Jogja
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
