Connect with us
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Prof. Dr. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling,.MA:

“Bangkitlah Wanita Indonesia, Lawan Kekerasan dan Ketidakadilan”

Menteri PPPA Yohana Susana Yambise(Foto: Nyong Syarief/fakta.news)

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih rentan terjadi, terutama bagi kaum hawa yang sering menjadi korban keganasan kaum lelaki. Bentuk kekerasan yang kerap dialami perempuan pun beragam, mulai dari penyelundupan, kekerasan rumah tangga, penyekapan, pemerkosaan, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan trafficking atau perdagangan perempuan dan anak-anak. Hal ini didominasi banyak faktor termasuk faktor ekonomi.

Adapun angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2016 lalu mencapai 259 ribu kasus, diantaranya adalah kekerasan komunitas mencapai angka 3.092 kasus, kekerasan seksual sebanyak 2.290 kasus, kekerasan fisik 490 kasus, kekerasan psikis 83 kasus, juga buruh migran 90 kasus dan trafiking 139 kasus.

Untuk mengatasi masalah ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Susana Yembise tak duduk diam. Perempuan kelahiran Manokowari, Papua 59 tahun silam ini mengatakan, dirinya turun langsung ke lapangan, bahkan hingga ke pelosok negeri untuk melakukan pencegahan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan hingga ke desa-desa di Indonesia.

“Dengan adanya program Three ands, yakni menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri ketidak adilan atau kesenjangan terhadap kaum perempuan termasuk ekonomi, diharapkan dapat menurunkan angka tersebut,” ungkapnya.

Kepada, M Riz dan Nyong Syarief dari www.fakta.news, di ruang kerjanya Kementerian KPPA, Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat, Guru Besar Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Cendrawasi Jayapura ini, menjelaskan berbagai upaya kementeriannya dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga langkah pencegahan trafficking yang kian marak di Indonesia. Berikut wawancaranya:

Bagaimana kinerja Kemeterian PPPA sejauh ini dalam penanggulangan perempuan dan anak?

Saya di sini hanya melanjutkan tugas menteri terdahulu. Ada program-program yang sudah dicantumkan dalam renstra Kementerian PPPA, itu yang saya lanjutkan. Namun, sesuai dengan aturan Kementerian PPPA, kementerian ini merupakan kementerian koordinatif, tidak sama seperti kemeterian lain pada umumnya, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sifatnya teknis dan mempunyai anggaran yang banyak. Sementara anggaran yang kami miliki tidak sampai Rp1 triliun, hanya setengah dari itu.

Nah, tugas Kementerian PPPA ada di klaster III, yakni hanya melakukan koordinasi ke daerah-daerah tingkat provinsi. Jika ada kejadian sesuatu, kanya hanya mengkoordinasikan saja dengan kepala-kepala daerah tersebut. Namun, karena Presiden Joko Widodo meminta agar seluruh Kabinet Kerja turun ke lapangan dengan tujuan “kerja, kerja, kerja” untuk membuat perubahan.  Akhirnya saya merombak semua aturan, saya turun hingga ke kabupaten maupun pedesaan. Itu yang saya lakukan saat ini, karena jika kita hanya duduk diam di ruangan tanpa turun ke lapangan, apa yang akan kita rasakan?

Daerah mana saja yang telah anda kunjungi selama menjabat?

Dengan dana yang sekecil ini, saya berusaha membuat gaungnya bisa terasa hingga ke seluruh pelosok negeri ini. Dengan adanya program three ands kita, yakni menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan mengakhiri ketidak adilan atau kesenjangan terhadap kaum perempuan dalam segala hal termasuk juga ekonomi dan lain-lain.

Jika dilihat, saat ini kaum laki-laki masih mendominasi semua lini. Oleh karena itu kami turun ke lapangan dan menyatakan bahwa “sudah saatnya perempuanitu bangkit,” berikan kesempatan kepada perempuan dan mengingatkan kepada pemerintah di daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, bahwa urusan perempuan dan anak saat ini menjadi urusan wajib daerah juga yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Selain itu, kami juga mempunyai Gerakan Perempuan Kepala Keluarga Inovator Indonesia (Pekka-Perintis). Gerakan ini lahir dari kegelisahan Kementerian PPPA tentang persoalan kemiskinan perempuan kepala keluarga. Pekka-Perintis dimaksudkan untuk menghimpun, memperkuat, dan mendukung 100.000 Pekka-Perintis, atau satu desa/kelurahan minimal satu Pekka-Perintis.

Ketika meninjau Lapas wanita

Mengunjungi Lapas wanita dan anak di Lapas Wamena, Papua (Foto: .ucarecdn.com)

Gerakan ini juga merupakan inisiatif untuk memperluas jangkauan dan memperkuat peran penting perempuan secara umum dan perempuan kepala keluarga miskin secara khusus agar menjadi subyek serta penggerak masyarakat dalam menghapuskan kemiskinan melalui gerakan  Three Ends di Indonesia.

Pekka-Perintis ini telah dilatih oleh 104 Promotor Pekka-Perintis dari 34 Provinsi. Promotor telah mendata dan mendokumentasikan 1,800 orang Pekka-Perintis di wilayahnya masing-masing. Hingga saat ini telah terkumpul 1,800 orang Pekka-Perintis dari 34 Provinsi di Indonesia.  Mereka adalah perempuan kepala keluarga yang telah mengembangkan berbagai inovasi yang berguna bagi masyarakat sekitarnya.

Saat ini juga sedang dikembangkan Aplikasi Android Pekka-Perintis yang akan dipergunakan untuk menjangkau Pekka-Perintis di seluruh pelosok Indonesia. Pada akhir 2019 diharapkan paling tidak ada satu Pekka-Perintis di setiap desa di Indonesia yang akan menjadi motivator Gerakan Pekka-Perintis di Indonesia.  Mereka juga akan menjadi ujung tombak gerakan Three Ends yang telah dicanangkan oleh KPPPA pada tahun ini, yaitu gerakan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang, dan mengakhiri ketidakadilan akses ekonomi untuk perempuan.

Berapa angka tingkat kekerasan perempuan dan anak berdasarkan versi Kementerian PPPA?

Saya melihat, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 2015 – 2016 cukup tinggi. Tapi sekarang, walaupun kekerasan itu masih ada di beberapa daerah, tapi sudah banyak yang melaporkan. Ini menunjukan bahwa masyarakat sudah mulai sadar untuk itu. Dulu memang masih tersembunyi karena dipandang hal itu adalah aib keluarga jika dilaporkan.

Tapi, sekarang dengan adanya UU, sosialisasi dari pemerintah yang terus dilakukan dengan massif ke seluruh Indonesia, dan juga melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, ELSM, termasuk media untuk mensosialisasikan, akhirnya sudah banyak yang berani melaporkan jika terdapat kekerasan terhada anak maupun perempuan tersebut. Ini kan menandakan masyarakat itu sudah mulai sadar, bahwa kekerasan itu sudah tidak diperbolehkan lagi.

Mengenai tingkat perdagangan orang. Berapa persen tingkat perdagangan orang sejauh ini yang diketahui?

Angka pastinya itu saya kurang hafal, tapi kalau tidak salah Indonesia termasuk di urutan ke tiga di dunia dalam hal perdagangan orang, termasuk anak. Dalam hal ini, kami tetap konsentrasi ke lima provinsi terbesar; Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusat Tenggara Timur (NTT). Kelima daerah ini merupakan kantong-kantong trafficking. Kami banyak mengarahkan program-program ke daerah-daerah itu dan juga mendeteksi dimana isu trafficking. Kami bekerjasama dengan Kepolisian dalam hal ini Bareskrim Polri untuk menangkap oknum-oknum yang menggunakan kesempatan tersebut.

