Connect with us
DPR RI

BAKN Dorong Pemerintah Akselerasi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak

BAKN Dorong Pemerintah Akselerasi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak
Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Wahyu Sanjaya dalam Kunjungan Kerja Spesifik BAKN di PT PP Semarang Demak, Rabu (13/3/2024). Foto : DPR RI

Demak – Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Wahyu Sanjaya, menyampaikan bahwa pembangunan jalan Tol Semarang-Demak merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk mengatasi berbagai masalah transportasi yang ada di wilayah tersebut. Permasalahan seperti sering terendamnya Jalan Nasional Pantura (Kaligawe-Sayung) akibat banjir rob, kemacetan lalu lintas di Jalan Nasional Pantura terutama Kaligawe dan Terboyo, serta kerugian ekonomi akibat terganggunya kegiatan logistik pada kawasan industri.

“Sebagian seksi Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak ini dibiayai melalui dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Akan tetapi, Pembangunan di Seksi 1 pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini masih belum optimal,” jelas Wahyu dalam Kunjungan Kerja Spesifik BAKN di PT PP Semarang Demak, Rabu (13/3/2024). Diketahui, proyek Jalan Tol Semarang-Demak ini memiliki total panjang 26,4 kilometer yang dibangun dalam dua seksi melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Untuk itu, Wahyu mendorong Pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan jalan tol tersebut. Politisi Fraksi Partai Demokrat itu bilang bahwa seksi 1 Semarang/Kaligawe-Sayung, sepanjang 10,39 kilometer, telah mendapatkan dukungan konstruksi dari Pemerintah dengan alokasi anggaran sebesar Rp10 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sementara itu, Seksi 2 Sayung-Demak, sepanjang 16,01 kilometer, mendapat investasi dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang dikelola oleh PT PP-PT WIKA Konsorsium dengan anggaran sebesar Rp5,9 triliun. “Proyek Jalan Tol Semarang-Demak memiliki peran ganda, selain sebagai infrastruktur transportasi, juga berfungsi sebagai tanggul laut, yang menjadikan pembebasan lahan sebagai bagian yang kompleks dan penting dalam proyek ini,” papar Wahyu.

Wahyu juga mendorong Pemerintah agar bisa mempercepat pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Seksi 1, sehingga pembangunan di Seksi 2 juga bisa mendatangkan keuntungan bagi PT PP, mengingat penyelesaian pembangunan di Seksi 1 juga turut berpengaruh terhadap dampak pembangunan di Seksi 2. “Terutama agar pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” jelas Wahyu.

Sementara itu, Wahyu juga melihat sejumlah permasalahan teknis yang dihadapi dalam pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini, diantaranya terkait pembebasan lahan dan reklamasi. Wahyu meminta agar pemerintah segera mengatasi hal tersebut, sehingga pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini bisa cepat diselesaikan dan memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi.

“Kita melihat harusnya masalah teknis bisa lebih cepat diselesaikan oleh Pemerintah. Masalah kebijakan atau peraturan, seharusnya segera direspon oleh Pemerintah, sehingga tidak ada terkendala. Karena kalau kita melihat tadi, ternyata dalam kurun waktu tiga tahun justru terkendala oleh penerbitan peraturan yang terlambat,” ujar Wahyu.

BAKN, lanjut Wahyu, menyampaikan harapan agar pembangunan jalan tol Semarang-Demak ini bisa dipercepat. “Harapannya bisa dipercepat. Semakin cepat semakin bagus, sehingga manfaatnya bisa cepat dirasakan oleh masyarakat,” tutup Wahyu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya