Connect with us

Bakir Pasaman Ditunjuk Jadi Dirut Pupuk Indonesia

Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan pengurus PT Pupuk Indonesia (Persero). Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pupuk Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada Selasa (4/8/2020), Aas Asikin Idat diberhentikan dari jabatannya sebagai direktur utama.

Sebagai gantinya, para pemegang saham berdasarkan SK – 263/MBU/08/2020
Tanggal 04/08/2020 menunjuk Achmad Bakir Pasaman menjadi Direktur Utama Pupuk Indonesia. Sebelumnya Bakir Pasaman merupakan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim.

Selain itu pergantian juga terjadi di jabatan wakil dirut, Imam APriyanto Putro digantikan Nugroho Christijanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Transformasi Bisnis. Sementara jabatan yang ditinggalkan Nugroho ditempati oleh Panji W Ruky. Kemudian Direktur Pemasaran Achmad Tossin Sutawikara digantikan Gusrizal yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Investasi.

Untuk jajaran dewan komisaris juga mengalami perubahan. Komisaris Utama Bungaran Saragih digantikan oleh Darmin Nasution. Sementara Widharma Raya Dipodiputro, Sukriansyah S Latief, Otok Kuswandaru, Farah Ratnadewi Indriani juga diberhentikan dari jabatan komisaris. Mereka digantikan oleh Mustoha Iskandar, Bambang Widianto, Suwandhi, Febrio Nathan Kacaribu, Ari Dwipayana.

Dengan perubahan maka susunan direksi dan komisaris PT Pupuk Indonesia sebagai berikut:

Direksi
1. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama
2. Nugroho Christijanto, Wakil Direktur Utama
3. Panji W Ruky, Direktur Transformasi Bisnis
4. Bob Indiarto, Direktur Produksi
5. Indarto Pamoengkas, Direktur Keuangan & Investasi
6. Winardi Sunoto, Direktur SDM & Tata Kelola
7. Gusrizal, Direktur Pemasaran

Komisaris
1. Darmin Nasution, Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
2. Mustoha Iskandar, Komisaris independen
3. Bambang Widianto, Komisaris
4. Suwandhi, Komisaris
5. Febrio Nathan Kacaribu, Komisaris
6. Ari Dwipayana, Komisaris
7. Anhar Adel, Komisaris Independen
8. Anwar Sanusi, Komisaris

Bakir Pasaman sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Pupuk Kaltim sejak 13 Januari 2016. Bakir sukses mengembangkan PT Pupuk Kaltim, sebagai produsen urea terbesar di Indonesia yang berperan mendukung kedaulatan pangan nasional, terus berbenah dengan inovasi serta efisiensi di segala bidang sehingga mampu meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun global.

Sejumlah prestasi dicatatkan diantaranya pada 2019, Pupuk Kaltim meraih KPI kategori Baik dengan tingkat Kesehatan Perusahaan kategori Sehat AA. Pupuk Kaltim juga mencapai kinerja unggul sesuai kriteria Baldridge Excellence Framework (BEF) dengan skor 692, sesuai kinerja Perusahaan pada level Industry Leader, ini capaian untuk mengetahui posisi kinerja Perusahaan melalui penilaian yang dilakukan secara fair, kinerja produksi dan penjualan pada 2019 juga berjalan dengan baik dan lancar.

Produksi Urea mencapai 104% dari target dan produksi amoniak mencapai 102% dari target. Begitu juga dengan kinerja penjualan yang berjalan dengan baik, mencapai 100% untuk penjualan Urea. Pupuk Kaltim juga berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, sesuai standar yang ditetapkan.

Berbagai penghargaan juga telah diraih -diberikan kepada- Bakir Pasaman diantaranya penghargaan Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) pada Ajang Indonesia Industrial Summit (IIS) 2019. Kemudian Senior Leadership Commitment to Quality 2019 dari Asia Pasific Quality Organization, dan juga penghargaan The Best CEO Driving Execution Anak Perusahaan BUMN Terbaik 2020.

Untuk diketahui Bakir Pasaman, meraih gelar Insinyur Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1984), gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya, Jakarta (1996) serta gelar Magister Hukum Bisnis dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2008).

Bakir juga menyelesaikan studinya pada Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) pada Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia (FTI UMI).

Selain itu, dia juga memegang Surat Tanda Registrasi Insinyur (STRI) dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII), tertanggal, 5 Desember 2019, dan dinyatakan kompeten sebagai Insinyur Profesional Utama (IPU).

