Banyak yang Ingin Bernasib Seperti Petani di Ogan Ilir
Ogan Ilir – Sejumlah Kelompok Tani di Sumatera Selatan, salah satunya di Lahan Rawa Lebak, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kini bisa tersenyum bahagia. Pasalnya harapan baru kini mereka rasakan setelah Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mendatangi dan membukakan peluang untuk berkembang.
Julia (53 tahun), misalnya. Salah satu ketua kelompok tani di Ogan Ilir itu optimistis bisa lebih sejahtera dari sebelumnya setelah Mentan Amran mengajarinya mengoperasikan Combine Harvester (mesin panen padi). Julia yang mengenakan topi oranye bahkan duduk berdampingan dengan Mentan saat menjalankan mesin berat tersebut. Julia ingat pada pesan dari sang menteri bahwa jangan sampai petani kita hanya menjadi penonton di lahan sendiri.
“Lihat, sebenarnya tidak susah kan? Buktinya bu Julia sekali saja sudah bisa mengemudikan ini. Saya tidak mau petani kehilangan pekerjaan dengan adanya kemajuan teknologi,” terang Mentan Amran,” Kamis lalu.
Amran pun berharap agar petani tidak lagi sekadar jadi petani upahan yang melakukan panen secara manual dengan sabit dan cuma mendapatkan Rp50.000/hari. Dengan keberadaan Combine Harvester ini petani akan mendapatkan Rp150.000/hari.
Dengan begitu, kesejahteraan pun akan semakin dapat dirasakan secara adil oleh pemilik lahan dan petani itu sendiri. Bantuan dua unit Combine Harvester dari Kementan ini pun sangat disyukuri kelompok tani rawa lebak.
“Kita kasih dua alat traktor untuk panen padi langsung hari ini, jadi kelompok tani memiliki alat sebagai bantuan Kementan. Sementara itu pemilik lahan dapat bantuan benih dan petani tidak kehilangan pekerjaan karena ada teknologi panen dengan mesin,” sambungnya sambil membuktikan bahwa kemajuan teknologi sebenarnya tidak “menyisihkan” para petani.
Mengubah Kolam Tidur Menjadi Lahan Produktif
Selain memberikan bantuan mesin panen, kedatangan Menteri Amran ke Ogan Ilir juga dalam rangka panen raya yang berhasil dicapai setelah mengubah kolam tidur di lahan rawa lebak menjadi lahan yang sangat produktif. Tak main-main, hasil panen yang diperoleh bahkan mencapai tiga kalinya.
Seperti diketahui, lahan pasang surut rawa lebak yang seluas 400 hektare itu sebelumnya memang merupakan kolam tidur. Disebut kolam karena kerap berisi air dengan kedalaman di atas lutut sehingga memaksa petani hanya bisa menanaminya saat surut. Namun sejak dikunjungi Menteri Pertanian tahun lalu untuk dibuatkan teknologinya, kini lahan tersebut telah mampu memberikan kesejahteraan petani karena sudah bisa panen tiga kali dalam setahun, di mana setiap hektarenya mencapai 6 ton.
“Biasanya kalau bulan Oktober, paceklik, terkenal tidak ada panen di sini. Sekarang kita lihat hijau, panen raya, karena adanya teknologi baru ini. Kita membuat kanalisasi sehingga banjir tidak bisa masuk. Kalau masuk, ada pompa yang kita pasang. Jadi kalau musim hujan, kita pompa keluar, kalau musim kering, kita pompa masuk. Pompa-pompa itu kita pasang di sudut-sudut lokasi,” papar Mentan.
Menurut Amran, hal ini akan diterapkan di daerah-daerah lain. Ia mengakui bahwa masih banyak lahan-lahan tidur di daerah lain yang bisa dimanfaatkan dan menyejahterakan petani.
“Kami sudah minta Pak Dirjen (Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Pending Dadih Permana), 500 ribu hektare ini dilanjutkan sebab kalau tiga kali tanam itu potensinya satu juta hektare. Kalau produksinya tadi 6 ton, itu ada kenaikan 6 juta ton. 6 juta ton kalau dikalikan 4 juta itu hasilnya 24 triliun pendapatan petani Sumsel. Itu baru satu provinsi,” pungkas Amran.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
