“Bangkitlah Wanita Indonesia, Lawan Kekerasan dan Ketidakadilan”
Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih rentan terjadi, terutama bagi kaum hawa yang sering menjadi korban keganasan kaum lelaki. Bentuk kekerasan yang kerap dialami perempuan pun beragam, mulai dari penyelundupan, kekerasan rumah tangga, penyekapan, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan trafficking atau perdagangan perempuan dan anak-anak. Hal ini didominasi banyak faktor termasuk faktor ekonomi.
Adapun angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016 lalu mencapai 259 ribu kasus, diantaranya adalah kekerasan komunitas mencapai angka 3.092 kasus, kekerasan seksual sebanyak 2.290 kasus, kekerasan fisik 490 kasus, kekerasan psikis 83 kasus, juga buruh migran 90 kasus dan trafiking 139 kasus.
Untuk mengatasi masalah ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise tak duduk diam. Perempuan kelahiran Manokowari, Papua 59 tahun silam ini mengatakan, dirinya turun langsung ke lapangan, bahkan hingga ke pelosok negeri untuk melakukan pencegahan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan hingga ke desa-desa di Indonesia.
“Dengan adanya program Three ands, yakni menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri ketidak adilan atau kesenjangan terhadap kaum perempuan termasuk ekonomi, diharapkan dapat menurunkan angka tersebut,” ungkapnya.
Kepada, M Riz dan Nyong Syarief dari www.fakta.news, di ruang kerjanya Kementerian KPPA, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, Guru Besar Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Cendrawasi Jayapura ini, menjelaskan berbagai upaya kementeriannya dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga langkah pencegahan trafficking yang kian marak di Indonesia. Berikut wawancaranya:
Bagaimana kinerja Kemeterian PPPA sejauh ini dalam penanggulangan perempuan dan anak?
Saya di sini hanya melanjutkan tugas menteri terdahulu. Ada program-program yang sudah dicantumkan dalam renstra Kementerian PPPA, itu yang saya lanjutkan. Namun, sesuai dengan aturan Kementerian PPPA, kementerian ini merupakan kementerian koordinatif, tidak sama seperti kemeterian lain pada umumnya, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sifatnya teknis dan mempunyai anggaran yang banyak. Sementara anggaran yang kami miliki tidak sampai Rp1 triliun, hanya setengah dari itu.
Nah, tugas Kementerian PPPA ada di klaster III, yakni hanya melakukan koordinasi ke daerah-daerah tingkat provinsi. Jika ada kejadian sesuatu, kanya hanya mengkoordinasikan saja dengan kepala-kepala daerah tersebut. Namun, karena Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh Kabinet Kerja turun ke lapangan dengan tujuan “kerja, kerja, kerja” untuk membuat perubahan. Akhirnya saya merombak semua aturan, saya turun hingga ke kabupaten maupun pedesaan. Itu yang saya lakukan saat ini, karena jika kita hanya duduk diam di ruangan tanpa turun ke lapangan, apa yang akan kita rasakan?
Daerah mana saja yang telah anda kunjungi selama menjabat?
Dengan dana yang sekecil ini, saya berusaha membuat gaungnya bisa terasa hingga ke seluruh pelosok negeri ini. Dengan adanya program three ands kita, yakni menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri ketidak adilan atau kesenjangan terhadap kaum perempuan dalam segala hal termasuk juga ekonomi dan lain-lain.
Jika dilihat, saat ini kaum laki-laki masih mendominasi semua lini. Oleh karena itu kami turun ke lapangan dan menyatakan bahwa “sudah saatnya perempuanitu bangkit,” berikan kesempatan kepada perempuan dan mengingatkan kepada pemerintah di daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, bahwa urusan perempuan dan anak saat ini menjadi urusan wajib daerah juga yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Selain itu, kami juga mempunyai Gerakan Perempuan Kepala Keluarga Inovator Indonesia (Pekka-Perintis). Gerakan ini lahir dari kegelisahan Kementerian PPPA tentang persoalan kemiskinan perempuan kepala keluarga. Pekka-Perintis dimaksudkan untuk menghimpun, memperkuat, dan mendukung 100.000 Pekka-Perintis, atau satu desa/kelurahan minimal satu Pekka-Perintis.
