Connect with us

Bangun Infrastruktur Hijau, Pertamina Jajaki 9 Potensi Kerja Sama di Ajang AIPF 2023

13 tahun

Jakarta – PT Pertamina (Persero) menjajaki sembilan potensi kerja sama  sebagai upaya konkret untuk membangun infrastruktur hijau di ajang flagship ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF). Acara tersebut akan berlangsung di Jakarta, 5-6 September 2023.

Melalui keterangan tertulis yang dikeluarkan pada Jumat (1/9/2023), Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan bahwa Pertamina akan berperan aktif dalam flagship event ASEAN Summit 2023.

Kementerian BUMN, beserta BUMN, mendukung AIPF sebagai pilar episentrum pertumbuhan ekonomi di ASEAN melalui kolaborasi dengan mitra global. “Sebagai BUMN energi, Pertamina terus memperkuat infrastruktur energi yang ramah lingkungan dan mata rantai bisnis yang lebih tangguh,” ujarnya.

Sembilan rencana kerja sama pembangunan infrastruktur hijau yang dijajaki Pertamina tidak hanya berhubungan dengan energi atau minyak dan gas, melainkan juga untuk pengembangan infrastruktur pendukung industri pariwisata.

Pada sektor energi dan migas, Pertamina telah menyiapkan kemitraan dalam pembangunan infrastruktur Integrated Green Terminal Kalibaru dan Integrated Terminal Tapanuli Tengah. Selain itu, juga terdapat peluang kerja sama dalam teknologi penangkapan karbon (carbon capture and storage/carbon capture utilization and storage atau CCU/CCUS), jaringan pipa gas Dumai-Siak, hingga produksi hidrogen hijau serta proyek pengelolaan sumber daya alam (naturebased solution).

Langkah konkret perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, kata Fadjar, tidak hanya dilakukan di internal Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC). Kerja sama yang dilakukan adalah dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

“Pertamina terus mencari peluang bisnis baru di era transisi energi dengan melakukan investasi di sektor strategis, termasuk mendukung ekosistem kendaraan listrik. Hal ini penting dalam rangka mengatasi trilemma energy, yakni ketahanan dan keamanan energi, keterjangkauan serta keberlanjutan,” ujar Fadjar.

Pertamina berkomitmen mendukung target emisi nol (net zero emission/NZE) 2060, dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social and governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri RI Pahala Mansury, mengatakan bahwa Presiden RI Joko Widodo dan pemimpin dari negara-negara ASEAN dipastikan akan menghadiri seremoni pembukaan AIPF.

“AIPF juga akan berfungsi sebagai platform inklusif bagi sektor publik dan swasta dari negara anggota ASEAN dan mitra untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif, mengidentifikasi potensi proyek yang nyata, dan mempromosikan kolaborasi di Indo-Pasifik,” kata Pahala dalam konferensi pers daring Road to ASEAN Summit 2023.

Dalam acara bertema “Kerja Sama Konkret Wujudkan ASEAN Epicentrum of Growth” yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB) 9, Jumat (18/8/2023) tersebut, Pahala menyampaikan tiga isu prioritas yang menjadi kepentingan bersama. Isu pertama adalah infrastruktur hijau dan rantai pasok yang tangguh. Kedua, transformasi digital dan ekonomi kreatif, serta ketiga adalah terkait pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif.

“Ketiganya akan menjadi tema utama dalam diskusi dan pameran proyek nantinya,” kata Pahala. Forum juga diharapkan memperkuat konektivitas antar negara-negara ASEAN dan Indo-Pasifik.

AIPF 2023 akan menghadirkan beberapa pembicara yang merupakan kepala negara, dalam diskusi panel dan talk show. Akan hadir juga pimpinan perusahaan dan pemilik industri dalam penyelenggaraan pameran proyek dan gelaran business matching.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya