Connect with us
Parlemen

Azis Syamsuddin Beri Bimtek Penyusunan UU kepada Dosen dan Mahasiswa

Azis Syamsuddin Beri Bimtek Penyusunan UU kepada Dosen dan Mahasiswa
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto : Jaka/Man

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memberikan bimbingan teknis (bimtek) penyusunan peraturan perundang-undangan kepada dosen dan mahasiswa secara daring guna memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana proses kerja DPR RI di bidang legislasi. Dalam bimtek tersebut, Azis memaparkan secara utuh bagaimana proses penyusunan undang-undang dari awal sampai akhir. Secara prinsip ia mengatakan bahwa proses penyusunan UU itu adalah kerja bersama antara Parlemen dengan Pemerintah.

Sehingga, masih kata Azis, pembahasan UU dapat dilakukan secara baik apabila unsur DPR RI dan Pemerintah itu sama-sama memiliki tekad kuat dalam penyelesaian pembahasan UU. “Fungsi dan tugas DPR dalam hal pembuatan UU itu adalah bersama dengan Pemerintah,” jelas Azis saat memulai paparan kepada mahasiswa dan dosen yang dimoderatori Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN Veteran Heru Suyanto, Senin (18/5/2020).

Namun, ia juga melanjutkan bahwa dalam hal fungsi anggaran (budgeting) di dalam tugas legislasi itu ada keistimewaan, bahwa usulan APBN di tiap tahunnya itu berasal dari Pemerintah, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan bersama DPR RI. Selain bidang budgeting, baik Pemerintah dan DPR RI itu sama-sama bisa mengusulkan inisiatif terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang.

Lebih lanjut, Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu juga melanjutkan bahwa untuk memulai pembahasan UU itu dimulai dari penyusunan naskah akademik (NA). Melalui NA itu dapat dilihat seberapa besar urgensi dan tingkat kegentingan rancangan UU itu akan disusun.

“Selanjutnya, Pemerintah membuat Surpres yang isinya penunjukan Presiden terhadap menteri yang ditugaskan untuk membahas UU bersama DPR. Nah setelahnya DPR akan membawa Surpres itu dalam Rapat Pimpinan. Dalam Rapim ini akan diputuskan melalui Rapat Bamus (Badan Musyawarah) untuk memutuskan pembahasan RUU ini apakah di Pansus (gabungan komisi) atau fokus di salah satu Komisi di DPR,” terang politisi Golkar ini.

Azis juga bercerita bahwa dalam rapat Bamus itu terjadi perdebatan secara akademis dan politis terhadap sebuah RUU. Hal ini wajar karena dalam rapat Bamus itu, usulan dari setiap partai politik melalui fraksinya dapat dituangkan secara panjang lebar. “Nah setelah rapat Bamus menyepakai apakah di Komisi atau Pansus yang ditugaskan dalam membahas RUU, hasilnya dibawa ke Rapat Paripurna untuk dilakukan pengesahan pembahasan terhadap usul RUU tersebut. Rapat Paripurna biasanya dilakukan secara terbuka,” urai Azis.

Setelah ada pengesahan terhadap usul inisiatif terhadap RUU, setiap fraksi di DPR RI diminta untuk membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk dilakukan pendalaman. DIM itu pun juga beragam, ada yang bersifat tetap dan tidak tetap. Biasanya DIM tidak tetap itu yang kerap terjadi perdebatan dan perubahan terhadap sejumlah pasal. Azis juga mengungkapkan dalam pembahasan RUU ini juga melibatkan banyak akademisi, tokoh masyarakat, LSM dan unsul lainnya dalam memberikan masukan terhadap UU. Hal ini penting guna meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan RUU.

Pengesahan terhadap RUU ini pun juga dilakukan secara bertahap, mulai dengan pengesahan tingkat I di tingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau Pansus dan pengesahan tingkat II di tingkat Rapat Paripurna. Jika pengesahan RUU tingkat I sudah dilakukan, maka sesegera mungkin dibawa ke pengesahan tinglat II melalui Rapat Paripurna. Setelah Azis memberikan paparan, sejumlah peserta diskusi yang berasal dari kalangan dosen dan mahasiswa ini memberikan sejumlah pertanyaan dan masukan. (hs/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jokowi: Omicron akan Terus Meningkat Beberapa Pekan ke Depan

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kasus penularan Covid-19 varian Omicron akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Jokowi meminta seluruh masyarakat tidak panik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kasus penularan Covid-19 varian Omicron semakin melonjak di Indonesia. Terbaru, Indonesia mencatat sebanyak 9.905 kasus baru Covid-19, Jumat (28/1/2022). Total kasus aktif kini sebanyak 43.574.

Melonjaknya kasus Omicron ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berbicara langsung.

“Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid, utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan,” kata Jokowi dalam jumpa pers virtual, Jumat (28/1/2022).

Menanggapi kondisi tersebut, Jokowi menyebut pemerintah telah mempersiapkan sarana dan fasilitas kesehatan yang telah disesuaikan dengan karakter varian Omicron. Sebab, menurutnya Omicron memiliki karakter yang berbeda dengan varian Covid-19 yang sebelumnya.

“Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron melakukan isolasi mandiri lima hari jika tidak mengalami gejala yang parah. Tak lupa, dirinya meminta seluruh masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan tidak panik.