Di dareah juga sudah dibentuk Community Watch.  Komunitas ini untuk persoalan perdagangan orang ini atau trafficking teresebut. Di sini kami ingin melibatkan masyarakat, tidak hanya pemerintah yang mengentaskan perdagangan orang, tapi juga masyarakat harus terlibat. Nah, sejauh ini sampai dengan tahun 2017 ini sudah terdapat 125 desa dan 121 Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki Community Watch. Dianratanya adalah Boyolali, Cilacap, Sambas, Indramayu, Kupang, Pekanbaru, Wonogiri, Singkawang, dan Manado. Pokoknya di daerah-daerah sending area dan kantong transit perdagangan orang.

yohanaembise

Mengangkat anak-anak menjadi anak negara karena diterlantarkan orangtuanya (Foto: poskota.news)

Perdagangan orang ini tujuan paling besarnya ke mana?

Trafficking ini kebanyakan ke Arab Saudi dan Malaysia termasuk Turki. Sekarang mereka menjadikan umroh sebagai alasan. Setelah mereka tiba disana, mereka tidak kembali lagi. Itu merupakan laporan yang banyak saya terima. Hal ini perul dikerjasamakan, karena ini adalah masalah nasional untuk menyelamatkan perempuan-perempuan kita dan anaka-anak kita yang di eksploitasi. Begitu juga dengan kekerasan.

Kekerasan masih banyak laporan yang masuk. kekerasan ini agak sulit kami datakan, karena persoalan butuh waktu dan butu proses. Saat ini memang di daerah-daerah sudah banyak yang mulai melapor. Saya sangat senang karena masyarakat sudah mulai berani untuk melaporkan hal ini. Tahun 2018 nanti kami akan mengadakan survei besar-besaran untuk anak. Untuk itu saya minta kerjasama juga dengan BPS (Badan Pusat Statistik) untuk melihat bentuk-bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, dan lain-lain. Untuk sementara ini, kami masih bergantung pada data-data yang di input oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).

Bagaimana dengan kesehatan anak Indonesia menurut anda?

Ya. Kesehatan ini juga merupakan tugas kita, terutama untuk angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi. Angka kematian ini juga ada hubungannya dengan pernikahan usia dini. Usia anak ini juga menjadi masalah setelah kami ambil datanya di beberapa daerah. Saya sudah membuat satu studi juga bahwa kebanyakan yang meninggal ini adalah anak-anak yang umurnya masih muda. Karena sistim resproduksinya yang belum siap, akhirnya banyak yang meninggal.

Apa langkah koordinatif yang dilakukan dengan Kemenkes terkait angka kematian ini?

Kami tetap punya kegiatan-kegiatan khusus kesehatan berdama dengan Kemenkes, yaitu dengan adanya Puskesmas-Puskesmas Ramah Perempuan dan Anak di seluruh Indonesia. Puskesmas ini sudah sampai ke desa-desa. Jadi kami tetap mendampinginya agar Puskesmas itu memperhatikan ibu-ibu, khususnya yang melahirkan dan bayi-bayinya juga harus diperhatikan dan penanganannya juga harus responsive, termasuk melihat pemenuhan kebutuhan hak-hak anak yang ada di Puskesmas. Puskesmas Ramah Anak ini sudah sebanyak 251 Puskesmas yang tersebar di 13 Provinsi dan 16 Kabupaten. Rumah sakit ramah anak ini kita jadikan sebagai model percontohan kepada Puskesmas lain.

Bagaimana sikap anda terhadap perlakuan anak di daerah-daerah terpencil seperti di Papua?

Kalau saya berfikir mereka kurang di jamah oleh pemerintah. Beberapa waktu lalu kami sempat ke daerah Wamena, Papua. Anak-anak disana memang kelihatan sehat, tapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Saya juga sempat menanyakan apakah sering ada pemerintah turun ke sini (Wamena)? Mereka menyatakan bahwa jarang ada pemerintah masuk ke daerah tersebut. Nah, ini berarti kurang tersentuh oleh pemerintah, apalagi di daerah-daerah yang terisolasi di daerah terpencil seperti itu. Jadi kami sekarang sudah mulai masuk, kami kerjasamakan dengan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, untuk memberikan program kepada mereka.

(***)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PDI Perjuangan Instruksikan Tiga Pilar Partai Terus Teguh Lestarikan Alam dan Lingkungan

Oleh

Fakta News
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta – PDI Perjuangan berkomitmen terus menunjukkan kepedulian dan kecintaan terhadap alam dan Iingkungan serta dalam rangka mewujudkan politik hijau. Oleh karena itu, PDI Perjuangan menginstruksikan kepada Tiga Pilar Partai untuk terus menjaga, melindungi dan melestarikan pohon-pohon tua dan langka di daerahnya.

Komitmen PDI Perjuangan untuk terus menunjukkan kepedulian lingkungan disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (22/10).

“Pohon berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi dengan manfaat utama sebagai penghasil oksigen, penyimpan karbon, penghasil kayu sebagai bahan baku bangunan, penghasil buah-buahan, bahan obat dan bahan nabati lainnya serta sebagai tempat berlindung berbagai spesies binatang. Namun, sebagian besar manfaat tersebut belum tergantikan sehingga pohon menjadi sumber daya sangat penting bagi kehidupan manusia,” jelas Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Hasto menyebutkan berdasarkan data lnternational Union For Conservation of Nature (IUCN) sebanyak 487 spesies pohon Indonesia terancam punah, 55 spesies diantaranya merupakan pohon berukuran besar. Hal ini akibat dari alih fungsi kawasan yang menyebabkan hilangnya habitat alami pohon langka, diikuti oleh perambahan, eksploitasi sumber daya secara berlebihan, penebangan, kebakaran yang menyebabkan rusaknya habitat dan penurunan populasi, serta perubahan iklim global.

“Bila tidak segera dilakukan tindakan pencegahan kepunahan dan upaya konservasi, maka akan banyak pohon terancam punah dalam waktu dekat,” kata Hasto.

Selama ini, PDI Perjuangan memang aktif dalam kepedulian terhadap lingkungan. Berbagai program dirancang dan dilaksanakan. Misalnya penanaman pohon di sepanjang Daerah Aliran Sungai Ciliwung.

Oleh karena itu, jelas Hasto, DPP PDI Perjuangan kemarin mengeluarkan sebuah instruksi Partai untuk diperhatikan dan dilaksanakan DPD dan DPC PDI Perjuangan seluruh Indonesia, para Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota FPDI Perjuangan dan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang merupakan kader PDIP di seluruh Indonesia di wilayah masing-masing.

“Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup PDI Perjuangan, Pak I Made Urip akan memantau langsung dan memberikan laporan kepada Partai terhadap pelaksanaan instruksi ini. Sekali lagi, Partai ingin mewujudkan politik hijau,” tandas Hasto.

Baca Selengkapnya

BERITA

Istana Paparkan Keberhasilan Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

Oleh

Fakta News
Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman

Jakarta – Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan selama dua tahun pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin telah terjadi transformasi progresif. Selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM.

Fadjroel mengatakan, kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada kesehatan dan sosial ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Penanganan kesehatan pada masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan Covid-19, upaya 3T (test, tracing, treatment), penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Sementara itu, penanganan sosial ekonomi diupayakan melalui insentif keringanan pajak, bantuan modal UMKM, bantuan sosial dengan berbagai skema, dan Kartu Prakerja, papar Fadjroel dalam keterangannya, Jumat (22/10/2021).

Fadjroel melanjutkan, dilakukan pula sejumlah upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak pandemi di luar negeri, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari berbagai negara.

Bersamaan dengan itu, kata Fadjroel, sejak pertengahan 2020 Presiden Jokowi melakukan diplomasi internasional untuk pengadaan vaksin. Hasilnya, Indonesia jadi negara dengan capaian vaksinasi tertinggi nomor 6 dunia.