Mengunjungi Lapas wanita dan anak di Lapas Wamena, Papua (Foto: .ucarecdn.com)
Gerakan ini juga merupakan inisiatif untuk memperluas jangkauan dan memperkuat peran penting perempuan secara umum dan perempuan kepala keluarga miskin secara khusus agar menjadi subyek serta penggerak masyarakat dalam menghapuskan kemiskinan melalui gerakan Three Ends di Indonesia.
Pekka-Perintis ini telah dilatih oleh 104 Promotor Pekka-Perintis dari 34 Provinsi. Promotor telah mendata dan mendokumentasikan 1,800 orang Pekka-Perintis di wilayahnya masing-masing. Hingga saat ini telah terkumpul 1,800 orang Pekka-Perintis dari 34 Provinsi di Indonesia. Mereka adalah perempuan kepala keluarga yang telah mengembangkan berbagai inovasi yang berguna bagi masyarakat sekitarnya.
Saat ini juga sedang dikembangkan Aplikasi Android Pekka-Perintis yang akan dipergunakan untuk menjangkau Pekka-Perintis di seluruh pelosok Indonesia. Pada akhir 2019 diharapkan paling tidak ada satu Pekka-Perintis di setiap desa di Indonesia yang akan menjadi motivator Gerakan Pekka-Perintis di Indonesia. Mereka juga akan menjadi ujung tombak gerakan Three Ends yang telah dicanangkan oleh KPPPA pada tahun ini, yaitu gerakan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan.
Berapa angka tingkat kekerasan perempuan dan anak berdasarkan versi Kementerian PPPA?
Saya melihat, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2015 – 2016 cukup tinggi. Tapi sekarang, walaupun kekerasan itu masih ada di beberapa daerah, tapi sudah banyak yang melaporkan. Ini menunjukan bahwa masyarakat sudah mulai sadar untuk itu. Dulu memang masih tersembunyi karena dipandang hal itu adalah aib keluarga jika dilaporkan.
Tapi, sekarang dengan adanya UU, sosialisasi dari pemerintah yang terus dilakukan dengan massif ke seluruh Indonesia, dan juga melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, ELSM, termasuk media untuk mensosialisasikan, akhirnya sudah banyak yang berani melaporkan jika terdapat kekerasan terhada anak maupun perempuan tersebut. Ini kan menandakan masyarakat itu sudah mulai sadar, bahwa kekerasan itu sudah tidak diperbolehkan lagi.
Mengenai tingkat perdagangan orang. Berapa persen tingkat perdagangan orang sejauh ini yang diketahui?
Angka pastinya itu saya kurang hafal, tapi kalau tidak salah Indonesia termasuk di urutan ke tiga di dunia dalam hal perdagangan orang, termasuk anak. Dalam hal ini, kami tetap konsentrasi ke lima provinsi terbesar; Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusat Tenggara Timur (NTT). Kelima daerah ini merupakan kantong-kantong trafficking. Kami banyak mengarahkan program-program ke daerah-daerah itu dan juga mendeteksi dimana isu trafficking. Kami bekerjasama dengan Kepolisian dalam hal ini Bareskrim Polri untuk menangkap oknum-oknum yang menggunakan kesempatan tersebut.
