Connect with us

Bamsoet Jamin Amandemen UUD 1945 Tidak Bahas Pemilihan Presiden Oleh MPR

Ketua MPR RI Bambang Soestayo bersama pimpinan MPR RI mendampingi Presiden Jokowi menyampaikan keterangan pers, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10) siang.

Jakarta – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo menjamin bahwa berbagai usulan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak akan menjadi bola liar.

“Segala sesuatunya pasti akan kami konsultasikan kepada Pak Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, dan salah satu stakeholder daripada bangsa kita,” kata Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, menjawab wartawan usai bersama-sama pimpinan MPR RI menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10) siang.

Jadi, tegas Bamsoet, MPR tidak dalam posisi yang buru-buru. Tetapi akan cermat betul menampung segala aspirasi sebagaimana yang disampaikan presiden yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Terkait dengan wacana amandemen sistem pemilihan Presiden RI oleh MPR, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan tidak ada materi tersebut.

“Tidak ada. Saya tegaskan tidak ada,” kata Bamsoet mengulang jawabannya.

Beri Kesempatan Sementara Presdien Jokowi mengingatkan, agar dalam masalah amandemen itu yang paling penting perlu kajian-kajian mendalam, perlu menampung usulan-usulan dari semua tokoh, akademisi, masyarakat.

“Yang penting usulan-usulan itu ditampung, masukan-masukan ditampung sehingga bisa dirumuskan,” tutur Presiden.

Untuk itu, Presiden meminta semua pihak untuk memberian kesempatan kepada MPR untuk bekerja melakukan kajian, menampung usulan-usulan yang ada.

 

Ping

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PA 212 Siap Bikin Gerakan Tolak Ahok Masuk BUMN Jika Ada yang Minta Dukungan

Oleh

Fakta News
Jubir PA 212 Novel Bamukmin

Jakarta – Juru bicara Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, mengatakan pihaknya akan membuat gerakan menolak Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjabat komisioner di Pertamina. Namun syaratnya bila pihak badan usaha milik negara itu juga menyatakan menolak Ahok dan meminta dukungan PA 212.

“Kalau memang Pertamina meminta dukungan kepada Alumni 212,” ujar Novel saat dihubungi Sabtu, 16 November 2019. “Insya Allah akan kami koordinasikan kepada para tokoh dan aktivis PA 212 untuk siap memberikan dukungan kepada Pertamina untuk menolak Ahok”.

Novel Bamukmin berujar dia bersedia membantu menolak Ahok masuk ke Pertamina karena menurutnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu produk gagal. Bamukmin juga tidak mau posisi di Pertamina diisi oleh Ahok yang seorang mantan narapidana.

“Saya jelas tidak mau usaha milik negara untuk kesejahteraan ditempati oleh Ahok seorang mantan napi,” kata dia.

Kabar Ahok merapat ke Pertamina ditengarai saat ia diundang oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok dipanggil ke kantor Erick pada hari Rabu, 13 November 2019 lalu. Pemanggilan ini diduga kuat berkaitan dengan penunjukan posisi bos di perusahaan BUMN.

Sebelumnya Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu atau FSPPB Arie Gumilar telah menyampaikan penolakannya atas rencana pengangkatan Ahok sebagai pimpinan di BUMN tersebut.

“Kami semua tahu bagaimana track record sikap dan perilaku yang bersangkutan, yang selalu membuat keributan dan kegaduhan di mana-mana, bahkan sering berkata kotor,” katanya seperti dilansir Tempo, Jumat petang, 15 November 2019.

 

Munir

Baca Selengkapnya

BERITA

Bukan Pengurus Parpol, Ahok Tak harus Mundur Jika Jadi Pimpinan BUMN

Oleh

Fakta News
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok

Jakarta – Status Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok sebagai kader PDIP disorot di tengah kabar bakal diangkat sebagai salah satu bos BUMN. Istana menyebut seorang kader partai boleh menduduki jabatan di perusahaan pelat merah.

“Kader tidak masalah, sepanjang bukan pengurus parpol dan/atau calon legislatif dan/atau anggota legislatif. Kalau pengurus parpol menurut Permen BUMN harus mengundurkan diri, kader tidak masalah,” kata juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman, dalam keterangannya, Minggu (17/11/2019).

Penunjukan pengurus BUMN bakal ditentukan Tim Penilai Akhir (TPA). Sekali lagi Fadjroel menjelaskan soal larangan bagi pengurus partai untuk duduk di kursi BUMN.

“Berdasarkan pembicaraan dengan Menteri BUMN Erick Tohir, maka pengurus BUMN dipilih melalui proses Tim Penilai Akhir sesuai Perpres No.177/2014,” katanya.

“Selain itu, juga memenuhi persyaratan lain sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015, yaitu bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD tingkat I, dan DPRD tingkat II,” imbuh dia.

Fadjroel lalu berbicara soal visi-misi di BUMN. Menurutnya, tak ada visi misi BUMN dan pengurus BUMN harus taat pada visi-misi Jokowi.

“Presiden menekankan hanya ada visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi menteri, demikian pula di BUMN,” tegas Fadjroel. 

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Wapres Ma’ruf Amin Ajak Bangun Narasi Kerukunan dan Akhiri Konflik

Oleh

Fakta News
Wapres Ma'ruf Amin saat mengikuti acara jalan santai lintas agama, Minggu (17/11/2019).

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengikuti kegiatan jalan sehat lintas agama (interfaith walk) pagi ini. Ma’ruf menilai kegiatan itu bermanfaat besar dan ingin ada kegiatan serupa di tiap provinsi.

“Karena memang ini merupakan upaya konkret untuk bagaimana menyatukan seluruh potensi bangsa ini dan agama. Biayanya murah, tidak mahal, tapi manfaatnya besar. Dengan biaya semurah-murahnya, menimbulkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena itu saya ingin acara seperti ini dibuat di setiap provinsi,” kata Ma’ruf di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (17/11/2019).

Ma’ruf mengatakan dirinya ingin acara serupa juga diadakan di Papua untuk menyatukan dan membangun kedamaian. Ia pun mengajak semua pihak membangun narasi kerukunan dan menyudahi konflik.

“Saya ingin ada upacara khusus atau event khusus untuk di Papua, supaya menyatukan seluruh rakyat Papua dan membangun Papua yang damai. Insyaallah kita akan melakukan upaya-upaya itu. Dan mari kita bangun sekarang ini narasi-narasi kerukunan, kita sudahi narasi-narasi konflik, narasi-narasi yang menimbulkan perbedaan,” ujarnya.

Ma’ruf lalu mengimbau agar khotbah-khotbah yang disampaikan di tempat ibadah terhindar dari narasi konflik dan permusuhan. Ma’ruf ingin khotbah yang disampaikan membangun rasa saling mencintai dan menyayangi.

“Karena itu, narasi kita dalam khotbah di masjid, khotbah di gereja, di dalam ceramah-ceramah kita hindarkanlah narasi-narasi yang menimbulkan konflik dan permusuhan. Tapi narasi yang membangun rasa saling mengenal ta’aruf, rasa saling mencintai tawadhu, rasa saling menyayangi tarahut, rasa saling membantu ta’awun, rasa saling menolong tanafur,” ucap Ma’ruf.

“Narasi-narasi itu yang harus kita bangun ke depan. Kita tinggalkan narasi-narasi konflik pada masa yang lalu,” imbuhnya.

Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan kegiatan jalan sehat lintas agama ini menciptakan ikatan emosional antarumat beragama. Ia pun menyebut akan menindaklanjuti arahan yang diberikan Ma’ruf Amin.

“Kegiatan ini tidak butuh biaya yang banyak, modal sedikit, tapi bisa ciptakan ikatan emosional yang luar biasa seperti ini. Seluruh lintas agama hadir, Konghuchu, Budha, Hindu, Katolik dan Protestan, Islam hadir bersama. Insyaallah kami siap menindaklanjuti petunjuk-petunjuk dari Pak Wapres,” ujar Nasaruddin. 

 

Mujafi

Baca Selengkapnya