Connect with us

Bachtiar Nasir Tak Kunjung Pulang, Polisi Tetap Proses Kasus Pencucian Uang

Bachtiar Nasir

Jakarta – Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), tersangka kasus penyelewengan dana Yayasan Keadilan untuk Semua (YKUS), tak kunjung pulang ke Tanah Air meski ada perkara hukum yang menunggunya di Bareskrim Polri. Polisi mengatakan penyidik tetap memproses perkaranya meski UBN belum dapat diperiksa.

“Saya sudah tanya tim penyidik Bareskrim, kasusnya on progres, artinya tetap jalan,” kata Karo Penmas Divisi Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/7/2019).

Polisi menuturkan pihaknya masih menunggu itikad baik UBN. Selain itu, penyidik Bareskrim juga terus berkomunikasi dengan tim pengacara UBN.

“Ya kami masih menunggu komunikasi dengan pihak pengacara. Kan masih dikomunikasikan terus oleh para penyidik. Itu menunggu kehadiran beliau yang masih melakukan kegiatan ibadah,” ujar Dedi.

Status tersangka penggelapan dan TPPU dana YKUS yang menjerat Bachtiar diketahui publik pada Senin (6/5). Namun Polri mengaku Bachtiar sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak awal 2018.

Bachtiar pun mengaku siap menghadapi proses hukum atas sangkaan dugaan penyelewengan dana YKUS pada 2017. Dia menyatakan akan menjawab sangkaan terhadap dirinya dalam kasus ini.

Polisi sudah mengagendakan pemeriksaan atas Bachtiar sebanyak dua kali. Namun karena tak juga hadir, polisi sebelumnya menyatakan akan menjemput paksa UBN setibanya di Tanah Air.

Bachtiar disebut akan dijemput sesuai dengan Pasal 112 ayat 2 KUHAP, yaitu ‘Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya’.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Istana: Presiden Perintahkan Kapolri Tindak Aktor Kerusuhan Tanpa Pandang Bulu

Oleh

Fakta News
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani

Jakarta – Terkait kerusuhan di Papua Barat dan Jawa Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau semua pihak untuk saling memaafkan supaya ketersinggungan yang melatarbelakanginya bisa reda. Hukum tetap ditegakkan. Dia memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk menindak pelaku kerusuhan.

“Untuk menciptakan ketertiban umum dan penegakan hukum, Presiden sudah memerintahkan kepada Kapolri untuk menindak aktor kerusuhan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” kata Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani, kepada wartawan, Selasa (20/8/2019).

Jokowi mengutamakan nilai-nilai toleransi di atas segala persoalan bangsa yang plural ini. Nilai-nilai dalam hidup bersama itu perlu terus dijunjung tinggi oleh Indonesia.

“Presiden juga menegaskan bahwa nilai-nilai keberagaman, toleransi, saling menghargai, penting untuk terus-menerus dibicarakan dan dipahami bersama oleh kita semua, sebagai bangsa yang besar,” kata Dani, sapaan Pramodhawardani.

Dia menyatakan, penjelasan Jokowi terkait insiden di Jawa Timur dan Papua sudah cukup jelas, yakni mengimbau agar semua pihak menahan diri terhadap sikap dan tindakan provokasi dari pihak manapun.

Sebelumnya, Jokowi meminta masyarakat saling memaafkan terkait demonstrasi berujung rusuh di Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Kerusuhan terjadi buntut insiden pengamanan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

“Saudara-saudaraku, Pace, Mace, Mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu, sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah memaafkan. Emosi itu boleh tetapi memaafkan lebih baik. Sabar itu lebih baik,” kata Jokowi di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/8) kemarin.

Pemerintah ditegaskan Jokowi tetap menjaga kehormatan warga Indonesia, termasuk di wilayah Papua dan Papua Barat. “Yakinlah pemerintah terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pace, Mace, Mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat,” tutur Jokowi.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Kominfo Identifikasi 2 Konten Hoaks Terkait Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah mengidentifikasi adanya dua konten tidak benar alias hoaks terkait kejadian pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

“Hoaks tersebar melalui media sosial dan pesan instan,” kata Pelaksana Tugas Kominfo Ferdinandus Setu dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Adapun hoaks pertama yaitu foto mahasiswa papua tewas dipukul aparat di Surabaya. Dalam foto tersebut, tampak seorang pria tersungkur di lantai dengan tulisan “1 korban meninggal dunia pemukulan oleh, Aparat keamanan TNI/POLRI. Mahasiswa Papua di Surabaya.”

Ferdinandus mengatakan foto tersebut hoaks, mengutip keterangan dari Markas Besar Polri. Gambar tersebut ternyata adalah foto korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal di TKP laka lantas, Jalan Trikora, depan TK Paut DOK V Atas Distrik Jayapura Utara. Adapun kejadiannya terjadi pada 19 Februari 2019 pukul 07.30 WIT.

Hoaks kedua yaitu soal personel Polres Surabaya yang menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua. Menurut Ferdinandus, Kasat Intel Polrestabes Surabaya Ajun Komisaris Besar Asmoro telah membantah terjadinya penculikan. “Kepolisian hanya mewawancarai dan memeriksa kedua orang tersebut,” kata Ferdinandus.

Untuk itu, Kominfo pun mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks, disinformasi, ujaran kebencian berbasis SARA. Sebab, perilaku tersebut dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua ini terjadi tepatnya di Jalan Kalasan Nomor 10, Pacar Keling, Surabaya pada Sabtu, 17 Agustus 2019. Pengepungan dan penggerebekan dilakukan oleh aparat TNI. Kemudian, Satpol PP dan ormas juga terlibat. Sebanyak 43 mahasiswa digelandang ke Kantor Polres Surabaya. Namun setelah beberapa jam, mereka dilepas.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi dan Pimpinan Parpol Koalisi Akan Hadiri Muktamar V PKB

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengundang para ketua umum partai politik dan tokoh-tokoh lainnya untuk menghadiri pembukaan Muktamar V di Bali pada Selasa, 20 Agustus.

Juru bicara Muktamar V Eko Putro Sandjojo mengatakan, sejumlah ketua umum partai politik sudah mengonfirmasi kehadiran mereka. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh disebut akan hadir didampingi sekjen partai masing-masing.

“Yang confirm hadir Ibu Mega dengan Pak Hasto, Pak Airlangga dengan sekjennya, Pak Surya Paloh dengan sekjennya,” kata Eko kepada Tempo, Senin, 19 Agustus 2019.

PKB juga mengundang partai-partai yang bukan merupakan pendukung Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Menurut Eko, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani juga mengonfirmasi kehadirannya. Selain itu dia menyebut akan ada pula perwakilan dari Partai Keadilan Sejahtera.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, dan sejumlah menteri juga dijadwalkan hadir.

“Beberapa menteri yang hadir dan mengisi acara antara lain Menko Kemaritiman, Menkumham, Menristekdikti, dan lain-lain,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini.

Rangkaian Muktamar V Partai ini akan dibuka langsung oleh Presiden Jokowi dan dihadiri wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin serta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siraj.

Ketua Steering Committee Muktamar, Ida Fauziyagmh mengatakan, sejumlah agenda yang dibahas adalah perumusan platform perjuangan PKB lima tahun mendatang, mereview Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta memilih dan menetapkan ketua umum.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya