Bandara dan Tol Laut Dipacu Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK
Jakarta – Dalam kurun waktu 3 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun banyak bandara terutama di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas di Indonesia bagian timur.
Dalam paparan 3 Tahun Capaian Jokowi-JK di Jakarta pada Selasa (17/10/2017), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, pemerataan pembangunan melalui Indonesia Sentris, bukan lagi Jawa Sentris, yaitu dilakukan dengan meningkatkan konektivitas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“NTT memang merupakan pulau-pulau dan secara intensif Kemenhub membangun banyak bandara hampir di setiap pulau. Di Flores saja ada tiga sampai empat bandara sehingga aksesibilitas di NTT berjalan dengan baik,” kata Menhub.
Sejumlah infrastruktur yang akan dibangun di perbatasan NTT, papar Budi Karya, yakni Bandara Kabir Pantar, Bandara Haliwen, Bandara DC Saulede, Pelabuhan Pengumpan Baranusa dan Dermaga Penyeberangan Raijua.
Selain bandara di NTT, Kemenhub juga membangun infrastruktur penunjang konektivitas lainnya di daerah 3T, antara lain dermaga di timur Sumatra dan di barat Kalimantan, pelabuhan di utara Sulawesi dan Kalimantan, serta bandara dan kapal ternak di Papua.
Terkait dengan konektivitas laut, Menhub juga menekankan terbangunnya tol udara dan tol laut yang terbukti mengurangi disparitas harga 20 sampai 40 persen.
“Tol laut saat ini sudah memiliki 13 lintasan yang dikerjakan BUMN dan swasta. Ini sudah berhasil mengurangi disparitas harga 20 sampai 40 persen,” kata Budi Karya.
Tol Laut menurunkan disparitas harga barang di wilayah Timur Indonesia (foto : bisnis.com)
Upaya untuk membangun perekonomian di Indonesia bagian timur, juga dilakukan dengan memberikan stimulus perdagangan mengikuti ketersediaan kapal trade follow the ship, sehingga dapat memberi peluang untuk meningkatkan produksi ikan, tepung tapioka, olahan rumput laut untuk didistribusikan ke Indonesia bagian barat.
Kemenhub, saat ini, juga tengah membangun lima kapal ternak tambahan yang direncanakan selesai Desember 2017 dengan total anggaran Rp295 miliar.
Selain untuk menambah persediaan daging potong ke wilayah Jawa, kapal ternak dapat menggairahkan bisnis peternakan di NTT dan NTB karena penjual mendapat kepastian ternaknya akan diserap.
Program Rumah Kita
Tol laut yang digulirkan oleh Presiden Jokowi, oleh Kemenhub diintegrasikan dengan program “Rumah Kita”. Hal ini, menurut Budi Karya, untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi dengan Pemda dan Stakeholders terkait kebutuhan barang dan pendistribusian barang di wilayah sekitar lokasi “Rumah Kita” yang terbagi menjadi 6 (enam) lokasi.
Untuk mendukung tol laut ini, secara keseluruhan Kemenhub menyiapkan 40 Rumah Kita. 20 Rumah Kita akan dibangun BUMN dan 20 Rumah Kita lainnya diharapkan bias dibangun swasta.
Rumah Kita, adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut di 13 lintasan. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Dengan kerja Rumah Kita itu, tujuannya untuk untuk mempertahankan harga secara konstan, dan juga mengumpulkan barang untuk (jalur) balik. Selama ini, isunya kan barang baliknya sedikit. Nah dengan Rumah Kita ini, kapal baliknya tak perlu khawatir lagi tak berisi muatan.
Rumah Kita sekarang ini, sudah banyak di temui di daerah-daerah yang dilalui jalur tol laut. Ada di Saumlaki, Merauke, Namlea, dan lainnya. Adanya Rumah Kita diharapkan dapat meningkatkan jumlah muatan untuk dibawa pulang kapal tol laut. Dengan begitu biaya logistik jadi makin efisien. Kalau terisi otomatis harganya juga turun kan. Keterisiannya yang jelek itu hanya yang ke Natuna, yang lain rata-rata di atas 90%. Cuma harganya memang tidak terkontrol, karena tidak ada Rumah Kita di sana. Dan problem kedua adalah muatan baliknya tidak ada. Makanya kita lagi tingkatkan.
Dari data Kementerian Perhubungan, Rumah Kita akan dibangun di 19 lokasi dan dengan penanggung jawab yang berbeda. PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan Pelindo II di Natuna dan Tahuna.
Sementara Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan. PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.
Bandara Perintis
Terkait angkutan udara perintis, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.068 Tahun 2017 tentang rute penyelenggara angkutan udara perintis, untuk penumpang serta penyelenggara dan lokasi subsidi angkutan BBM pesawat udara, bahwa terdapat 25 bandar udara sebagai penyelenggara penerbangan perintis (sebagai pengumpan) dan 188 rute penerbangan perintis. Hingga saat ini bandar udara tersebut masih dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan.
Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat terhambat. Keberadaan transportasi baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian tak hanya berfungsi sebagai penyedia akses, tapi juga mampu memperkuat, memajukan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana. Oleh karena itu, dapat tercipta pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat.
Gencara membangun bandara perintis (foto : Koran Kaltim)
“Mengapa di pinggiran dan wilayah tertentu? kita lihat, di Papua masyarakat itu hidup sangat terbatas dan bergantung dengan konektivitas angkutan udara. Oleh karenanya Kementerian Perhubungan melakukan pembangunan, agar Masyarakat dapat merasakan kemerdekaan sama dengan di Jawa dan Sumatera”, ungkap Budi Karya.
Pembangunan infrastruktur transportasi, menjadi langkah yang diambil oleh Kemenhub untuk mendukung tujuan tersebut. Tak hanya itu saja, pembangunan ini juga dapat meningkatkan konektivitas nasional antara Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas transportasi nasional.
Kemenhub membangun bandar udara baru, dan juga melakukan rehabilitasi bandar udara di daerah pedalaman dan terpencil. Tujuannya, adalah untuk memacu potensi dan berkembangannya simpul-simpul ekonomi, meningkatkan aksesbilitas daerah-daerah tujuan wisata, meningkatkan distribusi produk dan jasa.
Kelima belas bandar udara baru yang dibangun yaitu Bandar Udara Tambelan-Tambelan, Bandar Udara Letung-Anambas, Bandar Udara Tebelian-Sintang, Bandar Udara Muara Teweh-Barito Utara, Bandar Udara Samarinda Baru-Samarinda, Bandar Udara Maratua-Berau, Bandar Udara Miangas-Kep. Talaud, Bandar Udara Siau-Kep. Siau. Bandar Udara Kertajati-Majalengka, Bandar Udara Buntu Kunik-Tanah Toraja, Bandar Udara Morowali-Morowali, Bandar Udara Namniwel-Buru, Bandar Udara Kabir/Pantar-Alor, Bandar Udara Werur-Tambrauw, dan Bandar Udara Koroway Batu-Boven Digoel.
Bandar Udara Miangas yang terletak di Kepulauan Talaud ini, merupakan salah satu bandar udara yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo didampingi saya sebagai menteri perhubungan. Pembangunan bandar udara ini, adalah perwujudan dari program Nawa Cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Bandar udara ini, juga menjalin konektivitas antar wilayah yang dapat membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Miangas.
Menurut Budi Karya, beberapa teman di Miangas mengatakan, dengan adanya bandara di Miangas itu membuat mereka bersemangat berkehidupan, berekonomi, dan produktivitas meningkat. Saya pikir, inilah bentuk keberhasilan pembangunan yang dilakukan Pemerintah di wilayah-wilayah pinggiran.
Bandar udara Miangas ini, oleh nelayan Miangas Petrus Mambumisalnya, diakui,menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Miangas terhadap transportasi. Bandar udara ini, memudahkan masyarakat untuk bepergian ke daerah-daerah lain di Indonesia.
Begitu pula yang disampaikan tokoh masyarakat Miangas Hibor Arunda’a, bahwa kehadiran bandar udara Miangas memberikan dampak yang baik dan mengubah dinamika kehidupan masyarakat di Miangas.
Kini masyarakat tak hanya dapat mengandalkan kapal perintis, akan tetapi juga pesawat terbang untuk transportasi sehari-hari. Ia berharap jumlah frekuensi penerbangan dari dan ke Miangas ditambah. Saat ini ada penerbangan maskapai Wings Air yang melayani penerbangan ke Miangas satu kali seminggu.
“Mereka beli kopra lalu dipasarkan di Bitung atau Tahuna. Kopra ini dimuat di kapal perintis kemudian mereka terbang menggunakan pesawat ke Manado. Mereka jemput kopra lalu uangnya dibelanjakan sembako untuk kebutuhan di Miangas. Setelah itu mereka kembali ke Miangas menggunakan kapal perintis karena membawa barang,” ungkap Hibor Arunda’a.
Pembangunan infrastruktur transportasi, terbukti mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menurunkan disparitas harga. Hal ini pun dirasakan masyarakat Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua. Berkat pembangunan Bandar Udara Ilaga, masyarakat merasakan penurunan harga semen sebesar 50%. Tak hanya itu, harga BBM pun mengalami penurunan.
Papua itu daerah terjauh dan sulit dijangkau. Harga BBM di sana Rp 50.000/liter, namun kalau lagi langka harga BBM bisa Rp 100.000/liter. Oleh karenanya, Pemerintah melakukan kebijakan BBM 1 harga. Sekarang BBM bisa dijangkau dengan harga Rp 6.500/liter. Selanjutnya Pemerintah masih terus berupaya selain harga BBM, harga bahan pokok juga menurun.
Bupati Puncak Jaya, Papua Willem Wandik pun, merasakan kehadiran negara melalui Pemerintah Pusat dengan semangat bagaimana negara hadir di daerah-daerah terpencil bahkan seluruh Indonesia sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik.
“Mulai sekarang sudah ada pemerintah pusat, dalam hal ini perhubungan, sudah memerhatikan bandar udara di sana. Tadinya ekonomi masih mahal dan akhirnya semakin banyak transportasi, pesawat semakin banyak masuk. Satu hari saja 30 – 40 (pesawat) kali masuk sehingga roda pemerintahan, ekonomi semakin naik, dan Puji Tuhan harga mulai semakin turun,” jelas Willem Wandik.
Pembangunan yang dimulai dari pinggiran ini, adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan dengan menyesuaikanpotensi yang dimiliki agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
