Connect with us

Bara JP Nilai Revisi UU KPK Menguatkan KPK dan Pemberantasan Korupsi

Jakarta – Pengesahan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai apresiasi. Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) menyatakan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang telah disahkan DPR pada Selasa, 17 September 2019, menguatkan KPK.

“Kami melihat dari beberapa pasal revisi, ini bertujuan untuk menguatkan KPK dan menguatkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Ketua Umum Bara JP Viktor S. Sirait, Rabu, 18 September 2019.

Dia menyebut salah satu contoh adalah kehadiran dewan pengawas. Menurut Viktor, dewan diperlukan agar ada check dan ballance atau kontrol dalam setiap keputusan yang dilakukan oleh KPK.

“Sebuah lembaga negara perlu dewan pengawas agar keputusan bisa dilakukan secara terukur, hati-hati, menghindari adanya abuse of power, dan mempunyai pertanggungjawaban,” katanya.

Menurutnya kehadiran dewan pengawas ini justru akan lebih menguatkan KPK karena akan membuka ruang lebih luas terutama kepada akademisi, pemerhati masalah korupsi atau NGO, atau tokoh mqasyarakat, untuk berpartisipasi masuk secara langsung dalam tubuh KPK.

“Karena itu Bara JP mendorong kalangan yang selama ini khawatir bahwa KPK akan semakin lemah dengan revisi UU KPK ini untuk justru terlibat aktif dengan menjadi bagian dari unsur dewan pengawas,” ucapnya.

Bara JP juga sepakat penyadapan harus dapat dikontrol agar tidak dilakukan secara semena-mena dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dia membeberkan pada 2014 KPK disinyalir menggunakan kuasa penyadapan.

Kala itu, Abraham Samad mengetahui jika dirinya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Jokowi dari hasil penyadapan. “Jika ini benar terjadi, maka ini adalah penyalahgunaan yang sangat fatal dan harus dihindari tidak boleh terjadi ke depan, yaitu dengan kontrol melalui dewan pengawas,” ujarnya.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ada 413 Kasus Baru, Jawa Timur Masih Tertinggi Kasus Penambahan Kasus Covid-19

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan Jawa Timur masih menjadi daerah paling tinggi dalam penambahan pasien Covid-19 baru per hari ini, Sabtu, 4 Juli 2020.

“Jawa Timur melaporkan 413 kasus baru dengan 100 pasien sembuh,” kata Yurianto dalam konferensi pers di akun Youtube BNPB hari ini.

Di bawah Jawa Timur, DKI menjadi daerah tertinggi kedua dengan penambahan pasien Covid-19 sebanyak 223 orang dan 268 orang sembuh.

Kemudian Sulawesi Selatan menyusul dengan 195 pasien Covid-19 baru dan 41 orang sembuh.

Lalu Jawa Tengah dengan 110 kasus positif baru dan 50 orang sembuh dari Covid-19.

Adapun urutan kelima adalah Bali dengan 91 pasien Covid-19 baru dan 24 orang sembuh.

Secara keseluruhan, Yurianto menjelaskan, total jumlah penambahan pasien baru hari ini 1.447 orang. Menurut dia, bukan berarti seluruhnya dirawat di rumah sakit.

“Tingkat penggunaan tempat tidur di RS untuk penderita Covid-19 hanya terisi 53,5 persen,” ujar Yurianto.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Hari Ini 6 Provinsi Dilaporkan Nihil Kasus Baru Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pemerintah melaporkan ada enam provinsi nihil penambahan kasus baru virus Corona (COVID-19). Provinsi tersebut adalah Aceh, Kalimantan Utara (Kaltara), Kalimantan Barat (Kalbar), Lampung, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Hari ini spesimen yang telah diperiksa sebanyak 22.992 spesimen, sehingga total yang sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 894.428 spesimen. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami dapatkan jumlah kasus konfirmasi positif baru sebanyak 1.447 sehingga total positif sebanyak 62.142,” ungkap juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube BNPB, Sabtu (4/7/2020).

Sebaran kasus virus Corona baru paling banyak didapatkan di Jawa Timur, yaitu 413 orang. Kemudian disusul DKI Jakarta 223, Sulawesi Selatan (Sulsel) 195, dan Jawa Tengah (Jateng) 110 orang.

Sementara itu, kasus sembuh per hari ini bertambah 651 orang dan total akumulasi menjadi 28.219 kasus. Kasus meninggal bertambah 53 pasien dengan total menjadi 3.089 orang.

“Kita masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 38.890 orang dan pengawasan secara ketat terhadap pasien dalam pengawasan sebanyak 14.205 orang,” jelas Yuri.

Berikut ini daftar 6 provinsi nihil tambahan kasus Corona pada 4 Juli 2020:

  1. Jambi: 0 kasus baru
  2. Kalimantan Utara: 0 kasus baru
  3. Kalimantan Barat: 0 kasus baru
  4. Nusa Tenggara Timur: 0 kasus baru
  5. Aceh: 0 kasus baru
  6. Lampung: 0 kasus baru

 

(edn)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jadi Tersangka Suap, PPP Pecat Istri Bupati Kutai Timur

Oleh

Fakta News
Encek UR Firgasih

Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberhentikan status keanggotaan Encek UR Firgasih, yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kutai Timur (Kutim). Sikap ini diambil agar Encek yang merupakan istri bupati Kutai Timur fokus menghadapi kasus dugaan suap terkait proyek infrastruktur yang sedang ditangani KPK.

“Terkait kasus yang menimpa Ketua DPC PPP Kutai Timur Encek UR Firgasih, kami menghormati proses hukum di KPK. Sesuai AD/ART PPP bahwa kader yang terjerat kasus di KPK langsung diberhentikan dari jabatannya. Hal ini agar yang bersangkutan bisa lebih fokus menghadapi kasusnya hingga adanya putusan inkrah,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Sabtu (4/7/2020).

Awiek, sapaan akrabnya, mengatakan perbuatan Encek merupakan tanggung jawab pribadi. Meski begitu, Awiek mengatakan Encek punya hak membela diri.

“Meski demikian, ada hak tersangka untuk melakukan pembelaan karena asas hukum kita tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Apa yang dilakukan Ibu Encek merupakan tanggung jawab pribadi, tidak ada kaitan dengan PPP,” katanya.

Awiek mengatakan kader PPP diinstruksikan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kader PPP, lanjutnya, juga terus dibekali materi antikorupsi.

“Bahkan, dalam setiap kesempatan bimtek anggota DPRD, kami selalu menginstruksikan anggota DPRD dari PPP untuk tidak KKN. Bahkan setiap bimtek selalu ada materi antikorupsi dari KPK,” ucap dia.

Diketahui, Encek bersama suaminya, yang merupakan Bupati Kutim Ismunandar, serta bersama sejumlah pihak terkena operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK. Mereka diamankan penyidik KPK pada Kamis (2/7) di Jakarta, Kutai Timur, dan Samarinda.

Dari OTT itu, KPK kemudian menetapkan tujuh orang tersangka kasus dugaan suap pembangunan proyek infrastruktur di Kutai Timur.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya