Bangun Jejaring Ekosistem Halal ke Dunia Internasional, Wapres Ma’ruf Terima Chairman Glico Co. Ltd.
Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berupaya mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Upaya yang dilakukan di antaranya membangun jejaring halal ke dunia internasional, salah satunya negara Jepang.
Untuk mendukung komitmen tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan pertemuan dengan Chairman Ezaki Glico Co. Ltd. Ezaki Katsuhisa di Ruang Takara, Hotel Imperial, Senin (06/03/2023). Topik yang khusus dibahas dalam pertemuan ini adalah perluasan market produk halal di Indonesia.
Mengawali pertemuan, Wapres menyampaikan apresiasi kepada Ezaki dan jajarannya karena telah berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan berinvestasi dalam jumlah yang sangat besar.
“Terima kasih atas kehadiran tim Glico pagi ini. Saya mendengar mengenai investasi Glico di Karawang sejak 2020 dan mulai produksi tahun lalu. Saya sangat apresiasi investasi Glico di Indonesia senilai hampir 700 milyar rupiah yang memiliki fasilitas produksi modern, menghasilkan produk berkualitas, dan sudah mendapat sertifikasi halal,” ujar Wapres.
“Kehadiran Glico turut berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia, menyerap banyak tenaga kerja, dan dapat meningkatkan keahlian teknis para pekerja Indonesia sesuai standar Jepang,” tambahnya.
Untuk itu, sebagai upaya mendukung cita-cita Pemerintah Indonesia menjadikan Indonesia Pusat Produk Halal Dunia, Wapres meminta perluasan pasar produk halal. Sebab, sertifikasi produk halal sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah Muslim.
“Langkah Glico untuk mendapatkan sertifikasi halal sudah sangat tepat. Saya harap pabrik di Indonesia akan menjadi basis produksi utama, bukan hanya konsumen Indonesia, namun juga konsumen di negara-negara Asia Tenggara, Amerika Serikat, serta komunitas Muslim secara global,” pinta Wapres.
Wapres pun mengimbau diversifikasi produk yang diakui halal juga perlu dilakukan.
“Guna mendukung jangkauan pasar yang lebih luas,” ungkapnya.
Saat menjadi Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wapres mengungkapkan, ketika berkunjung ke Jepang pada 2016, negara Sakura tersebut sudah memiliki perhatian khusus terkait sertifikasi halal, dan sertifikat halal di Jepang juga sudah diakui MUI.
Di samping itu, lanjutnya, ketika menghadiri pemakaman Perdana Menteri Shinzo Abe di Tokyo September tahun lalu, Wapres juga berkesempatan bertemu dengan PM Jepang Fumio Kishida untuk membahas pengembangan industri halal, seperti makanan dan minuman, pariwisata dan fashion.
“Saya berharap Glico juga membangun jaringan ekosistem halal tidak hanya di Indonesia, tetapi juga memasarkan produk-produk halal yang dibangun di pabrik Indonesia ke negara-negara lain,” tuturnya.
Hal lain yang dibahas Wapres dalam pertemun tersebut adalah ketahanan pangan di Indonesia. Menurut Wapres, isu penting yang perlu menjadi perhatian adalah penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Saya mendorong kerja sama aktif antara Glico dengan mitra-mitra di Indonesia, utamanya terkait, manajemen keamanan pangan, dan kualitas produk untuk mendukung upaya ketahanan pangan di Indonesia,“ tegasnya.
Terkait hal ini, Wapres berharap Glico dapat memberikan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan kapasitas mereka, yakni dengan belajar langsung dari para ahli di Jepang.
“Saya juga ingin ada kesempatan bagi warga Indonesia untuk bekerja di kantor Glico di Jepang melalui skema pengiriman staf ke perusahaan induk, pekerja berketerampilan spesifik, dan rekrutmen profesional,“ ungkapnya.
Wapres meyakini, hal ini akan memberikan manfaat tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga kedua negara.
“Saya percaya, peningkatan kapasitas SDM ini akan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat di kedua negara, serta penguatan Kemitraan Strategis Indonesia-Jepang,“ kata Wapres optimis.
Menaggapi hal tersebut, Ezaki menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia karena telah mendukung proses sertifikasi halal untuk produk-produk Glico.
“Kami sangat memgapresiasi berbagai pihak karena telah mendukung proses perizinan, termasuk sertifikasi halal, sehingga akan mempermudah kami menjual produk-produk kami di Indonesia,” tutur Ezaki.
Mengingat banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia, Ezaki memastikan bahwa sertifikasi halal menjadi prioritas utama.
“Sertifikasi halal sangat kami prioritakan dalam memproduksi produk-produk kami,” imbuhnya.
Terkait dengan penguatan SDM, Ezaki mengatakan bahwa Glico telah memberikan dukungan training di Jepang bagi karyawan-karyawan yang bekerja di Glico Indonesia.
Ia pun memastikan bahwa Glico akan berupaya semaksimal mungkin dalam mendukung peningkatan kapasitas SDM Indonesia.
“Kami telah memberikan training di Jepang kepada para karyawan di Indonesia. Dan kedepannya kami akan meningkatkan faislitas agar produk yang kami produksi di Indonesia bisa menjadi meningkat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Perusahaan PT Glico Manufacturing Indonesia memiliki pabrik produksi di Thailan dan Indonesia. Didirikan pada 2020 di Karawang, Jawa Barat perusahaan ini memproduksi biskuit stick brand Pocky dan memiliki kapital sebesar 693,3 milyar rupiah, dengan Jumlah karyawan di Glico 260 orang (per Februari 2023).
Hadir mendampingi Ezaki, Corporate Officer Head of President Office, Global Value Change for Sustainability Head, Hiromasa Okada; dan Manager Motohisa Masagami.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
