Connect with us

Bamsoet: Upaya Bersihkan Korupsi Dimulai dari Benahi Parpol

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan salah satu upaya membersihkan Indonesia dari korupsi bisa dimulai dengan membenahi partai politik. Karena di negara demokratis seperti Indonesia, partai politiklah yang menyediakan fungsi rekrutmen untuk mengisi berbagai pos jabatan publik dan kepemimpinan dari tingkat daerah hingga pusat.

Dirinya juga mengatakan sangat penting bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kajian dan rekomendasi terhadap proses manajemen pengelolaan partai politik yang baik.

“Sehingga jika partai politik sebagai akar dari demokrasi sudah sehat, kehidupan berbangsa dan bernegara juga akan sehat. Tidak akan ada lagi korupsi jika partai politik sudah betul-betul menjalankan fungsinya sebagai alat perjuangan memakmurkan rakyat, bukan memakmurman diri dan golongannya,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (9/3/2020).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, membersihkan partai politik dari oligarki kekuatan uang juga akan berefek pada kualitas pengambilan keputusan politik dalam melayani kepentingan publik yang lebih besar. Sehingga sangat penting bagi partai politik mendapatkan sumber pendanaan yang tak melanggar hukum.

Dirinya menambahkan, salah satu hasil kajian KPK menekankan perlunya negara hadir memberikan dukungan pendanaan partai politik. Sehingga partai politik tidak tersesat dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya. Idealnya, per suara sah yang di dapatkan partai politik dikompensasi Rp 16.922. Dari kebutuhan ideal tersebut, setidaknya menurut KPK negara bisa memenuhi 50 persennya, yakni sekitar Rp 8.461 per suara.

“Saat ini, berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018, negara memberikan bantuan pendanaan kepada partai politik sebesar Rp 1.000 per suara sah. Kajian KPK tersebut menarik untuk dielaborasi lebih jauh,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umun Pemuda Pancasila ini menambahkan, survei indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan Transparansi Internasional selalu memperlihatkan bahwa negara yang memiliki aturan ketat dalam penegakan peraturan dana kampanye, beririsan dengan indeks persepsi korupsi yang baik. Hal ini tak mengherankan, karena jika pejabat publik naik dengan cara yang baik, pasti juga akan bekerja secara baik.

“Namun jika pejabat publik naik karena money politics, kelak yang dipikirkan bukanlah masa depan rakyat. Tetapi bagaimana caranya balik modal, sekaligus mempersiapkan modal lanjutan untuk menghadapi pemilihan mendatang. Karenanya, KPK juga perlu mengkaji apakah sistem demokrasi saat ini yang berbiaya tinggi masih patut dipertahankan atau perlu diubah,” imbuh Bamsoet.

Ketua DPR RI 2014-2019 juga mengungkapkan MPR RI akan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI. Melalui sosialisasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pembangunan hukum dan pemberantasan korupsi berdasarkan Pancasila sebagai sumber hukum.

“Pimpinan MPR RI dan pimpinan KPK telah sepakat akan menandatangani MoU kerjasama Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. KPK sangat penting kita libatkan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI untuk memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilandasi dengan nilai-nilai Pancasila,” ujar Bamsoet.

Usai bertemu Pimpinan KPK di kantor KPK, Jakarta, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan, kunjungan pimpinan MPR RI ke KPK merupakan balasan dari kunjungan KPK ke MPR RI yang sudah dilakukan pada Selasa, (14/1/). Melalui penguatan koordinasi antar lembaga negara inilah MPR RI dan KPK berkomitmen saling mendukung dan bersinergi dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi.

Selain ke KPK, pimpinan MPR RI mulai minggu ini juga akan roadshow melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai aparat penegak hukum dan institusi peradilan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Melengkapi Silaturahim Kebangsaan yang sebelumnya sudah dilakukan MPR RI ke berbagai partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi keagamaan.