Sebelumnya Bakir berkarir selama lebih 15 tahun di PT. Rekayasa Industri, kemudian ditugaskan sebagai CEO Rekayasa Industri Malaysia Sdn Bhd, kembali ke PT. Rekayasa Industri sebagai VP Portofolio, menjabat sebagai Direktur Teknik dan Pengembangan Pupuk Kaltim (2010-2016) kemudian diangkat menjabat Direktur Utama Pupuk Kaltim sejak 13 Januari 2016. Boleh dibilang Bakir Pasaman adalah “orang dalam” Pupuk Indonesia, seluruh perjalanan karirnya dilingkungan PT. Pupuk Indonesia holding.

Bakir Pasaman merupakan putera dari Kotan Pasaman, Direktur Utama Pupuk Kaltim kedua era 1983 hingga 1990. Seorang yang dikenang dalam sejarah PT. Pupuk Kaltim, bahkan di dunia industri Pupuk di Indonesia. Juga berjasa sangat besar dalam pengembangan wilayah dan masyarakat Bontang.

Semoga beliau juga mengikuti jejak sang ayah, dapat membawa PT Pupuk Indonesia ke jenjang lebih baik lagi demi kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.

SK – 263/MBU/08/2020
Tanggal 04/08/2020

 

 

 

(edn)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menko Airlangga: Reformasi Struktural Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik

Oleh

Fakta News
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) / Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual pada Rabu (16/06) di Jakarta

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia. Ia menegaskan tekad Pemerintah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan serta menggunakan krisis sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural secara komprehensif.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) / Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual pada Rabu (16/06) di Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Hon. David Clark, Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC.

Airlangga menerangkan Forum bertujuan untuk melakukan review Agenda Reformasi Struktural APEC tahun 2015-2020 dan mendukung Agenda 5 tahun ke depan.

“Dalam pertemuan ini, saya beserta para Menteri APEC lainnya telah menyepakati untuk bekerja sama dalam Agenda Reformasi Struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi paska pandemi dan mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi,” terangnya.

Ia menyampaikan agenda reformasi Struktural APEC meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, peningkatan kualitas regulasi, dan hal-hal terkait lainnya yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high-cost economy, serta berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi.

Airlangga Menjelaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung 4 (empat) pilar Reformasi Struktural 5 tahun ke depan (2021-2025) yaitu: (i) Creating an enabling environment for open, transparent, and competitive markets; (ii) Boosting business recovery and resilience against future shocks; (iii) Ensuring that all groups in society have equal access to opportunities for more inclusive, sustainable growth, and greater well‐being; dan (iv) Harnessing innovation, new technology, and skills development to boost productivity and digitalization.

“Pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia yang diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan. Pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy,” ujar Airlangga.

Menurut dia Indonesia memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydro power, panel surya, geothermal dan biodiesel 30 persen (B30).

Lebih lanjut disampaikan bahwa program vaksinasi yang sudah dilaksanakan sampai saat ini mencapai 32.8 juta dosis, hal ini merupakan game changer dalam penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan pekerja melalui program Kartu Prakerja berupa skilling, up-skilling dan re-skilling yang menjadi bagian utama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para angkatan kerja yang perlu mencari kerja.

“Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30% dan sampah plastik di laut sebesar 70% di tahun 2025,” tutur Airlangga.

Airlangga menyampaikan sektor industri telah menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan mengesahkan Green Industry Standardization yang berstandar internasional.

“Dunia usaha merespon baik kebijakan ini dengan membentuk Packaging Recovery Organization (PRO) yang bertujuan mempercepat implementasi ekonomi sirkular, dengan beberapa kegiatan seperti pengumpulan sampah dan daur ulang,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian bersama para Menteri/Ketua Delegasi APEC lainnya mendukung 3 (tiga) dokumen yaitu: (1) Ministerial Statement, 3rd Structural Reform Ministerial Meeting; (2) Summary of Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR); dan (3) Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Digitalisasi UMKM, Menkominfo: Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Pelaku UMKM

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate

Jakarta – Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku. Dalam Rapat Terbatas mengenai Hilirisasi Ekonomi Digital, Kamis (10/06/2021) lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang amat besar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pelaksanaan digitalisasi UMKM perlu terus dioptimalkan mengingat UMKM dan Ultra Mikro (UMi) Indonesia sebagai penyumbang 61,07% PDB Indonesia.

Menurut Menkominfo, saat ini terdapat 18% dari UMKM yang sudah digital onboard dari total populasi UMKM sebanyak 64,2 juta. Oleh karena itu diperlukan kerja bersama untjuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku UMKM.

“Jadi, tugas kita untuk onboard saja masih sulit (belum tercapai). Target kita 50% tahun 2024 UMKM dan UMi onboard. Kita juga ingin scale up, meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka,” ujarnya dalam Forum Ekonomi Digital I, dikutip dari laman kominfo.go.id Kamis (17/6).

