Banggar DPR Dorong Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
Pekanbaru – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin M Said, mengatakan pihaknya ingin melihat sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau. Hal itu diungkapkannya saat memimpin Kunjungan Kerja Banggar DPR RI ke Kota Pekanbaru, Riau, Rabu (26/3/2024).
“Badan Anggaran DPR RI ingin melihat secara langsung bagaimana sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau,” ungkap Muhidin kepada Parlementaria.
Melalui Kunjungan Kerja (Kunker) ini, Banggar DPR RI dengan fungsi pengawasan dan fungsi anggarannya berupaya terus berkomitmen terhadap kemajuan pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah yang ingin dilihat oleh Banggar DPR RI itu pun diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat Riau.
Pada kegiatan Kunker tersebut, Banggar DPR RI sendiri melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Riau diantaranya Plt. Gubernur Provinsi Riau SF Hariyanto, dan sejumlah Bupati/Walikota dari Provinsi tersebut serta perwakilan lembaga terkait diantaranya Bank Indonesia, Bea Cukai, dan lainnya.
Berdasarkan hasil pertemuan tersebut Banggar DPR RI mencatat ekonomi Provinsi Riau tumbuh sebesar 4,21 persen pada tahun 2023. Meski demikian, pertumbuhan itu masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,55 persen. Sedangkan untuk inflasi, Riau mengalami inflasi tahunan sebesar 2,50 persen. Kondisi tersebut tidak terlepas dari kinerja konsumsi pemerintah yang meningkat sejalan dengan realisasi belanja APBD dan APBN yang lebih tinggi.
Banggar DPR RI berharap Pemerintah daerah bersama seluruh stakeholder bersungguh-sungguh dalam menjaga stabilitas inflasi agar tetap dalam batas yang wajar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terkait hal itu, Banggar DPR RI menilai upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif di Provinsi Riau memerlukan langkah-langkah yang mendalam dan berdimensi luas.
Salah satu langkah dalam upaya tersebut yaitu penguatan strategi stabilisasi harga dan peningkatan nilai tambah manufaktur. Hal ini, menurut Politisi Fraksi Partai Golkar ini, dapat dicapai melalui optimalisasi hilirisasi sumber daya alam, terutama dalam sektor industri pengolahan, baik yang berbasis pertanian maupun pertambangan, seperti Kelapa Sawit dan Migas.
Masih dalam kesempatan yang sama, Muhidin juga sempat mengatakan pihaknya juga ingin melihat situasi ekonomi di Provinsi Riau selama bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Idulfitri. “Kami ingin mengamati secara langsung situasi ekonomi selama Bulan Suci Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri,” kata Legislator yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR itu.
Selain melakukan evaluasi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, dalam kunjungan yang berlangsung hangat dan kooperatif tersebut, Banggar DPR RI juga sempat menyinggung keterlibatan dan peran kunci Bank Indonesia dalam menjaga kondisi moneter dan sistem pembayaran di Provinsi tersebut. Bank Indonesia pun menyatakan secara konsisten terus mendorong akses keuangan UMKM, baik dalam tataran kebijakan nasional maupun dalam peningkatan akses keuangan di Provinsi Riau.
Bank Indonesia sendiri hadir sebagai fasilitator dan katalisator dalam mendorong dan memperkuat kapabilitas UMKM dalam mengakses pembiayaan seperti memberikan peningkatan akses informasi, fasilitas business matching perbankan, dan Survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID) yang merupakan upaya Bank Indonesia dalam meningkatkan akses pembiayaan melalui penyediaan informasi database profil UMKM potensial dibiayai.
Lebih lanjut, Muhidin menyatakan pihaknya juga menyoroti implementasi penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN, terutama Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Riau, setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pemerintah Daerah (HKPD). Ia menjelaskan, dana TKD memiliki peran penting terhadap upaya pembangunan daerah khususnya di Provinsi tersebut.
“Alokasi Dana Transfer ke Daerah dapat berperan secara optimal dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mengurangi disparitas antar wilayah di Provinsi Riau,” jelasnya.
Terkait implementasi penyerapan dana pembangunan yang bersumber dari APBN, Hampir seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebelumnya menyatakan mengalami masalah penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada penerbitan juklak dan juknis yang sering mengalami keterlambatan.
Menanggapi hal itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto berharap hasil diskusi dengan Banggar DPR RI ini dapat menjadi jawaban atas tantangan yang dihadapi oleh Pemda di Provinsi Riau. “Kami berharap hasil diskusi yang mendalam dan konstruktif ini dapat mengatasi sejumlah tantangan, termasuk tren penurunan realisasi dana transfer Riau dari tahun ke tahun,” pungkas Hariyanto.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