“MPR RI sebagai lembaga permusyawaratan perwakilan rakyat yang diisi anggota DPR RI dan DPD RI akan terus mendukung kerja KPK. Mengingat korupsi merupakan wabah yang sangat membahayakan. Tidak hanya berakibat pada penurunan kualitas demokrasi, melainkan juga merampas hak asasi manusia karena mengakibatkan penderitaan yang mendalam terhadap berbagai dimensi kehidupan rakyat. Sehingga penanganannya pun tak bisa dikerjakan sendirian oleh KPK,” pungkasnya.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Arsul Sani, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Sedangkan komisioner KPK yang hadir, Ketua KPK Firli Bahuri, serta para komisioner Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ganjar Pranowo: Reformasi Birokrasi Harus Menjadi Budaya

Oleh

Fakta News

Kemungkinan publik di luar Jawa Tengah kurang mengenal gebrakan Ganjar Pranowo dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode secara konsisten telah melakukan perubahan-perubahan birokrasi. Hasilnya jelas sangat berkurangnya korupsi dan pemungutan liar di tempat-tempat strategis seperti jembatan timbang dan proyek-proyek tender pemerintah.

Salah satu bentuk reforma birokrasi adalah lelang jabatan atau promosi jabatan secara terbuka. Proses lelang jabatan ini telah diselenggarakan pada 2013.

Pertama kali dilakukan untuk mengisi 85 posisi jabatan eselon III dan IV. Sebelum dilakukan lelang proses seleksi ini telah diberikan sosialisasi, dan diumumkan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan website sehingga bisa diketahui oleh seluruh PNS yang berkeinginan iku seleksi. Hasil pelaksanaan lelang jabatan ini juga akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat pada website yang tersedia.

Sementara, itu proses lelang jabatan atau promosi terbuka untuk pejabat tinggi juga dilakukan Ganjar sejak menjabat Gubernur periode pertama. Rekruitmen pejabat tinggi di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan secara terbuka dan memberikan kesempatan untuk siapa saja mendaftarkan diri.

Sebagai contoh konkret, dalam reformasi birokrasi, Ganjar telah melantik kepala sekolah SMKN Bawen, Jumeri menjadi kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, Ganjar juga melantik Camat Kedungbanteng Kabupaten Tegal, Imam Maskur, sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Jateng.

Langkah Ganjar ini dinilai oleh banyak pengamat pemerintahan sebagai langkah penting dalam reformasi birokrasi. Lelang jabatan sebagai gebrakan yang memaksa jabatan bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan perfoma pelayanan birokrasi bagi masyarakat.

Dampak dari reformasi birokrasi ini dipraktekkan Pemprov Jateng, menciptakan pelayanan pemerintahan yang bersih dari pungutan “liar”.

Salah seorang pimpinan proyek BUMN Karya juga menilai “reformasi birokrasi di Pemprov Jateng mempermudah, cepat dan tiada biaya siluman dalam proses tender proyek infrastruktur”.

Selain itu, reformasi birokrasi dibawah kepemimpinan Ganjar memperoleh penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 2016, KPK memberikan penghargaan pencegahan gratifikasi, sebagai kategori sistem pengendalian gratifikasi terbaik. Di tambah pula Pemprov Jateng memperoleh nilai evaluasi terbaik untuk reformasi birokrasi yang dilakukan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2016.

Ganjar mengharapkan reformasi birokrasi tidak bisa dilakukan sekali dua kali tindakan, akan tetapi harus menjadi kebiasaan atau budaya. Dia berharap setelah tidak menjabat Gubernur anti korupsi tetap menjadi budaya dalam membangun Jateng.

 

Razif

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov DKI Perpanjang PSBB hingga 10 Oktober

Oleh

Fakta News
PSBB

Jakarta – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta diperpanjang hingga 10 Oktober 2020. Keputusan itu diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat, sehingga perlu penyelarasan langkah-langkah kebijakan. Menko Marives juga menyetujui perpanjangan otomatis PSBB DKI Jakarta selama dua minggu,” kata Anies dalam keterangannya, Kamis (24/9/2020).

Anies menyebut sudah ada tanda-tanda pelandaian kasus positif dan kasus aktif di Jakarta. Pada 12 hari pertama bulan September, lanjut dia, pertambahan kasus aktif sebanyak 49% atau 3.864 kasus. Lalu 12 hari berikutnya penambahan jumlah kasus aktif masih terjadi, namun berkurang menjadi 12% atau 1.453 kasus.

“Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir. Kita masih harus terus bekerja bersama untuk memutus mata rantai penularan. Pemerintah terus tingkatkan 3T dan warga perlu berada di rumah dulu, hanya bepergian bila perlu sekali dan terapkan 3M,” ujar Anies.

Meski disebut sudah menunjukkan tanda awal pelambatan, Anies mengatakan peningkatan kasus masih terus perlu ditekan. Tanpa pembatasan ketat dan dengan pengetesan yang masif pertambahan kasus harian di Jakarta diprediksi akan mencapai 2.000 per hari pada pertengahan Oktober. Sedangkan kasus aktif akan mencapai 20.000 pada awal November.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ditarget Dua Pekan, Angka Penularan COVID-19 di Kota Semarang Berhasil Diturunkan

Oleh

Fakta News

Semarang – Target pemerintah pusat kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo untuk menurunkan angka penyebaran kasus COVID-19 di Kota Semarang selama dua minggu membuahkan hasil.

Setelah dilakukan sejumlah kegiatan pengetatan pada masyarakat dan operasi bersama, telah berhasil mengubah zona Kota Semarang dari zona merah ke orange. Dari keseluruhan lokasi di Kota Semarang, hanya tinggal empat kelurahan yang masih berstatus resiko tinggi atau zona merah.

“Hari ini saya evaluasi, bagaimana dua minggu ini kita melakukan tindakan penurunan Covid-19 di Kota Semarang. Ternyata datanya cukup menarik, per hari ini pukul 15.12 WIB, ternyata Kota Semarang sudah berubah menjadi orange,” kata Ganjar usai memimpin rapat evaluasi penanganan COVID-19 Kota Semarang di rumah dinasnya, Kamis (24/9/2020)

Dilaporkan, tingkat penurunan penularan kasus COVID-19 di Kota Semarang terjadi hingga 78,9 persen. Sementara angka kematian di Kota Semarang juga ikut turun dari minggu-minggu sebelumnya, yakni penurunannya mencapai 78,11 persen pada minggu ini.

Rinciannya, jumlah kasus penularan COVID-19 di Kota Semarang pada Minggu ke-37 sebanyak 381 kasus. Jumlah itu menurun pada minggu ke-38 menjadi 238 dan kembali turun menjadi 41 kasus pada minggu ke-39.

Sementara angka kematian di Kota Semarang, pada minggu ke-37 terdapat 29 kasus meninggal, jumlah itu turun pada minggu ke-38 menjadi 15 kasus dan turun lagi di minggu ke-39 ini menjadi 11 kasus.

“Penurunannya cukup drastis. Saya berterima kasih pada Wali Kota Semarang, bantuan TNI/Polri dan semua jajaran Forkompimda yang kemarin bergerak untuk menyelesaikan ini. Ternyata, kemajuannya sangat bagus dan ini menjadi hasil dari ikhtiar kita bersama,” jelasnya.

Meski begitu, Ganjar meminta semua pihak tidak langsung berbangga diri. Sebab, Pandemi COVID-19 belum selesai dan upaya untuk menekan penyebaran itu harus terus dilakukan.

“Kita harus tetap tancap gas untuk membantu masyarakat menata semuanya, agar tidak terjadi penularan yang lebih parah,” tegasnya.

Empat Daerah Zona Merah

Dari hasil evaluasi itu, Ganjar menyebut masih ada empat daerah di Jawa Tengah yang masuk kategori zona merah. Yakni Kabupaten Kendal, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Kebumen. Nantinya, di empat daerah zona merah itu yang akan didampingi dengan menerapkan model yang sama seperti penanganan di Kota Semarang.

“Sama, dengan modelling seperti ini. Maka nanti kami akan membantu penanganan di empat daerah ini. Kita akan tempel dan dorong agar semuanya bisa dikendalikan,” ucapnya.

Ia meminta seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah khususnya empat daerah yang masuk zona merah itu untuk tetap gencar melakukan 3T, yakni testing, tracing dan treatment dan terus mengkampanyekan 3 M kepada masyarakat, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun.

Baca Selengkapnya