Bandara dan Tol Laut Dipacu Dalam Kurun Waktu 3 Tahun Pemerintahan Jokowi – JK
Jakarta – Dalam kurun waktu 3 tahun Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membangun banyak bandara terutama di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas di Indonesia bagian timur.
Dalam paparan 3 Tahun Capaian Jokowi-JK di Jakarta pada Selasa (17/10/2017), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjelaskan, pemerataan pembangunan melalui Indonesia Sentris, bukan lagi Jawa Sentris, yaitu dilakukan dengan meningkatkan konektivitas di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“NTT memang merupakan pulau-pulau dan secara intensif Kemenhub membangun banyak bandara hampir di setiap pulau. Di Flores saja ada tiga sampai empat bandara sehingga aksesibilitas di NTT berjalan dengan baik,” kata Menhub.
Sejumlah infrastruktur yang akan dibangun di perbatasan NTT, papar Budi Karya, yakni Bandara Kabir Pantar, Bandara Haliwen, Bandara DC Saulede, Pelabuhan Pengumpan Baranusa dan Dermaga Penyeberangan Raijua.
Selain bandara di NTT, Kemenhub juga membangun infrastruktur penunjang konektivitas lainnya di daerah 3T, antara lain dermaga di timur Sumatra dan di barat Kalimantan, pelabuhan di utara Sulawesi dan Kalimantan, serta bandara dan kapal ternak di Papua.
Terkait dengan konektivitas laut, Menhub juga menekankan terbangunnya tol udara dan tol laut yang terbukti mengurangi disparitas harga 20 sampai 40 persen.
“Tol laut saat ini sudah memiliki 13 lintasan yang dikerjakan BUMN dan swasta. Ini sudah berhasil mengurangi disparitas harga 20 sampai 40 persen,” kata Budi Karya.
Tol Laut menurunkan disparitas harga barang di wilayah Timur Indonesia (foto : bisnis.com)
Upaya untuk membangun perekonomian di Indonesia bagian timur, juga dilakukan dengan memberikan stimulus perdagangan mengikuti ketersediaan kapal trade follow the ship, sehingga dapat memberi peluang untuk meningkatkan produksi ikan, tepung tapioka, olahan rumput laut untuk didistribusikan ke Indonesia bagian barat.
Kemenhub, saat ini, juga tengah membangun lima kapal ternak tambahan yang direncanakan selesai Desember 2017 dengan total anggaran Rp295 miliar.
Selain untuk menambah persediaan daging potong ke wilayah Jawa, kapal ternak dapat menggairahkan bisnis peternakan di NTT dan NTB karena penjual mendapat kepastian ternaknya akan diserap.
Program Rumah Kita
Tol laut yang digulirkan oleh Presiden Jokowi, oleh Kemenhub diintegrasikan dengan program “Rumah Kita”. Hal ini, menurut Budi Karya, untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi dengan Pemda dan Stakeholders terkait kebutuhan barang dan pendistribusian barang di wilayah sekitar lokasi “Rumah Kita” yang terbagi menjadi 6 (enam) lokasi.
Untuk mendukung tol laut ini, secara keseluruhan Kemenhub menyiapkan 40 Rumah Kita. 20 Rumah Kita akan dibangun BUMN dan 20 Rumah Kita lainnya diharapkan bias dibangun swasta.
Rumah Kita, adalah tempat untuk menampung barang-barang yang dibawa kapal tol laut dan dari daerah yang disinggahi tol laut di 13 lintasan. Dari Rumah Kita, kapal tol laut bisa menurunkan muatan dari tempat pemberangkatan dan mendapat muatan untuk dibawa pulang. Dengan kerja Rumah Kita itu, tujuannya untuk untuk mempertahankan harga secara konstan, dan juga mengumpulkan barang untuk (jalur) balik. Selama ini, isunya kan barang baliknya sedikit. Nah dengan Rumah Kita ini, kapal baliknya tak perlu khawatir lagi tak berisi muatan.