“Penanganan pandemi Covid-19 Indonesia diakui sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada September 2021. Hal ini dilihat dari keberhasilan memutus mata rantai persebaran virus corona, vaksinasi, dan perekonomian,” ujar dia.

Dari sisi ekonomi, pada triwulan kedua 2021 ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen setelah terkontraksi minus 5,32 persen pada awal pandemi. Sementara itu, pada level sosial ekonomi mikro, daya beli, geliat UMKM, dan ketahanan sosial masyarakat tetap terjaga.

Fajdroel pun mengeklaim bahwa 3 strategi penanganan pandemi yakni kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi di Indonesia menunjukkan hasil positif.

Selain penanganan pandemi, kata Fajdorel, kebijakan pembangunan terus dilanjutkan, antara lain pembangunan SDM, infrastruktur, dan ekonomi hijau serta hilirisasi industri. Selama 2 tahun ini pembangunan infrastruktur terus berjalan, mulai dari jalan tol, jembatan, bendungan, hingga embung.

Adapun pembangunan SDM diupayakan melalui kebijakan merdeka belajar, digitilasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Kemudian, transformasi ekonomi hijau direalisasikan melalui deforestasi yang telah mencapai 75,03 persen, teknologi industri ramah lingkungan, pengurangan emisi dengan energi baru terbarukan (EBT) seperti solar B-30, serta berbagai kebijakan konservasi lingkungan.

“Sedangkan hilirisasi industri dipacu melalui proyek pembangunan smelter untuk industri tambang,” ucap Fadjroel.

Terkait keadilan, hukum, dan HAM, kata Fajdorel, juga menjadi bagian penting dari transformasi. Ia mengeklaim bahwa Presiden telah berupaya melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM.

“Juga hak konstitusional untuk melakukan kritik (secara lisan dan tertulis),” kata dia.

Upaya penegakkan keadilan diwujudkan melalui program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria.

Dilakukan pula upaya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembaruan KUHP, penyelesaian kasus BLBI, dan Rencana Aksi Nasional HAM melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2021.

“Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas, pembuktian kapasitas SDM, dan berpartisipasi menjadii simbol persatuan bangsa Indonesia,” kata Fadjroel.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hingga Kini Polri Berhasil Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, 57 Orang Jadi Tersangka

Oleh

Fakta News
Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto

Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan telah berhasil mengungkap 13 kasus pinjaman online (pinjol) ilegal dan menetapkan 57 tersangka yang terkait kasus ini. Hal ini merupakan tindak lanjut dalam memberantas pinjol ilegal sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Penanganan kasus pinjaman online ilegal yang dilaksanakan oleh jajaran Polri sesuai dengan instruksi Presiden melalui Bapak Kapolri, kita sudah mengungkap 13 kasus dengan 57 tersangka yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, Jumat (22/10/2021).

Komjen Agus mengungkapkan, 13 kasus pinjol ilegal yang diungkap itu tersebar di seluruh Indonesia. Mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat hingga Jawa Tengah.

“Yang pertama kita mengungkap dari Bareskrim sendiri. Kemudian dari Polda Metro kemudian Polda Jawa Barat, Polda Kalimantan Barat dan Polda Jawa Tengah,” ujarnya.

Komjen Agus mengatakan, saat ini kasus pinjol ilegal itu masih dianalisis. Nantinya, hasil analisis akan didiskusikan ke seluruh jajaran Polri di wilayah agar pelaku usaha pinjol ilegal bisa ditindak sesuai dengan aturan yang ada.

“Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam tadi bahwa pinjaman online ilegal ini secara objektif dan subjektif tidak memenuhi unsur keperdataan, artinya kepada mereka tindakan-tindakan mereka adalah tindakan-tindakan illegal sehingga ini perlu kita melakukan penindakan,” tutur Agus.

Baca Selengkapnya