Banyubiru Jadi Desa Antikorupsi, Ganjar: Lainnya Bisa Replikasi
Jakarta – Komitmen Jawa Tengah mewujudkan budaya antikorupsi terus didorong. Gubernur Ganjar Pranowo berharap semangat antikorupsi bisa terus menggema dan dimulai dari tingkat desa.
Hal itu diungkapkan Ganjar, seusai menghadiri Peluncuran Desa Antikorupsi tahun 2022, di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Selasa (29/11/2022). Komitmen ini dimulai sejak acara pembentukan di Gowa, Sulawesi Selatan, awal Juni lalu.
“Ini bukan cerita sulit karena kita punya kewenangan kata Pak Firli,” ucap Ganjar, dalam konferensi pers bersama Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri usai acara.
Ganjar mengatakan, dalam mewujudkan budaya antikorupsi hanya butuh kemauan untuk melaksanakan. Maka usai acara di Gowa, Ganjar langsung menginstruksikan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermasdes) terkait untuk bergerak.
“Saya perintahkan aja Inspektorat sama Dispermasdes bikin satu kabupaten satu dan kita sudah punya 29 sekarang ongoing semua dalam penilaian dan alhamdulillah ada benchmark-nya yaitu Desa Banyubiru,” kata Ganjar.
Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang menjadi desa dengan kategori istimewa, dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi lainnya. Ia berharap hasil penilaian dari Desa Banyubiru, bisa direplikasi oleh 7.809 desa di Jawa Tengah.
“Kita tinggal replikasi, kalau kemudian contoh itu sudah ada ukurannya sudah ada maka tinggal satu lagi, diperintahkan seluruh desa untuk melakukan Program Desa Antikorupsi dengan melihat segala indikator yang ada itu,” ujarnya.
Ganjar mengatakan, pelaksanaan program ini tidak akan sulit, karena kepala daerah khususnya bupati, bisa mendorong itu dengan melihat contoh yang sudah ada.
“Guidance-nya sudah jelas. Jadi ini bukan cerita sulit, hanya butuh satu aja; mau atau tidak melakukan,” tegasnya.
Sepuluh desa percontohan antikorupsi yang diluncurkan hari ini, antara lain Desa Banyubiru, Jawa Tengah; Desa Cibir Wetan, Jawa Barat; Desa Kumbung, NTB; dan Desa Detusoko Barat, NTT.
Kemudian Desa Sukojati, Jawa Timur; Desa Kamang Hilia, Sumatera Barat; Desa Hanura, Lampung; Desa Pakatto, Sulsel; Desa Kutuh, Bali; dan Desa Mungguk, Kalbar.
Sementara Ketua KPK Komjen (Purn) Firli Bahuri mengapresiasi kinerja Ganjar dan seluruh jajaran di Jawa Tengah dalam menjaga budaya antikorupsi. Dalam prosesnya, pencegahan korupsi perlu keterlibatan semua pihak.
“Kepala daerah akan memastikan seluruh aspek manajemen itu berjalan. Mulai perencanaan sampai pengawasan termasuk di dalam penganggaran,” kata Firli.
Mantan Wakapolda Jawa Tengah itu mengatakan, kepala daerah menurut Dirli punya peranan penting membantu kerja KPK.
“Peran kepala daerah memastikan tidak ada satu celah yang bisa digunakan di luar peruntukkannya secara benar formil maupun materil,” ujarnya.
Firli mengatakan, Gubernur Ganjar Pranowo telah melaksanakan itu dan hasilnya tidak terjadi korupsi. Kemudahan pelayanan publik dan pelaksanaan pemerintahan yang baik di Jawa Tengah, menurutnya berhasil membantu kerja KPK dalam pencegahan korupsi.
“Itulah cita-cita kita bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi. Kalau Pak Ganjar sudah melaksanakan, kita terima kasih,” tandasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
