Connect with us

Bagikan Puluhan Ribu Paket Sembako, Walkot Rudy Ajak Warga Gunakan Masker Saat Beraktifitas

Solo – Puluhan ribu paket sembako disalurkan Pemkot Surakarta bagi warga miskin terdampak Covid 19 di lima kecamatan. Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo didampingi Wakil Walikota Achmad Purnomo ke masing masing camat.

Simbolis berlangsung di depan gudang Perumda Pedaringan Solo, Minggu (5/4/2020). Ribuan sembako selanjutnya didistribusikan menggunakan angkutan kota feeder ke rumah masing masing warga.

Pemkot Surakarta menyalurkan 40 ribu paket sembako ke masyarakat terdampak virus corona. Penyaluran di lakukan dua tahap. Tahap pertama dilakukan pagi tadi sebanyak 25.416 paket dengan sasaran sebanyak 2.786 RT 628 RW di wilayah Surakarta.

Dalam kesempatan itu Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pemberian bantuan tersebut untuk mengatasi penyebaran virus corona seiring aktivitas masyarakat dibatasi.

“Bantuan itu diberikan terutama bagi masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan baik pusat maupun Provinsi,” kata Wali Kota yang akrab disapa Rudy itu.

Untuk itu, jika masih ada warga Surakarta yang belum mendapat bantuan dari pusat maupun propinsi diperbolehkan untuk mendaftar di RT masing-masing. Untuk tahap pertama kali ini menyalurkan paket berisi 7 item berupa 10 kilograam beras telur ½ kilogram, gula pasir 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, ditambah mie instan, kecap dan teh.

“Sedangkan untuk tahap kedua akan kami lakukan pada dua minggu berikutnya. Dengan paket berisi 5 item. Masing masing senilai Rp 265 ribu,” ujar Rudy.

Walikota Rudy menegaskan, saat ini kota Solo bukan bebas Corona. Karena sekarang ini PDP naik dan positif 1 orang. Untuk itu dia berharap penyebaran virus corona di Solo bisa atasi secara bersama-sama.

“Saya mengajak seluruh warga Kota Solo melakukan gerakan menggunakan masker buatan sendiri saat pergi beraktivitas keluar rumah. Seperti berbelanja ke pasar, mall, atau kegiatan lainnya yang terpaksa harus keluar rumah.

 

(zico)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Bappenas Susun Protokol dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19

Oleh

Fakta News
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko

Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyusun protokol untuk menuju masyarakat produktif dan aman di tengah pandemi COVID-19, dengan mengacu pada tiga kriteria yang digunakan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko mengatakan ketiga kriteria itu juga sekaligus menjadi parameter untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah sebelum menerapkan kenormalan baru.

“Bappenas telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan aman COVID-19. Jadi ada tiga kriteria yang digunakan mengacu pada WHO,” jelas Subandi di Media Center GugusTugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun kriteria yang pertama adalah epidemologi. Dalam hal ini, angka reproduksi dasar daya tular awal untuk COVID-19 berkisar antara 1,9 sampai 5,7. Artinya satu orang dapat menularkan virus kepada 2 sampai 6 orang. Hal itu sangat tinggi, dan harus dapat diturunkan hingga di bawah satu.

“Daya tular harus di bawah satu,” jelas Subandi.

Kriteria yang ke dua adalah sistem kesehatan, yang mana hal ini dengan mengukur kemampuan pelayanan kesehatan. Sebagaimana syarat yang dianjurkan oleh WHO bahwa suatu wilayah harus mampu memiliki kapasitas tempat tidur 20 persen lebih banyak dari adanya kasus baru.

“WHO memberikan syarat bahwa jumlah kasus baru rata-rata harus dapat dilayani dengan jumlah tempat tidur 20 persen lebih banyak dari penderita kasus baru,” jelas Subandi.

Kemudian kriteria selanjutnya adalah surveillance yang cukup. Subandi mengatakan bahwa syarat lain yang harus ditegakkan untuk menuju kenormalan baru adalah dengan menjamin bahwa jumlah pengawasan melalui tes dapat tercukupi.

“Jumlah tes yang cukup. Bappenas telah mengarahkan agar merujuk pada WHO 1 dari 1.000 sebagaimana yang telah dilakukan oleh Brasil,” kata Subandi.

Selanjutnya data dari ketiga kriteria itu akan dikumpulkan ke dalam dashboard yang dikoordinatkan oleh sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 untuk kemudian dianalisa.

Dari analisa itu maka dapat digunakan untuk monitoring dan evaluasi tiap-tiap daerah apakah sudah dapat mengendalikan kasus COVID-19 atau belum.

Dalam hal ini, Bappenas juga telah mengumpulkan seluruh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk meminta dukungan data harian real time sebagai analisa yang lebih kredibel.

Menurut Subandi, dalam melaksanakan tiga kriteria tersebut juga dibutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Sebab melawan pandemi COVID-19 tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, akan tetapi juga dibutuhkan peran unsur lainnya dalam ‘pentaheliks’ meliputi dunia usaha, akademisi/komunitas, masyarakat dan media massa sehingga tercipta pemahaman yang sama.

“Melawan pandemi ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Masyarakat harus paham dan melaksanakan protokol kesehatan. Dan juga nanti bagaimana bisnis melakukan itu, termasuk media yag bisa menyampaikan informasi yang betul untuk pemahaman yang sama,” tutup Subandi.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Golkar Nilai Kebijakan Jokowi Siapkan Tatanan Normal Baru Merupakan Langkah Strategis

Oleh

Fakta News
Kartu Prakerja Dibutuhkan Masyarakat Saat Pandemi Covid-19
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi arahan kebijakan untuk mempersiapkan tatanan normal baru atau ‘new normal’. Partai Golkar mendukung kebijakan tersebut.