Johnny menegaskan digitalisasi UMKM perlu didukung oleh dua ekosistem, yakni ekosistem e-Commerce dan ekosistem UMKM itu sendiri. Dalam ekosistem e-Commerce, Menkominfo menyatakan pihaknya telah menyiapkan kebijakan pelindungan data pribadi serta logistik untuk mendukung transaksi elektronik.

“Diantaranya infrastruktur digital, pelindungan data pribadi yang saat ini sedang hangat. Saya secara khusus mau meng-address itu juga. Logistik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengendalian informatika, kompetisi fair level of playing field, kita perlu digitalisasi UMKM,” paparnya.

Dalam penguatan iklim usaha sektor ekonomi digital, Johnny mendorong pelaku ekonomi digital mampu menjaga fair level of playing field yang adil antara pelaku offline dan online, lokal dan asing, serta antara marketplace formal dan informal.

“Penciptaan fair level of playing field dimaksud mencakup kolaborasi mencegah predatory pricing. Oleh karena itu, platform-platform di Indonesia perlu diisi untuk produksi UMKM dan Ultra Mikro serta hasil produksi lainnya,” paparnya.

Sanksi Platform Dagang

Dalam Forum Ekonomi Digital yang diselenggarakan Kementerian Kominfo untuk pertama kalinya itu, Menkominfo menegaskan Pemerintah akan memberi sanksi tidak hanya administratif apabila menemukenali ada platform dagang Indonesia yang memberlakukan kebijakan predatory pricing.

“Ini saya ingin ingatkan, Pemerintah dan masyarakat membangun infrastruktur, pasar domestik yang besar tetapi kebijakan predatory pricing tidak akan ditolerir. Ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Jadi, sangat jelas guideline dan guidance-nya Pemerintah. Saya minta tolong perhatian, banyak sekali data-data yang memberikan gambaran ekonomi Indonesia diisi lebih dari 58% oleh produk bangsa-bangsa lain,” tandasnya.

Selain itu, hal lain yang perlu menjadi perhatian menurut Menteri Johnny adalah penerapan ketentuan dengan kehadiran signifikan economic presence yang saat ini dinilai tidak lagi bergantung pada physical presence.

“Bahkan, penerapan pajak digital atas transaksi-transaksi digital. Saya ingin ingatkan juga untuk diperhatikan. Dalam teks new nexus system, dunia bergerak ke economic presence bukan physical presence. Ini harus kita perhatikan, saya harap dimaklumi yang dimaksud dengan ini. Jangan sampai karena physical presence tidak ada disini, lalu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tetapi mengambil manfaat dari economic presence. Ini ruang digital sudah ekstrateritorial,” paparnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ridwan Kamil Minta Polda Jabar Siapkan Penyekatan Cegah Wisatawan Masuk ke Bandung Raya

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meminta Polda Jawa Barat menyiapkan penyekatan untuk mencegah wisatawan masuk ke Bandung Raya. Bandung saat ini dalam status Siaga 1 menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

“Saya hanya mengarahkan, teknisnya ada di Pak Kapolda,” kata dia, di Bandung, Rabu (16/6).

Dia mengatakan, sejumlah titik akan diberlakukan penyekatan.

“Polda sudah menyiapkan weekend ini, penyekatan untuk memastikan tidak banyak orang ke Bandung Raya yang kegiatannya tersier, bukan primer atau sekunder yang penting,” kata dia.

Gubernur menghimbau wisatawan agar jangan dulu berkunjung ke wilayah Bandung Raya.

“Khususnya weekend ini, dihimbau lagi agar para wisatawan jangan datang dulu ke bandung Raya karena situasinya sedang Siaga 1. Kapasitas rumah sakit sudah di atas 80 persen.  Kalau ada keteledoran, dan ngotot datang, nanti membuat situasi lebih tidak terkendali,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, keputusan Siaga 1 untuk Bandung Raya akan dievaluasi sepekan lagi.

“Kita evaluasi per 7 hari melalui sebuah hasil-hasil yang terukur, apakah nanti ada pelonggaran dan sebagainya,” kata dia.

Menurut dia, dengan situasi Siaga 1 tersebut diberlakukan Work From Home di wilayah Bandung Raya. Sebanyak 25 persen dari pegawai yang boleh bekerja di kantor, selebihnya bekerja dari rumahnya masing-masing.

“Itu sebagai bagian dari pengendalian situasi kedaruratan,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, disiplin protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara menekan penyebaran kasus Covid-19.

“Jadi disiplin hanya kuncinya. Mau seganas apa tipe-tipenya, jawabannya sama, disiplin lebih ketat, lebih kuat, dan kurangi pergerakan-pergerakan yang tidak perlu,” kata dia.

Baca Selengkapnya