Connect with us

Beda Redenominasi Rupiah dan Sanering

Gubernur BI Agus Martowardoyo(Antara)

Jakarta – Jika nanti redenominasi rupiah dilaksanakan, maka nilai uang Rp 1.000 akan menjadi Rp 1. “Untuk mengubah atau menyederhanakan nilai uang itu, butuh waktu yang tidak sebentar. Menurut Gubernur BI Agus Martowardojo, setidaknya butuh waktu 11 tahun untuk melakukan persiapan penyederhanaan rupiah sehingga akhirnya rupiah baru bisa diterima oleh masyarakat.

“Kalau 2017 RUU Redenominasi Mata Uang selesai, itu 2018-2019 adalah tahun persiapan,” kata Agus di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/7/2017).

Begitu juga untuk memberlakukan redenominasi saat ini, BI butuh waktu lima tahun. Menurut BI, masa transisi dari rupiah nilai lama ke baru butuh waktu 5 tahun yaitu pada 2020-2024. Pada tahap transisi, BI akan memperkenalkan rupiah sebelum redenominasi dan rupiah setelah redenominasi. Semua harga barang akan diatur dengan tabel harga lama dan baru. “Jadi tujuh tahun masa transisi, dan nanti 2025 sampai 2028 itu masa face out (menghilangkan rupiah lama). Jadi praktis 11 tahun. Tapi kita harus mulai,” kata Agus.

Pemberlakuan redenominasi rupiah ini, juga harus dipahami berbeda dengan sanering atau yang lebih dikenal pemotongan nilai uang.  Bank Indonesia beberapa waktu  lalu pernah menjelaskan perbedaannya antara redenominasi dan sanering.

Perbedaannya secara rinci sebagai berikut :

1. Pengertian
Redenominasi adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misal Rp 1.000 menjadi Rp 1. Hal yang sama secara bersamaan dilakukan juga pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat tidak berubah.

Sementara Sanering adalah pemotongan daya beli masyarakat melalui pemotongan nilai uang. Hal yang sama tidak dilakukan pada harga-harga barang, sehingga daya beli masyarakat menurun.

2. Dampak bagi Masyarakat.
Pada redenominasi, tidak ada kerugian karena daya beli tetap sama.
Pada sanering, menimbulkan banyak kerugian karena daya beli turun drastis.

3. Tujuan
Redenominasi bertujuan menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dan nyaman dalam melakuan transaksi.Tujuan berikutnya, mempersiapkan kesetaraan ekonomi Indonesia dengan negara regional.

Sanering bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar akibat lonjakan harga-harga. Dilakukan karena terjadi hiperinflasi (inflasi yang sangat tinggi).

  1. Nilai Uang terhadap Barang
    Pada redenominasi nilai uang terhadap barang tidak berubah, karena hanya cara penyebutan dan penulisan pecahan uang saja yang disesuaikan.

Pada sanering, nilai uang terhadap barang berubah menjadi lebih kecil, karena yang dipotong adalah nilainya.

5. Kondisi Saat Dilakukan.
Redenominasi dilakukans saat kondisi makro ekonomi stabil. Ekonomi tumbuh dan inflasi terkendali.

Sanering dilakukan dalam kondisi makro ekonomi tidak sehat, inflasi sangat tinggi (hiperinflasi).

6. Masa Transisi
Redenominasi dipersiapkan secara matang dan terukur sampai masyarakat siap, agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Sanering tidak ada masa transisi dan dilakukan secara tiba-tiba.

7. Contoh untuk Harga 1 Liter Bensin Seharga Rp 4.500 per liter.
Pada redenominasi, bila terjadi redenominasi tiga digit (tiga angka nol), maka dengan uang sebanyak Rp 4,5 tetap dapat membeli 1 liter bensin. Karena harga 1 liter bensin juga dinyatakan dalam satuan pecahan yang sama (baru).

Pada sanering, bila terjadi sanering per seribu rupiah, maka dengan Rp 4,5 hanya dapat membeli 1/1000 atau 0,001 liter bensin.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Peringati Hati jadi Kota Bogor di tengah Pandemi Covid-19, Bima Arya Sampaikan Tiga Pesan

Oleh

Fakta News

Bogor – Wali Kota Bogor, Bima Arya menyampaikan tiga pesan kepada warganya saat Peringatan Hari Jadi Bogor (HJB) Ke-538 ditengah pandemi wabah Covid-19.

“Bagi warga Kota Bogor saya minta 3 saja. Satu masker, dua jaga jarak dan tiga cuci tangan. Sekarang masker menjadi nyawa kita, terima kasih kepada warga yang sudah memakai masker, semoga bisa dipertahankan terus,” kata Bima Arya saat Coffee Morning di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Rabu (3/6/2020) pagi.

Menurut Bima Arya, jika ketiga hal tersebut dijalankan secara baik dan benar warga akan terhindar dari Covid-19 dan Kota Bogor aman.

Simbol yang diangkat dalam peringatan HJB Ke-538 kata dia adalah solidaritas menjaga sesama, Sahitya Raksa Baraya. Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas warga Kota Bogor menjadi modal kuat dalam menghadapi pandemi Covid-19, disamping kesenian dan kebudayaan.

Bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A.Rachim, DPRD Kota Bogor dan unsur Forkopimda Kota Bogor, Bima Arya akan turun memberikan bantuan kepada warga Kota Bogor di 68 Kelurahan. Tercatat, ada 538 bantuan yang akan diserahkan melalui program Jaringan Keluarga Asuh Kota (Jaga Asa).

Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Dady Iskandar yang hadir mengatakan, di tengah kondisi yang ada Kota Bogor tetap optimis dan tetap waspada. Peringatan HJB ke-538  terlihat sederhana namun nuansa semangatnya tetap terjaga dengan baik. Ia berharap kedepan wabah ini segera hilang.

“Di hari jadi Bogor ke-538, saya juga ingin mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih Kota Bogor yang menempati ranking ke-25 dari lebih 300 kabupaten/kota se Indonesia dalam rangka kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Ini prestasi yang sangat baik dan sangat tinggi nilainya,” katanya.

Tidak ketinggalan pimpinan unsur Forkopimda Kota Bogor, mulai dari Wakapolresta Bogor Kota, Dandenpom III Bogor, Dandim 0606 Kota Bogor hingga Danlanud Atang Senjaya turut mengucapkan selamat hari jadi Bogor. Mereka berharap agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

 

(hed)

Baca Selengkapnya

BERITA

Dukung New Normal, UGM Berencana Terapkan Proses Belajar Tatap Muka di Tahun Ajaran 2020/2021

Oleh

Fakta News
Peringkat Perguruan Tinggi

Yogyakarta – Universitas Gadjah Mada (UGM) mendukung langkah pemerintah untuk menerapkan new normal atau tatanan hidup baru di tengah pandemi virus Corona (COVID-19). UGM berencana menerapkan proses belajar tatap muka pada tahun ajaran 2020/2021.

Kepala Pusat Inovasi dan Kajian Akademik (PIKA) UGM Hatma Suryatmojo menuturkan perkuliahan semester ganjil yang dimulai pada September 2020 akan dilakukan secara daring hingga pertengahan semester. Selanjutnya, bukan tidak mungkin pihaknya mulai akan beralih ke pembelajaran tatap muka jika situasi dan kondisi sudah memungkinkan.

“Rencananya semester depan setengah semester pembelajaran daring hingga UTS, dan setelah itu harapannya sudah bisa masuk kelas. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, berarti satu semester akan secara penuh dilakukan daring,” kata Hatma melalui keterangan tertulis, Rabu (3/6/2020).

Hatma mengatakan, sebelum pandemi Corona merebak, UGM telah memiliki fasilitas sistem pembelajaran online, di antaranya berupa elok.ugm.ac.id dan elisa.ugm.ac.id serta simaster.ugm.ac.id. untuk administrasi akademik. Karena itu, UGM tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan perkuliahan secara online.

