Connect with us

Banjir Cepat Surut, Begini Cara Pemkot Surabaya Atasi Banjir

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat meninjau salah satu Rumah Pompa di Surabaya beberapa waktu lalu

Surabaya – Hujan deras yang mengguyur Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu (15/1/2020) menyebabkan 32 titik jalan protokol Kota Pahlawan tersebut terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi, yakni mulai 10 sentimeter hingga hampir mencapai 1 meter. Meski demikian, banjir di sejumlah jalan protokol cepat surut hanya dalam waktu sekitar dua jam.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya Erna Purnawati mengatakan, Pemkot Surabaya memiliki 59 rumah pompa yang telah dibangun dan difungsikan selama ini.

Sebanyak 59 rumah pompa itu dimaksimalkan saat Surabaya diguyur hujan hingga terendam banjir. Dengan begitu, banjir bisa cepat surut, seiring dengan redanya hujan.

“59 rumah pompa yang telah dibangun selama ini selalu kita maksimalkan saat hujan deras turun,” kata Erna di Balai Kota Surabaya, Kamis (16/1/2020).

Menurut dia, dari 59 rumah pompa yang telah dibangun itu, setiap rumah pompa ada yang memiliki 5-8 pompa. Secara keseluruhan, Pemkot Surabaya telah memiliki 204 pompa.

Ia menjelaskan, saat terjadi hujan deras pada Rabu kemarin, Pemkot Surabaya memanfaatkan rumah pompa di kawasan Gunungsari I dan Gunungsari II.

Dua rumah pompa tersebut memiliki 8 pompa yang dimaksimalkan untuk mengatasi banjir di kawasan Mayjen Sungkono dan Darmo Park. Sebab, pada Rabu sore kemarin, kawasan Jalan Mayjen Sungkono terlihat terendam banjir dengan ketinggian air sekitar 1 meter.

“Jadi, di situ lah, di Jalan Mayjen Sungkono yang dimaksimalkan (mengandalkan rumah pompa Gunungsari),” ujar Erna.

Ia menambahkan, kapasitas setiap pompa rata-rata memiliki daya sedot 3 meter kubik per detik. Menurut asumsi, 8 pompa di rumah pompa Gunungsari bisa menyedot air 24 meter kubik per detik. Sebanyak 59 rumah pompa itu selalu disiagakan saat Surabaya diguyur hujan deras.

Pemkot Surabaya akan terus memantau rumah pompa dan sejumlah saluran air untuk mengantisipasi terjadinya genangan air dan banjir yang berpotensi melanda Surabaya ketika diguyur hujan deras.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Muhammad Fikser mengakui bahwa kawasan Mayjen Sungkono dan Ruko Darmo Park II memang kerap menjadi langganan banjir setiap terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Sebab, topografi kawasan di wilayah tersebut berbentuk cekungan, sehingga menjadi tempat penampungan air di kala hujan turun.

“Struktur tanah di situ memang cekung. Itu menjadi permasalahan yang coba diselesaikan,” kata dia.

 

Munir

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rudi Hartono Pertanyakan Realisasi Penjaminan KUR Jamkrindo

Oleh

Fakta News
Rudi Hartono Pertanyakan Realisasi Penjaminan KUR Jamkrindo
Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun. Foto : DPR RI

Jakarta – PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) tercatat telah merealisasikan penjaminan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp2,95 triliun kepada 6.568 debitur per September 2020. Terkait realisasi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan volume penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Jamkrindo pada Agustus 2020 yang mencapai sebesar Rp58,1 triliun. Sementara realisasi volume penjaminan non-KUR mencapai Rp56,1 triliun.

“Karena kita belum tahu, berapa besar realisasi penjaminan yang dilakukan Jamkrindo untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi perlu dijelaskan,” kata Rudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, serta Direktur Utama Jamkrindo, Askrindo, Jamkrida dan Ketua Aspenda di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Dilansir dari pernyataan tertulisnya, Rudi mengungkap belum adanya penjelasan secara mendetail sehingga pihaknya di Komisi XI belum mengetahui sejauh mana peran PT. Jamkrindo bersinergi dengan perbankan, baik Himbara dan Perbanas. “Penjaminan ini pada perbankan mana saja, apakah bank BUMN seperti BRI, BNI atau juga bank swasta, ini yang saya minta penjelasan rinci,” tanyanya.

Penjaminan soal KUR, dinilai Politisi Fraksi Nasdem ini memerlukan penjelasan mendetail agar kinerja PT. Jamkrindo bisa terlihat jelas dalam program PEN. Dengan begitu, ke depannya dapat diketahui dan diprediksi kelanjutan dari support terhadap pelaku UMKM. Sebab berdasarkan data Jamkrindo, penjaminan KUR telah dirasakan 1.851.658 UMKM dan non-KUR mencapai 2.803.663 UMKM.

Mengenai kontribusi pajak, Legislator daerah pemilihan Sumatera Utara II tersebut sempat mengaku heran karena penerimaan pajak terus mengalami penurunan sejak 2016 hingga 2020. “Mengapa ini terjadi, apa penyebabnya,” ungkapnya seraya mempertanyakan.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT. Jamkrindo Rudi Anto mengakui masih ada beberapa kendala di lapangan ketika melakukan penjaminan pinjaman program PEN kepada bank-bank penyalur. Salah satunya, dikarenakan pemilihan dan penempatan bank pelaksana diserahkan sepenuhnya kepada penjamin.

Menurut Rudi Anto, jika mekanismenya harus seperti itu maka penjamin tidak bisa memaksa bank yang memenuhi persyaratan untuk ikut program penjaminan. Karena, disatu sisi perusahaan penjaminanlah yang akan menanggung risikonya.

“Ada sedikit kendala bahwa kita melakukan seleksi dari bank peserta kita lakukan sendiri berdasar ketentuan dari pemerintah. Tetapi perusahaan penjamin dalam tanda petik tidak bisa mendorong bank untuk menyalurkan pinjaman yang dijamin oleh KMK PEN,” kata Dirut PT. Jamkrindo.

Sebagai informasi, realisasi penjaminan yang telah disebut sebelumnya yakni sebesar Rp2,95 triliiun hingga 28 September 2020, baru mencapai 27 persen dari pagu total penyaluran pinjaman program PEN sebesar Rp23,2 triliun. Dari total realisasi tersebut, penjaminan yang disalurkan Bank BUMN totalnya mencapai Rp2,8 triliiun dengan total sebanyak 6.119 debitur.

Sedangkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah tersalurkan Rp69 miliar dengan total mencapai 449 debitur. Sementara itu, untuk Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sendiri belum terealisasi sama sekali. Sementara pagu anggaran yang disiapkan untuk kelompok BUSN penjaminannya mencapai Rp4,5 triliun. (alw/er)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara

Oleh

Fakta News
Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal. Dengan ini, DPR menjadi Kementerian/Lembaga pertama selain Kementerian Keuangan yang mengambil polis perlindungan terhadap aset berharga milik negara tersebut.

“Salah satu kehormatan bagi kami, DPR menjadi instansi pertama diluar Kemenkeu yang diberikan kehormatan yang diberikan kerja sama untuk meng-cover asuransi di beberapa Gedung DPR dari kebakaran, bencana dan sebagainya. Asuransi ini diberikan kepada instansi-instansi dengan pengelolaan BMN, baik kapitalisasi maupun administrasinya. Jadi ini menjadi semangat agar kita mengelola BMN dengan lebih baik lagi. Terlebih minggu lalu DPR baru mendapat BMN Award,” kata Indra seusai acara di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Asuransi tersebut dinilai penting mengingat sebagian Kompleks DPR merupakan peninggalan budaya atau herritage, sudah mencapai usia puluhan tahun. Indra menilai asuransi ini sangat penting bukan secara kemanfaatan nilai saja, tetapi agar menjadi catatan bagi semua pegawai untuk berhati-hati dalam pengelolaan barang milik negara. Sehingga dengan adanya asuransi ini, semua pihak dapat menjaga aset negara dan tidak berbuat seenaknya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Barang Milik Negara, Direktoral Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarman yang berharap dengan terpilihnya DPR menjadi K/L pertama yang menjalin asuransi ini, bisa menimbulkan multiplier effect bagi instansi lainnya. Ia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menekankan pentingnya Kementerian/Lembaga mengamankan aset negaranya guna menghindari kejadian tak terduga, seperti kebakaran di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pastikan Kualitas Beras Bansos, Menko PMK Tinjau Gudang Bulog di Tegal-Brebes

Oleh

Fakta News

Tegal – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Gudang Bulog di Kabupaten Tegal dan Brebes, Rabu (30/9). Kunjungan berkaitan dengan monitoring program bantuan beras bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH (Program Keluarga Harapan) yang digulirkan sejak Agustus 2020.

Menko PMK memaparkan bahwa ada empat hal yang ditekankan dalam kunker ini. Pertama mengenai ketersediaan stok beras, kualitas beras, bobot beras, hingga memastikan kesiapan distribusinya.

“Alhamdulillah kami cek tadi dan melihat langsung proses pengemasannya. Baik di Tegal maupun Brebes semuanya bagus. Berasnya kualitas medium bahkan diatasnya ya, pulen. Timbangannya juga pas. Sudah memenuhi standar,” ujar Menko PMK di Gudang Bulog Munjung Agung, Kabupaten Tegal.

Terkait pengiriman beras, Menko PMK mengingatkan pentingnya komitmen transporter alias vendor jasa pengiriman barang. Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut meminta distribusi beras harus sampai kepada masyarakat.

“Beras tidak boleh ditumpuk, harus dipastikan sampai kepada penerima. Tanggung jawab transporter harus menjamin beras sampai ke rumah. Koordinasikan dengan pemerintah daerah,” jelas dia.

“Kalaupun harus didrop di titik tertentu semisal RW, e-warong, atau kelurahan pastikan itu merupakan titik yang mendekatkan dengan KPM PKH. Tanggung jawab transporter tidak boleh lepas, harus segera didistribusikan ke KPM,” lanjut dia.

Muhadjir menjelaskan, bantuan sosial beras ini merupakan bantuan tambahan yang di berikan kepada para KPM PKH dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) mengurangi dampak Covid-19.

“Sesuai Intruksi Presiden Joko Widodo, beras ini disalurkan guna meringankan beban masyarakat terutama para KPM PKH dalam menghadapi wabah Virus Corona atau Covid 19,” terang Muhadjir.

Besarannya, kata Menko PMK, tiap KPM PKH menerima 15 kilogram per bulan dan akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut (Agustus-Oktober 2020). Se Indonesia dialokasikan sebanyak 10 Juta KPM PKH se Indonesia. Untuk wilayah Kabupaten Tegal diperuntukkan 60.054 KPM PKH, Kota Tegal tercatat 7.402 KPM PKH, dan Kabupaten Brebes sebanyak 117.618 KPM PKH.

“Brebes menjadi penerima terbanyak bila dibandingkan dengan daerah lain, makanya saya langsung cek ke sini,” ungkapnya.

Baca Selengkapnya