“Tentu kami mendukung kebijakan ‘new normal’ ini dalam rangka kelanjutan keberlangsungan ekonomi tanpa mengabaikan penanganan COVID-19 ini,” kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Jumat (29/5/2020).

Ace menyebut kebijakan ‘new normal’ sebagai langkah strategis dari pemerintah. Kebijakan ‘new normal’, menurut Ace, memungkinkan masyarakat bisa beraktivitas normal tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti memakai masker dan menjaga jarak.

“Skenario ‘new normal’ bukan berarti kita menyerah terhadap COVID-19. Kebijakan ini merupakan langkah strategis, sebagaimana juga rekomendasi WHO dan sudah diberlakukan di beberapa negara lainnya di dunia, agar keberlanjutan pembangunan terutama di bidang perekonomian agar tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan sama sekali kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.

Ace meyakini kebijakan ‘new normal’ yang dicanangkan Jokowi telah melalui berbagai pertimbangan, seperti studi para ahli epidemiologi dan kesiapan masing-masing daerah. Selain itu, menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan kepatuhan warga untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan.

“Oleh karena itu, implementasi dari kebijakan ‘new normal life’ ini harus didasarkan pada evaluasi data epidemiologi yang betul-betul transparan dan akurat di suatu daerah, dan kapasitas dari penanganan daerah dalam hal kesehatan warga, serta kedisiplinan warga dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Pemerintah harus betul-betul mempertimbangkan ketiga hal tersebut,” jelas Ace.

Lebih lanjut, Ace menilai skenario ‘new normal’ diterapkan untuk memulihkan kondisi ekonomi. Karena itu, Golkar mendukung kebijakan ini tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang berlaku.

“Kebijakan ‘new normal’ dilakukan untuk menekan laju pelambatan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19, mengatasi kemungkinan semakin bertambahnya pemutusan hubungan kerja (PHK), mengatasi pengangguran, tetap berjalannya supply dan demand, dan tentu dalam rangka memulihkan kondisi ekonomi agar perlahan-lahan kembali normal,” tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya mempelajari kondisi di lapangan untuk mempersiapkan tatanan normal yang baru di tengah pandemi virus Corona baru (COVID-19). Jokowi memerintahkan agar protokol kesehatan disesuaikan dengan tatanan normal baru nantinya.

“Saya minta protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan ini disosialisasikan secara masif kepada masyarakat,” kata Jokowi saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (27/5).

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pasien Sembuh COVID-19 Bertambah 252 Orang, Delapan Wilayah Tak Laporkan Penambahan Kasus Positif

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat jumlah penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Jumat (29/5) ada sebanyak 678 orang sehingga totalnya menjadi 25.216. Sedangkan pasien sembuh menjadi 6.492 setelah ada penambahan 252 orang dan kasus meninggal menjadi 1.520 dengan penambahan 24 orang.

“Konfirmasi kasus positif COVID-19 sebanyak 678 orang, sehingga totalnya 25.216,” ungkap Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Jumat (29/5).

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 300.545 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 53 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 173 lab. Secara keseluruhan, 205.165 orang telah diperiksa dan hasilnya 25.216 positif (kulumatif) dan 179.949 negatif (kumulatif).

Kemudian untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 49.212 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.499 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota di Tanah Air.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari DKI Jakarta 7.128 orang, Jawa Timur 4.414, Jawa Barat 2.211, Sulawesi Selatan 1.468, Jawa Tengah 1.350 dan wilayah lain sehingga totalnya 25.216.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas, untuk sebaran kasus sembuh dari 34 Provinsi di Tanah Air, DKI Jakarta tertinggi yakni 1.739, Jawa Barat ada 592, Jawa Timur sebanyak 570, Sulawesi Selatan 532, Bali 320, dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 6.492 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Selain itu, Yuri juga menjelaskan ada beberapa wilayah yang tidak melaporkan penambahan kasus positif seperti, Aceh, Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Kemudian ada juga provinsi yang hanya melaporkan adanya penambahan sebanyak satu hingga tiga, seperti Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Bengkulu, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.

“Beberapa daerah ada juga penambahan kasus antara tiga sampai dengan satu penambahan kasus, Kepulauan Riau, Gorontalo, DI Yogyakarta, Bengkulu dan Sulawesi Tenggara,” jelas Yuri.

Selanjutnya Gugus Tugas merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 20 kasus, Bali 443 kasus, Banten 845 kasus, Bangka Belitung 42 kasus, Bengkulu 72 kasus, Yogyakarta 230 kasus.

Selanjutnya di Jambi 97 kasus, Kalimantan Barat 184 kasus, Kalimantan Timur 285 kasus, Kalimantan Tengah 367 kasus, Kalimantan Selatan 893 kasus, dan Kalimantan Utara 165 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 178 kasus, Nusa Tenggara Barat 590 kasus, Sumatera Selatan 953 kasus, Sumatera Barat 541 kasus, Sulawesi Utara 306 kasus, Sumatera Utara 400 kasus, dan Sulawesi Tenggara 241 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 126 kasus, Lampung 131 kasus, Riau 117 kasus, Maluku Utara 139 kasus, Maluku 215 kasus, Papua Barat 158 kasus, Papua 640 kasus, Sulawesi Barat 88 kasus, Nusa Tenggara Timur 90 kasus, Gorontalo 68 kasus dan dalam proses verifikasi lapangan 21 kasus.

 

(hels)

Baca Selengkapnya