Rumah Kita sekarang ini, sudah banyak di temui di daerah-daerah yang dilalui jalur tol laut. Ada di Saumlaki, Merauke, Namlea, dan lainnya. Adanya Rumah Kita diharapkan dapat meningkatkan jumlah muatan untuk dibawa pulang kapal tol laut. Dengan begitu biaya logistik jadi makin efisien. Kalau terisi otomatis harganya juga turun kan. Keterisiannya yang jelek itu hanya yang ke Natuna, yang lain rata-rata di atas 90%. Cuma harganya memang tidak terkontrol, karena tidak ada Rumah Kita di sana. Dan problem kedua adalah muatan baliknya tidak ada. Makanya kita lagi tingkatkan.
Dari data Kementerian Perhubungan, Rumah Kita akan dibangun di 19 lokasi dan dengan penanggung jawab yang berbeda. PT Pelindo I bertanggung jawab untuk Rumah Kita yang berada di Nias dan Mentawai dan Pelindo II di Natuna dan Tahuna.
Sementara Pelindo III akan bertanggung jawab di Dompu, Waingapu, Rote dan Kalabahi. Pelindo IV bertanggung jawab untuk Nabire, Tobelo, Sebatik, Tidore dan Sangatta/Lhoktuan. PT Pelni juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Morotai, Saumlaki, Manokwari dan Timika. Selain itu PT ASDP juga akan bertanggung jawab untuk Rumah Kita di Merauke dan Namlea.
Bandara Perintis
Terkait angkutan udara perintis, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.068 Tahun 2017 tentang rute penyelenggara angkutan udara perintis, untuk penumpang serta penyelenggara dan lokasi subsidi angkutan BBM pesawat udara, bahwa terdapat 25 bandar udara sebagai penyelenggara penerbangan perintis (sebagai pengumpan) dan 188 rute penerbangan perintis. Hingga saat ini bandar udara tersebut masih dioperasikan oleh Kementerian Perhubungan.
Tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang baik dan memadai, maka pembangunan kesejahteraan masyarakat dapat terhambat. Keberadaan transportasi baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian tak hanya berfungsi sebagai penyedia akses, tapi juga mampu memperkuat, memajukan, dan membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terisolasi, dan rawan bencana. Oleh karena itu, dapat tercipta pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan bagi masyarakat.
Gencara membangun bandara perintis (foto : Koran Kaltim)
“Mengapa di pinggiran dan wilayah tertentu? kita lihat, di Papua masyarakat itu hidup sangat terbatas dan bergantung dengan konektivitas angkutan udara. Oleh karenanya Kementerian Perhubungan melakukan pembangunan, agar Masyarakat dapat merasakan kemerdekaan sama dengan di Jawa dan Sumatera”, ungkap Budi Karya.
Pembangunan infrastruktur transportasi, menjadi langkah yang diambil oleh Kemenhub untuk mendukung tujuan tersebut. Tak hanya itu saja, pembangunan ini juga dapat meningkatkan konektivitas nasional antara Indonesia Bagian Barat, Indonesia Bagian Tengah, dan Indonesia Bagian Timur serta meningkatkan efesiensi dan efektifitas transportasi nasional.
Kemenhub membangun bandar udara baru, dan juga melakukan rehabilitasi bandar udara di daerah pedalaman dan terpencil. Tujuannya, adalah untuk memacu potensi dan berkembangannya simpul-simpul ekonomi, meningkatkan aksesbilitas daerah-daerah tujuan wisata, meningkatkan distribusi produk dan jasa.
Kelima belas bandar udara baru yang dibangun yaitu Bandar Udara Tambelan-Tambelan, Bandar Udara Letung-Anambas, Bandar Udara Tebelian-Sintang, Bandar Udara Muara Teweh-Barito Utara, Bandar Udara Samarinda Baru-Samarinda, Bandar Udara Maratua-Berau, Bandar Udara Miangas-Kep. Talaud, Bandar Udara Siau-Kep. Siau. Bandar Udara Kertajati-Majalengka, Bandar Udara Buntu Kunik-Tanah Toraja, Bandar Udara Morowali-Morowali, Bandar Udara Namniwel-Buru, Bandar Udara Kabir/Pantar-Alor, Bandar Udara Werur-Tambrauw, dan Bandar Udara Koroway Batu-Boven Digoel.
Bandar Udara Miangas yang terletak di Kepulauan Talaud ini, merupakan salah satu bandar udara yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo didampingi saya sebagai menteri perhubungan. Pembangunan bandar udara ini, adalah perwujudan dari program Nawa Cita untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Bandar udara ini, juga menjalin konektivitas antar wilayah yang dapat membangun ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Miangas.
Menurut Budi Karya, beberapa teman di Miangas mengatakan, dengan adanya bandara di Miangas itu membuat mereka bersemangat berkehidupan, berekonomi, dan produktivitas meningkat. Saya pikir, inilah bentuk keberhasilan pembangunan yang dilakukan Pemerintah di wilayah-wilayah pinggiran.
Bandar udara Miangas ini, oleh nelayan Miangas Petrus Mambumisalnya, diakui,menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat Miangas terhadap transportasi. Bandar udara ini, memudahkan masyarakat untuk bepergian ke daerah-daerah lain di Indonesia.
Begitu pula yang disampaikan tokoh masyarakat Miangas Hibor Arunda’a, bahwa kehadiran bandar udara Miangas memberikan dampak yang baik dan mengubah dinamika kehidupan masyarakat di Miangas.
Kini masyarakat tak hanya dapat mengandalkan kapal perintis, akan tetapi juga pesawat terbang untuk transportasi sehari-hari. Ia berharap jumlah frekuensi penerbangan dari dan ke Miangas ditambah. Saat ini ada penerbangan maskapai Wings Air yang melayani penerbangan ke Miangas satu kali seminggu.
“Mereka beli kopra lalu dipasarkan di Bitung atau Tahuna. Kopra ini dimuat di kapal perintis kemudian mereka terbang menggunakan pesawat ke Manado. Mereka jemput kopra lalu uangnya dibelanjakan sembako untuk kebutuhan di Miangas. Setelah itu mereka kembali ke Miangas menggunakan kapal perintis karena membawa barang,” ungkap Hibor Arunda’a.
Pembangunan infrastruktur transportasi, terbukti mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dan menurunkan disparitas harga. Hal ini pun dirasakan masyarakat Ilaga di Kabupaten Puncak, Papua. Berkat pembangunan Bandar Udara Ilaga, masyarakat merasakan penurunan harga semen sebesar 50%. Tak hanya itu, harga BBM pun mengalami penurunan.
Papua itu daerah terjauh dan sulit dijangkau. Harga BBM di sana Rp 50.000/liter, namun kalau lagi langka harga BBM bisa Rp 100.000/liter. Oleh karenanya, Pemerintah melakukan kebijakan BBM 1 harga. Sekarang BBM bisa dijangkau dengan harga Rp 6.500/liter. Selanjutnya Pemerintah masih terus berupaya selain harga BBM, harga bahan pokok juga menurun.
Bupati Puncak Jaya, Papua Willem Wandik pun, merasakan kehadiran negara melalui Pemerintah Pusat dengan semangat bagaimana negara hadir di daerah-daerah terpencil bahkan seluruh Indonesia sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik.
“Mulai sekarang sudah ada pemerintah pusat, dalam hal ini perhubungan, sudah memerhatikan bandar udara di sana. Tadinya ekonomi masih mahal dan akhirnya semakin banyak transportasi, pesawat semakin banyak masuk. Satu hari saja 30 – 40 (pesawat) kali masuk sehingga roda pemerintahan, ekonomi semakin naik, dan Puji Tuhan harga mulai semakin turun,” jelas Willem Wandik.
Pembangunan yang dimulai dari pinggiran ini, adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan dengan menyesuaikanpotensi yang dimiliki agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
M Riz
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