Setiap fakultas dan sekolah di UGM juga telah memiliki satuan tugas yang bertanggung jawab dalam mendukung pengembangan proses pembelajaran secara daring.

“Ini merupakan program pelatihan yang dilakukan akhir tahun lalu. Jadi kita sudah memiliki sistem pendukung di semua fakultas,” ujarnya.

Selain itu, dalam sebuah survei yang melibatkan ribuan mahasiswa dan dosen sebagai responden, sebanyak 80 persen mahasiswa mengutarakan bahwa dosen telah mampu menyampaikan materi secara online dengan kualitas yang sama saat kuliah dilaksanakan di dalam kelas.

Sementara itu, sebanyak 60 persen dosen juga mengaku telah cukup familiar dengan sistem pembelajaran daring.

“Hasil ini lumayan bagus, berarti sivitas UGM sendiri cukup cepat menguasai,” ucapnya.

Bila kegiatan pendidikan dan pengajaran dilakukan secara daring atau virtual, begitupun dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Direktur Pengabdian Kepada Masyarakat Irfan D Prijambada menyampaikan dalam kondisi normal UGM biasanya mengarahkan mahasiswanya secara langsung dan berkelompok untuk mengabdi di desa-desa dan tinggal selama dua bulan membaur dengan masyarakat.

Namun, di tengah pandemi ini, pelaksanaan KKN dilakukan secara daring dari kos atau rumah masing-masing mahasiswa, dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan (DPL) secara daring dengan tema edukasi yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya.

“Secara umum KKN dilakukan secara daring. Sebab, tidak memungkinkan dalam kondisi sekarang mahasiswa ke lapangan dan tinggal di tempat KKN selama dua bulan,” ucapnya.

Pada periode antarsemester ini, sebanyak 354 mahasiswa UGM mengikuti KKN Peduli COVID-19 secara online mulai 4 Mei hingga 22 Juni 2020. Adapun daerah sebaran KKN berlokasi di 18 desa yang berada di wilayah DIY meliputi Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

Sebelumnya, UGM juga telah melaksanakan KKN secara daring sejak merebaknya wabah COVID-19 di tanah air. Hingga saat ini KKN daring Peduli COVID-19 telah memasuki periode ke-6.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Gugus Tugas Laporkan 11 Provinsi Nihil Kasus Baru Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah mengumumkan sudah ada 28.233 kasus positif virus Corona (COVID-19), dengan tambahan 684 kasus, per 3 Juni 2020. Dari data yang sama, diketahui ada 11 provinsi yang nihil kasus baru pada hari ini.

“Kita mendapatkan kasus konfirmasi positif sebanyak 684 sehingga totalnya menjadi 28.233,” kata juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, dr Achmad Yurianto, dalam konferensi pers yang disiarkan YouTube BNPB, Rabu (3/6/2020).

Yuri juga merinci ada tambahan 471 pasien yang sembuh dari virus Corona, sehingga total menjadi 8.406 orang. Pasien positif Corona yang meninggal bertambah 1.698 orang dan totalnya kini 1.698.

“(Sebanyak) 418 kabupaten/kota telah terdampak,” sebut Yuri.

Sementara itu, orang dalam pantauan (ODP) hingga hari ini berjumlah 48.153. Kemudian pasien dalam pengawasan terkait Corona ada 13.285 orang.

Berikut ini daftar daerah nihil penambahan kasus positif Corona pada 3 Juni:

  1. Aceh: 0 kasus baru
  2. Bengkulu: 0 kasus baru
  3. DI Yogyakarta: 0 kasus baru
  4. Jambi: 0 kasus baru
  5. Kalimantan Utara: 0 kasus baru
  6. Kepulauan Riau: 0 kasus baru
  7. Lampung: 0 kasus baru
  8. Riau: 0 kasus baru
  9. Papua Barat: 0 kasus baru
  10. Sulawesi Barat: 0 kasus baru
  11. Nusa Tenggara Timur: 0 kasus baru
Baca Selengkapnya