Connect with us

Bamsoet: Upaya Bersihkan Korupsi Dimulai dari Benahi Parpol

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan salah satu upaya membersihkan Indonesia dari korupsi bisa dimulai dengan membenahi partai politik. Karena di negara demokratis seperti Indonesia, partai politiklah yang menyediakan fungsi rekrutmen untuk mengisi berbagai pos jabatan publik dan kepemimpinan dari tingkat daerah hingga pusat.

Dirinya juga mengatakan sangat penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kajian dan rekomendasi terhadap proses manajemen pengelolaan partai politik yang baik.

“Sehingga jika partai politik sebagai akar dari demokrasi sudah sehat, kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan sehat. Tidak akan ada lagi korupsi jika partai politik sudah betul-betul menjalankan fungsinya sebagai alat perjuangan memakmurkan rakyat, bukan memakmurman diri dan golongannya,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (9/3/2020).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, membersihkan partai politik dari oligarki kekuatan uang juga akan berefek pada kualitas pengambilan keputusan politik dalam melayani kepentingan publik yang lebih besar. Sehingga sangat penting bagi partai politik mendapatkan sumber pendanaan yang tak melanggar hukum.

Dirinya menambahkan, salah satu hasil kajian KPK menekankan perlunya negara hadir memberikan dukungan pendanaan partai politik. Sehingga partai politik tidak tersesat dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Idealnya, per suara sah yang di dapatkan partai politik dikompensasi Rp 16.922. Dari kebutuhan ideal tersebut, setidaknya menurut KPK negara bisa memenuhi 50 persennya, yakni sekitar Rp 8.461 per suara.

“Saat ini, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018, negara memberikan bantuan pendanaan kepada partai politik sebesar Rp 1.000 per suara sah. Kajian KPK tersebut menarik untuk dielaborasi lebih jauh,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umun Pemuda Pancasila ini menambahkan, survei indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional selalu memperlihatkan bahwa negara yang memiliki aturan ketat dalam penegakan peraturan dana kampanye, beririsan dengan indeks persepsi korupsi yang baik. Hal ini tak mengherankan, karena jika pejabat publik naik dengan cara yang baik, pasti juga akan bekerja secara baik.

“Namun jika pejabat publik naik karena money politics, kelak yang dipikirkan bukanlah masa depan rakyat. Tetapi bagaimana caranya balik modal, sekaligus mempersiapkan modal lanjutan untuk menghadapi pemilihan mendatang. Karenanya, KPK juga perlu mengkaji apakah sistem demokrasi saat ini yang berbiaya tinggi masih patut dipertahankan atau perlu diubah,” imbuh Bamsoet.

Ketua DPR RI 2014-2019 juga mengungkapkan MPR RI akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pembangunan hukum dan pemberantasan korupsi berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum.

“Pimpinan MPR RI dan pimpinan KPK telah sepakat akan menandatangani MoU kerjasama Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. KPK sangat penting kita libatkan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila,” ujar Bamsoet.

Usai bertemu Pimpinan KPK di kantor KPK, Jakarta, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, kunjungan pimpinan MPR RI ke KPK merupakan balasan dari kunjungan KPK ke MPR RI yang sudah dilakukan pada Selasa, (14/1/). Melalui penguatan koordinasi antar lembaga negara inilah MPR RI dan KPK berkomitmen saling mendukung dan bersinergi dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi.

Selain ke KPK, pimpinan MPR RI mulai minggu ini juga akan roadshow melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai aparat penegak hukum dan institusi peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Melengkapi Silaturahim Kebangsaan yang sebelumnya sudah dilakukan MPR RI ke berbagai partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi keagamaan.

“MPR RI sebagai lembaga permusyawaratan perwakilan rakyat yang diisi anggota DPR RI dan DPD RI akan terus mendukung kerja KPK. Mengingat korupsi merupakan wabah yang sangat membahayakan. Tidak hanya berakibat pada penurunan kualitas demokrasi, melainkan juga merampas hak asasi manusia karena mengakibatkan penderitaan yang mendalam terhadap berbagai dimensi kehidupan rakyat. Sehingga penanganannya pun tak bisa dikerjakan sendirian oleh KPK,” pungkasnya.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Sedangkan komisioner KPK yang hadir, Ketua KPK Firli Bahuri, serta para komisioner Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pasien Sembuh COVID-19 Bertambah 252 Orang, Delapan Wilayah Tak Laporkan Penambahan Kasus Positif

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Jumat (29/5) ada sebanyak 678 orang sehingga totalnya menjadi 25.216. Sedangkan pasien sembuh menjadi 6.492 setelah ada penambahan 252 orang dan kasus meninggal menjadi 1.520 dengan penambahan 24 orang.

“Konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 678 orang, sehingga totalnya 25.216,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 300.545 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 53 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 173 lab. Secara keseluruhan, 205.165 orang telah diperiksa dan hasilnya 25.216 positif (kulumatif) dan 179.949 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 49.212 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.499 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 7.128 orang, Jawa Timur 4.414, Jawa Barat 2.211, Sulawesi Selatan 1.468, Jawa Tengah 1.350 dan wilayah lain sehingga totalnya 25.216.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta tertinggi yakni 1.739, Jawa Barat ada 592, Jawa Timur sebanyak 570, Sulawesi Selatan 532, Bali 320, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 6.492 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selain itu, Yuri juga menjelaskan ada beberapa wilayah yang tidak melaporkan penambahan kasus positif seperti, Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Kemudian ada juga provinsi yang hanya melaporkan adanya penambahan sebanyak satu hingga tiga, seperti Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Bengkulu, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

“Beberapa daerah ada juga penambahan kasus antara tiga sampai dengan satu penambahan kasus, Kepulauan Riau, Gorontalo, DI Yogyakarta, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara,” jelas Yuri.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 443 kasus, Banten 845 kasus, Bangka Belitung 42 kasus, Bengkulu 72 kasus, Yogyakarta 230 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 184 kasus, Kalimantan Timur 285 kasus, Kalimantan Tengah 367 kasus, Kalimantan Selatan 893 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 178 kasus, Nusa Tenggara Barat 590 kasus, Sumatera Selatan 953 kasus, Sumatera Barat 541 kasus, Sulawesi Utara 306 kasus, Sumatera Utara 400 kasus, dan Sulawesi Tenggara 241 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 126 kasus, Lampung 131 kasus, Riau 117 kasus, Maluku Utara 139 kasus, Maluku 215 kasus, Papua Barat 158 kasus, Papua 640 kasus, Sulawesi Barat 88 kasus, Nusa Tenggara Timur 90 kasus, Gorontalo 68 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

712 Pasien Masih Jalani Rawat Inap di RS Darurat Wisma Atlet

Oleh

Fakta News

Jakarta – Lebih dari 700 pasien masih menjalani rawat inap di RS Darurat Wisma Atlet hingga Jumat (29/5), pukul 14.00 waktu setempat. Lebih dari setengah penghuni RS darurat berjenis kelamin laki-laki.

Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) mencatat bahwa lebih dari 4.000 orang telah terdaftar di RS Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta sejak dibuka pada 23 Maret 2020 hingga kini. Data terkini pasien berjumlah 712 orang, dengan rincian jumlah pasien laki-laki 457 orang dan perempuan 255. Dari jumlah pasien tersebut, hasil pengujian sampel swab positif terjadi penambahan 18 orang sehingga total berjumlah 556 pasien, sedangkan rapid test positif 127, pasien dalam pengawasan (PDP) 29 orang.

Pasien keluar dari RS Darurat Wisma Atlet berjumlah 6 orang. Mereka telah dinyatakan sembuh.

Pasien keluar rumah sakit sejak terdaftar pada 23 Maret 2020 hingga 29 Mei 2020 berjumlah 2.357 orang. Sebanyak 124 pasien keluar karena dirujuk ke sejumlah rumah sakit, sedangkan 2.230 telah dinyatakan sembuh.

Berikut ini jumlah rincian pasien yang telah dirujuk ke sejumlah rumah sakit, RS Persahabatan 27 orang, RS Pelni 19, RS Pasar Minggu 13, RSUD Duren Sawit 12, RSUD Tarakan 10, RSPAD 9, RSUP Fatmawati 8, RS Pertamina 8, RSAL Mintoharjo 7, RSPI Sulianti Saroso 3, RS Polri 2, RS Primer Jatinegara 2, dan masing-masing 1 pasien di RS Mitra Keluarga, RS Carol, RSUD Koja dan RS MMC Kuningan.