Di dareah juga sudah dibentuk Community Watch. Komunitas ini untuk persoalan perdagangan orang ini atau trafficking teresebut. Di sini kami ingin melibatkan masyarakat, tidak hanya pemerintah yang mengentaskan perdagangan orang, tapi juga masyarakat harus terlibat. Nah, sejauh ini sampai dengan tahun 2017 ini sudah terdapat 125 desa dan 121 Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki Community Watch. Dianratanya adalah Boyolali, Cilacap, Sambas, Indramayu, Kupang, Pekanbaru, Wonogiri, Singkawang, dan Manado. Pokoknya di daerah-daerah sending area dan kantong transit perdagangan orang.
Mengangkat anak-anak menjadi anak negara karena diterlantarkan orangtuanya (Foto: poskota.news)
Perdagangan orang ini tujuan paling besarnya ke mana?
Trafficking ini kebanyakan ke Arab Saudi dan Malaysia termasuk Turki. Sekarang mereka menjadikan umroh sebagai alasan. Setelah mereka tiba disana, mereka tidak kembali lagi. Itu merupakan laporan yang banyak saya terima. Hal ini perul dikerjasamakan, karena ini adalah masalah nasional untuk menyelamatkan perempuan-perempuan kita dan anaka-anak kita yang di eksploitasi. Begitu juga dengan kekerasan.
Kekerasan masih banyak laporan yang masuk. kekerasan ini agak sulit kami datakan, karena persoalan butuh waktu dan butu proses. Saat ini memang di daerah-daerah sudah banyak yang mulai melapor. Saya sangat senang karena masyarakat sudah mulai berani untuk melaporkan hal ini. Tahun 2018 nanti kami akan mengadakan survei besar-besaran untuk anak. Untuk itu saya minta kerjasama juga dengan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk melihat bentuk-bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, dan lain-lain. Untuk sementara ini, kami masih bergantung pada data-data yang di input oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).
Bagaimana dengan kesehatan anak Indonesia menurut anda?
Ya. Kesehatan ini juga merupakan tugas kita, terutama untuk angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi. Angka kematian ini juga ada hubungannya dengan pernikahan usia dini. Usia anak ini juga menjadi masalah setelah kami ambil datanya di beberapa daerah. Saya sudah membuat satu studi juga bahwa kebanyakan yang meninggal ini adalah anak-anak yang umurnya masih muda. Karena sistim resproduksinya yang belum siap, akhirnya banyak yang meninggal.
Apa langkah koordinatif yang dilakukan dengan Kemenkes terkait angka kematian ini?
Kami tetap punya kegiatan-kegiatan khusus kesehatan berdama dengan Kemenkes, yaitu dengan adanya Puskesmas-Puskesmas Ramah Perempuan dan Anak di seluruh Indonesia. Puskesmas ini sudah sampai ke desa-desa. Jadi kami tetap mendampinginya agar Puskesmas itu memperhatikan ibu-ibu, khususnya yang melahirkan dan bayi-bayinya juga harus diperhatikan dan penanganannya juga harus responsive, termasuk melihat pemenuhan kebutuhan hak-hak anak yang ada di Puskesmas. Puskesmas Ramah Anak ini sudah sebanyak 251 Puskesmas yang tersebar di 13 Provinsi dan 16 Kabupaten. Rumah sakit ramah anak ini kita jadikan sebagai model percontohan kepada Puskesmas lain.
Bagaimana sikap anda terhadap perlakuan anak di daerah-daerah terpencil seperti di Papua?
Kalau saya berfikir mereka kurang di jamah oleh pemerintah. Beberapa waktu lalu kami sempat ke daerah Wamena, Papua. Anak-anak disana memang kelihatan sehat, tapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Saya juga sempat menanyakan apakah sering ada pemerintah turun ke sini (Wamena)? Mereka menyatakan bahwa jarang ada pemerintah masuk ke daerah tersebut. Nah, ini berarti kurang tersentuh oleh pemerintah, apalagi di daerah-daerah yang terisolasi di daerah terpencil seperti itu. Jadi kami sekarang sudah mulai masuk, kami kerjasamakan dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, untuk memberikan program kepada mereka.
(***)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
