Bara JP: Omnibus Law Harus Dilihat Jernih dan Obyektif sebagai Niat Baik Pemerintah
Jakarta – Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja harus dilihat sebagai niat baik dan tanggung jawab pemerintah untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.
“Kita harus lihat secara jernih dan objektif dari tujuan dibuatnya Omnibus Law Cipta Kerja ini sebagai tanggung jawab pemerintah menyediakan lapangan kerja karena masih ada 7 juta pengangguran di Indonesia dan mungkin bertambah 2 juta karena pandemi corona ini,” kata Viktor, menanggapi maraknya demo buruh dan mahasiswa untuk mencabut Omnibus Law.
Menurut Viktor, pada dasarnya UU Cipta Kerja ini adalah niat baik pemerintah untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi rakyat Indonesia dengan menciptakan ekosistem investasi yang lebih nyaman dan mudah, sekaligus perlindungan bagi pekerja menghadapi perubahan pola produksi di era Industri 4.0.
Lebih lanjut UU Cipta Kerja ini harus juga melihat problem tenaga kerja dari segala aspek termasuk antisipasi bonus demografi kita. Selain perlu peningkatan kspasitas tenaga kerja yang ada, baik kualitas maupun kuantitas dan menjamin kesejahteraannya, jangan lupa ada 7 juta masyarakat pengangguran yang kini sangat membutuhkan pekerjaan.
Ia mengakui, masih ada beberapa pasal dalam UU tersebut yang mungkin tak sesuai dengan keinginan buruh. “Namun ada mekanisme yang bisa dilakukan dalam koridor hukum di Indonesia yakni melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Harusnya jalur itu yang ditempuh,” katanya.
Menurutnya, tak bagus kalau hanya karena ada beberapa pasal yang digugat buruh dan mahasiswa lalu keseluruhan isi UU Cipta Kerja itu diminta dicabut. Kekurangan bisa dilengkapi dengan PP ataupun Kepmen.
Ia menambahkan, selama puluhan tahun ekosistem investasi di Indonesia terbelenggu oleh iklim yang tak sehat dengan banyaknya aturan yang mengganjal mulai dari tingkat desa sampai ke pusat.
Menurutnya, jika tidak ada kebijakan dan persepsi yang sama antara pelaku usaha, buruh dan pemerintah dalam merespon berbagai tantangan ke depan, maka kita akan menghadapi ancaman, investor akan lebih memilih berinvestasi di negara lain yang semuanya lebih kompetitif, dan kita gagal menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan saat ini. Perlu ada paradigma baru melihat relasi buruh – pengusaha dan pemerintah. Politik upah sudah mesti dikaji ulang karena hanya menciptakan ketegangan yang terus menerus dan merusak iklim industri. Sistem pengupahan mestinya tidak saja menjamin kesejahteraan buruh tetapi juga menjamin produktifitas dan kualitas produksi, sehingga terjadi simbiose saling menguntungkan.
Jangan terlalu dini jika ada yang mengatakan bahwa undang-undang ini membawa Indonesia kembali ke zaman Orde Baru. Justru ini peluang besar untuk membangun ekosistem bisnis yang sehat.
“Perlu bagi semua pihak untuk duduk bersama memberikan masukan. Jika ada pasal yang tak setuju ya lakukan judicial review. Secara keseluruhan UU Cipta Kerja ini dirancang mampu menjawab tantangan bangsa ini ke depan, menjawab kepentingan semua pihak secara proporsional, bukan hanya soal masyarakat yang sudah mendapat pekerjaan saat ini, bukan hanya soal pelaku usaha, dan juga bukan hanya soal masyarakat yang belum mendapat pekerjaan,” katanya.
Viktor juga menyesalkan lemah nya komunikasi pemerintah dan masing masing sektor terkesan berjalan sendiri sendiri. Presiden harus mengevaluasi jajaran kabinetnya, dan kalau memang tidak mampu dan hanya menjadi beban, presiden harus tegas melepas. “Situasi ekonomi sedang mendapat tekanan berat, janganlah pembantu presiden menjadi tambahan beban. Tidak cukup kemampuan biasa biasa dan kerja biasa biasa menghadapi kondisi luar biasa. Presiden jangan ragu kalau ada menteri yang tidak bisa kerja, ganti saja” imbuh nya
Viktor jugs mengajak semua stake holder dunia usaha dalam dialektika UU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini untuk duduk secara proporsional dengan mengedepankan kepentingan nasional.
“Itu sebabnya semua stake holder harus duduk bersama, saling mengkritisi dan memberi masukan, bukan dengan demo yang bisa ditunggangi siapa saja,” katanya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