Sementara itu data per Kamis 28 Mei 2020, pukul 18.00 WIB, warga repatriasi yang menjalani karantina berjumlah 2.351 orang. Mereka tersebar di Wisma Atlet Blok D atau tower 4 dan 7 sejumlah 611 orang, Wisma Karantina Pademangan 1.612, Asrama Haji Pondok Gede 48 dan hotel atau pun penginapan di wilayah Jakarta 80. Sedangkan total warga terdaftar yang telah mengikuti proses karantina berjumlah 7.779 orang. Sebanyak 5,428 warga telah menjalani proses isolasi.

Dari total jumlah warga yang diisolasi, terdapat 607 orang yang hasil pengujian sampel swab positif COVID-19. Mereka yang positif COVID-19 berjumlah 351 yang kemudian dirujuk ke Wisma Atlet pada tower yang berbeda, sedangkan rapid test positif berjumlah 256.

Warga yang menjalani karantina atau isolasi ini mereka yang kembali dari luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia (PMI), anak buah kapal (ABK) maupun status lain seperti mahasiswa.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Penuhi Standar Internasional, Baju APD Buatan Indonesia Lolos ISO 16604 Class 3

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kebutuhan baju alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan para tenaga medis yang berhadapan langsung dengan pasien COVID-19 masih tinggi. Berita gembira diterima Gugus Tugas Nasional setelah baju APD buatan Indonesia lolos ISO 16604 Class 3.

Baju APD dengan standar tinggi atau ISO 16604 Class 3 merupakan spesifikasi yang wajib dikenakan para tenaga medis sehingga keamanan dan keselamatan terjamin. Baju APD yang lolos ISO 16604 Class 3 diusulkan PT Sritex. Otomatis baju APD ini memenuhi standar internasional yang ditetapkan Badan PBB untuk Kesehatan Dunia (WHO).

Hasil pengujian dilakukan oleh Intertek Headquarter yang berbasis di Cortland, New York, Amerika Serikat.

Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo telah mendapatkan informasi lolosnya baju APD buatan Sritex yang digunakan untuk penanganan COVID-19.

“Saya ikut senang mendengar kabar dari Konsul Jenderal Republik Indonesia di New York, Arifi Saiman bahwa 27 Mei 2020 waktu New York, hasil uji lab APD Coverall dan sampel bahan baju PT. Sritex untuk sertifikasi ISO 16604 Class 3 di Intertek HQ, Cortland, New York, dinyatakan Pass atau lolos uji lab,” ujar Doni wajah pada Jumat (29/5).

Baju APD bersertifikasi ISO 16604 Class 3 memiliki ketahanan terhadap masuknya bakteri atau virus dengan ukuran yang sangat kecil. ISO 16604 Kategori kelas 3 berkualitas lebih tinggi dibandingkan tingkat kelas 2 atau ISO 16604 Class 2.

Gugus Tugas Nasional juga melaporkan bahwa beberapa perusahaan Indonesia lain sedang mengajukan permohonan untuk uji lab produk mereka. Konjen RI berharap produk-produk lain bisa lolos dan mendapatkan sertifikat ISO yang sama.

Sementara itu, Presiden Dirut PT Sritex Iwan Lukminto menjelaskan bahwa pihaknya bekerja khusus untuk mendapatkan formula bahan baku yang bisa memenuhi Standar WHO.

“Paling tidak satu bulan kami bekerja keras dan saya memimpin langsung pengembangan produk APD agar bisa mendapatkan ISO 16604 Class 3,” ujar Iwan.

Sritex selama ini sudah mampu menghasilkan produk dengan standar tinggi. Iwan mengatakan bahwa salah satu yang sudah dihasilkan Sritex adalah pakaian nubika atau CBRN (Chemical Biological Radiological Nuclear). Sejak Januari lalu, Sritex membuat APD mulai yang Class 1, Class 2 dan terakhir ini Class 3.

Lolosnya baju APD dengan ISO 16604 Class 3 menjawab kebutuhan APD yang tinggi untuk penanganan pasien COVID-19. Ketersediaan baju APD tidak lagi akan menjadi kendala. Menurut Iwan, Sritex mampu untuk memproduksi baju APD kelas 1 sampai 500 ribu buah setiap bulannya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya