Connect with us

Bandingkan Dengan UEA, Presiden Jokowi: Baru Wacanakan Rektor Asing Langsung Disebut Antek Asing

Jakarta – Dalam sambutannya pada Pembukaan Forum Titik Temu “Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan, di Makara Ballroom, Hotel Double Tree Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/9) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung keberhasilan Uni Emirat Arab (UEA) meloncat menjadi negara yang sangat makmur dan maju dengan pendapatan per kapita 43 ribu dollar AS.

“40 tahun yang lalu, Uni Emirat Arab merupakan negara yang tertinggal. Tingkat melek hurufnya rendah, tingkat pendidikannya tertutup dan tradisional,” ungkap Presiden Jokowi.

Pemimpin UEA Syekh Mohammed, lanjut Kepala Negara, pernah bercerita kepada dirinya di dalam mobil berdua. Menurut Perdana Menteri dan Wakil Presiden UEA itu, pada tahun 1960a, warganya masig menggunakan unta untuk mencapai Abu Dhabi dari Dubai (ibukota UEA, red), sementara Indonesia sudah naik Holden dan Impala.

Tapi begitu, mereka meloncat begitu sangat cepatnya, dan juga Sovereign wealth fund-nya sekarang ini mencapai 700 milliar dollar AS, masuk dalam 3 besar dunia. Sekarang menjadi ikon kemajuan dunia dengan kota termodern dan terindah dan menjadi ajang untuk kemajuan teknologi dunia di sana.

Menurut Kepala Negara, dalam hal sumber daya alam, Indonesia jelas lebih kaya dibandingkan Uni Emirat Arab. Mereka punya minyak, kita juga punya minyak. Mereka enggak punya hutan, kita punya hutan dan kayu.

Mereka enggak punya tambang, kita punya batu-bara, nikel, bauksit, emas, tembaga. Mereka tidak punya lahan subur, kita punya. Mereka tidak punya tambang mineral batubara dan lain-lainnya yang disampaikan, kita punya.

“Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah keterbukaan dan toleransi. Dan itu saya dapatkan langsung dari beliau, Syeikh Mohammed. Apa? Keterbukaan dan toleransi,” tegas Kepala Negara.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PDIP Tegaskan Tak Akan Calonkan Napi Koruptor di Pilkada

Oleh

Fakta News

Jember – PDI Perjuangan tegas dalam aturan menyangkut mantan narapidana yang hendak maju sebagai calon kepala daerah (cakada), yang bertatus demikian takkan dicalonkan lewat partai itu.

Walau demikian, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan itu adalah pilihan kebijakan PDI Perjuangan, dengan tetap menghormati kesetaraan hak warga negara.

Menurut Hasto, sebenarnya setiap warga negara yang melakukan tindak pidana, termasuk tipikor, yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Usai menjalani itu, secara konseptual, maka statusnya kembali sebagai warga negara dengan segala haknya.

Namun khusus di PDI Perjuangan, yang diutamakan adalah prinsip rasa keadilan masyarakat.

“Maka bagi PDI Perjuangan, demi menjaga juga prinsip keadilan, bagi napi tipikor memang kami tidak calonkan. Itu sebagai kebijakan partai,” kata Hasto menjawab pertanyaan media di Jember, Jawa Timur, Minggu (8/12).

Ditegaskan Hasto juga, bukan berarti pihaknya tidak menghormati kesetaraan hak warga negara. Artinya, pihaknya juga menghormati bila negara memberi hak politik kepada mereka yang telah menjalankan hukuman.

“Mereka statusnya itu adalah sebagai warga negara yang harusnya kita terima. Ada sebuah proses yang telah dijalani sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan,” ucapnya.

PDI Perjuangan berpandangan aturan larangan mantan napi koruptor maju ke pentas politik tak perlu dimasukkan ke dalam sebuah aturan. Menurutnya, hal demikian cukup diatur di aturan internal masing-masing partai politik di Indonesia.

“(Kalau dimasukkan UUD atau UU, red) Malah nanti justru menciptakan suatu diskriminasi. Itu cukup dengan kebijakan partai,” ujar Hasto.

“Parpol harus sadar, setiap kepala daerah itu punya tanggung jawab untuk membawa kemajuan bagi daerahnya. Melekat di dalamnya sebuah rekam jejak yang baik. Maka kami, dan kami harap parpol pada umumnya yang tidak mencalonkan napi Tipikor,” sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menyatakan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020, telah sesuai peraturan dan tak bertentangan dengan Undang-Undang.

