Bantuan Bagi Korban Kebakaran di Penjaringan Diharapkan Diterima Cepat dan Merata
Jakarta – Ketua DPR RI (H.C) Puan Maharani meminta agar proses bantuan terhadap korban kebakaran di Penjaringan, Jakarta Utara, diterima dengan cepat dan merata oleh seluruh warga terdampak. Ia mengingatkan kebutuhan pokok menjadi prioritas bantuan.
“Siapkan dapur umum di posko pengungsian. Kebutuhan makanan, susu, obat-obagan dan popok bagi anak-anak juga harus tersedia. Jangan sampai lamban memberikan bantuan bagi korban,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Senin (31/7/2023).
Diketahui telah terjadi kebakaran hebat terjadi di Jalan Vikamas Selatan, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (30/7/2023) kemarin. Sebanyak 400 rumah terdampak kebakaran yang sebagian di antaranya luluh lantak.
Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, setidaknya 1.109 warga terpaksa mengungsi di tenda pengungsian yang berada di Jalan Kapuk Utara 2 untuk sementara waktu buntut rumahnya terdampak kebakaran.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk sigap menangani situasi tanggap bencana. Ia menekankan, bantuan kepada korban kebakaran harus menjadi prioritas.
“Bantuan sandang dan pangan harus menjadi prioritas. Pastikan bantuan diterima warga yang terdampak, termasuk masker dan kebutuhan sanitasi lain mengingat lokasi pengungsian ada di tempat berpasir yang bisa menyebabkan pernafasan warga terganggu,” ujar Mantan Menko PMK ini.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga meminta agar Pemda menyiagakan tim psikologis dan konselor di sekitar tenda pengungsian. Sebab, kata Puan, korban kebakaran sering kali traumatis akibat kejadian kebakaran yang menyebabkan mereka kehilangan harta bendanya.
“Walaupun proses pemulihan akan membutuhkan waktu yang lama dan tantangan yang berat, dukungan dan kepedulian menjadi kekuatan yang mampu mengatasi kesulitan ini dan membantu korban kebakaran membangun kembali hidup mereka,” ungkapnya.
Selain itu, Puan juga mendorong adanya bantuan bagi korban kebakaran yang bangunan rumahnya ludes di lahap si jago merah. Ia mengatakan, tempat tinggal menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan bagi korban terkait kepastian untuk membangun kembali rumah-rumah, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur penting lainnya yang hangus terbakar,” jelasnya.
Di sisi lain, legislator dapil Jawa Tengah V itu menyebut solidaritas masyarakat setempat dan bantuan dari pemerintah diperlukan untuk menjadi tiang kokoh dalam memenuhi kebutuhan para korban kebakaran. Puan mengajak seluruh stakeholder bekerja sama membantu warga yang terdampak kebakaran hingga pulih seperti sedia kala.
“Harapan akan masa depan yang lebih baik terus menyala dalam hati para korban, jika semua pihak memberi dukungan fisik dan moral yang berkelanjutan untuk mereka. Saya juga meminta Anggota DPR RI dari dapil Jakarta Utara dan Komisi terkait untuk ikut memantau keberlanjutan dari pemebuhan kebutuhan warga yang terdampak kebakaran,” tutup Puan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