PKPU tentang pencalonan dalam Pilkada 2020 itu tercatat dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang ditetapkan pada 2 Desember 2019.

Dalam Pasal 4 soal persyaratan calon kepala daerah, tidak ada larangan bagi mantan terpidana korupsi. Penambahan norma Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4) oleh KPU, dengan menggunakan frasa mengutamakan bukanlah norma persyaratan dan tidak mengikat, norma yang hanya bersifat imbauan.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Perbaikan Sistem Birokrasi untuk Atasi Korupsi

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada awak media di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019

Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perbaikan sistem birokrasi untuk mengatasi persoalan korupsi. Menurutnya, setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bagi pencegahan tindak korupsi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan kepada awak media di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. Di tempat tersebut, Presiden menyaksikan drama bertema antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Evaluasi tersebut meliputi, pertama, penindakan itu perlu tapi pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting. Menurut Presiden, hal tersebut dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan dan korupsi itu tidak terjadi.

“Kedua, menurut saya hal ini juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik penting sekali. Jangan sampai proses rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya. Itu bahaya sekali,” imbuhnya.

Ketiga, Presiden menekankan soal fokus kerja. Menurutnya, jika semua hal dikerjakan secara sekaligus, maka tidak akan menyelesaikan masalah.

“Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi, sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur,” ujarnya.

Keempat, adanya perbaikan sistem di sebuah instansi setelah penindakan. Presiden memberi contoh, misalnya seorang gubernur di sebuah provinsi ditangkap, maka setelah ditangkap seharusnya ada perbaikan sistem di pemerintah provinsi tersebut.

Untuk itu, Presiden mengatakan, akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan langkah-langkah evaluasi tersebut, mulai dari perbaikan sistem, rekrutmen politik, dan fokus kerjanya.

“Apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau di sisi kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat perlu,” ungkapnya.

Sementara itu, soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden menyebut masih mempertimbangkannya. Ia menambahkan, saat ini UU tersebut belum berjalan.

“Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan, tetapi kan Undang-undangnya sendiri belum berjalan. Kalau nanti sudah komplet, sudah ada dewas (dewan pengawas), sudah ada pimpinan KPK yang baru, nanti kita evaluasi lah,” kata Presiden.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Korupsi Itu Tidak Boleh, Sekecil Apa Pun

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyaksikan drama bertajuk #PrestasiTanpaKorupsi yang digelar di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2019.

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perilaku korupsi, sekecil apa pun bentuknya, tidak diperbolehkan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat menyaksikan drama bertema antikorupsi di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

“Tadi anak-anak menangkap semuanya ya, pesan yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, ya? Bahwa yang namanya korupsi itu tidak boleh, sekecil apa pun, itu tetap korupsi, tidak gede, tidak kecil, tidak boleh!” kata Presiden di hadapan para siswa SMK.

Tidak hanya korupsi, kolusi dan nepotisme juga merupakan perbuatan yang dilarang. Presiden mencontohkan, anak yang masuk diterima di perguruan tinggi karena menggunakan posisi ayahnya sebagai pejabat, tanpa menggunakan aturan yang seharusnya.

“Mau masuk ke perguruan tinggi, mentang-mentang bapaknya pejabat, enggak pake aturan main langsung diterima, itu juga tidak boleh. Kembali lagi, yang namanya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) tidak boleh,” ujarnya.

“Anak-anak sejak dini harus tahu mengenai ini, karena korupsilah yang banyak menghancurkan kehidupan kita, kehidupan negara kita, kehidupan rakyat kita,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden menyaksikan drama bertajuk #PrestasiTanpaKorupsi. Drama tersebut diperankan oleh tiga menteri, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio. Selain itu tampil juga seniman Bedu dan Sogi.

Dalam drama tersebut diceritakan siswa yang hendak menggunakan uang pentas seni (pensi) untuk kepentingan pribadinya, yaitu membeli bakso. Bedu yang menampilkan peran tersebut kemudian mendapat nasihat dari Erick Thohir yang berperan sebagai penjual bakso di sekolah tersebut.

“Jadi contoh yang bisa kita ambil dari drama tadi adalah ya satu, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita, benar? Tadi kan uang kas yang akan dipakai untuk Pensi (pentas seni), dipakai beli bakso, enggak boleh. Sekecil apa pun tidak boleh karena itu uang bersama dari anak-anak yang sudah dikumpulkan secara gotong royong, hati-hati hal-hal seperti itu. Korupsi itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini,” jelas Presiden.

Baca Selengkapnya