“Ketika hasil tes PCR Saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat. Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu,” tutur Jokowi. []

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Omicron Melonjak, Presiden Jokowi Minta Masyarakat Jangan Panik

Oleh

Fakta News

Jakarta –  Kasus penularan Covid-19 varian Omicron semakin melonjak di Indonesia. Terbaru, Indonesia mencatat sebanyak 9.905 kasus baru Covid-19, Jumat (28/1/2022). Total kasus aktif kini sebanyak 43.574.

Melonjaknya kasus Omicron ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus berbicara langsung. Jokowi memaparkan kasus penularan Covid-19 varian Omicron akan terus meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Jokowi meminta seluruh masyarakat tidak panik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid, utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan,” kata Jokowi dalam jumpa pers virtual, Jumat (28/1/2022).

Menanggapi kondisi tersebut, Jokowi menyebut pemerintah telah mempersiapkan sarana dan fasilitas kesehatan yang telah disesuaikan dengan karakter varian Omicron. Sebab, menurutnya Omicron memiliki karakter yang berbeda dengan varian Covid-19 yang sebelumnya.

“Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine,” kata Jokowi.

Jokowi juga meminta masyarakat yang terpapar Covid-19 varian Omicron melakukan isolasi mandiri lima hari jika tidak mengalami gejala yang parah. Tak lupa, dirinya meminta seluruh masyarakat mengurangi aktivitas yang tidak perlu dan tidak panik.

“Ketika hasil tes PCR Saudara positif tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat. Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu,” tutur Jokowi.

Berikut isi pernyataan lengkap Jokowi:

Assallamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati,

Saat ini kita menghadapi lonjakan kasus harian Covid utamanya pada varian Omicron. Dan kenaikan ini diperkirakan masih akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan.

Belajar dari lonjakan kasus Omicron yang sudah terjadi terlebih dahulu terjadi di beberapa negara, pemerintah sudah melakukan banyak persiapan untuk menghadapinya.

Perbaikan sarana-prasarana fasilitas kesehatan disesuaikan dengan karakter varian Omicron yang berbeda sebelumnya dan membutuhkan penanganan yang berbeda pula, salah satunya melalui layanan telemedicine, aplikasi layanan kesehatan. Tak semua kasus Covid Omicron membutuhkan layanan langsung karena gejalanya tidak membahayakan. Yang paling penting, meminimalkan kontak, ini akan mencegah penularan yang lebih luas.

Ketika hasil tes PCR Saudara positif, tanpa ada gejala, silakan melakukan isolasi mandiri di rumah selama lima hari. Bila ada gejala batuk, pilek, atau gejala demam, silakan gunakan layanan telemedicine atau silakan ke puskesmas atau dokter terdekat.

Dengan demikian, beban fasilitas kesehatan puskesmas sampai rumah sakit bisa berkurang. Ini penting agar fasilitas kesehatan kita dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien-pasien penyakit lain yang membutuhkan pelayanan intensif.

Terakhir, saya minta Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian tetap tenang, tidak panik. Laksanakan selalu protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu. Saya mengajak Saudara-saudara sekalian menjaga kesehatan diri masing-masing sebaik-baiknya untuk meningkatkan imunitas. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin yarabbal alamin.

Wassalammualaikum Warohamatullahi Wabarakatuh

 

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Tetapkan HET Minyak Goreng Rp 14.000

Oleh

Fakta News

Jakarta – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan Kementerian Perdagangan akan memberlakukan penetapan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng dengan rincian, minyak goreng curah Rp 11.500 per lt, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per lt, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per lt, dengan seluruh HET tersebut sudah termasuk PPN.

“Selama masa transisi, yakni sejak hari ini sampai 1 Februari 2022, maka kebijakan minyak goreng satu harga yakni Rp 14.000 per lt tetap berlaku. Dengan mempertimbangkan waktu kepada produsen dan pedagang untuk melakukan penyesuaian,” kata Lutfi saat menggelar konferensi pers seperti mengutip dari Antara, Kamis (27/1/2022).

Lutfi menambahkan Kemendag akan menetapkan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) untuk produk minyak goreng kepada seluruh produsen minyak goreng dalam negeri yang melakukan ekspor untuk menjamin ketersediaan stok dan harga terjangkau produk tersebut.

“Mempertimbangkan hasil evaluasi atas kebijakan minyak goreng satu harga yang telah kami jalankan, maka per hari ini kami akan menerapkan DMO dan DPO,” kata Lutfi.

Ia menjelaskan mekanisme DMO atau kewajiban pasokan ke dalam negeri berlaku wajib untuk seluruh produsen minyak goreng yang akan melakukan ekspor.

Nantinya, seluruh eksportir minyak goreng wajib memasok produknya ke dalam negeri sebesar 20 persen dari volume ekspor mereka masing-masing pada 2022. Menurut dia, kebutuhan minyak goreng tahun ini adalah 5,7 juta kiloliter (kl) yang terdiri atas kebutuhan rumah tangga dan industri.

“Untuk kebutuhan rumah tangga tahun ini diperkirakan adalah sebesar 3,9 juta kl yang terdiri dari 1,2 juta kl kemasan premium, 231 ribu kl kemasan sederhana, dan 2,4 juta kl curah. Sedangkan kebutuhan industri diperkirakan 1,8 juta kl,” ujar Lutfi.

Seiring dengan penerapan kebijakan DMO tersebut, Kemendag juga akan menerapkan DPO, yakni sebesar Rp 9.300 per kilogram (kg) untuk CPO dan Rp 10.300 per kg untuk olein. Baca juga: Minyak Goreng Rp 14.000 Langka, Pengusaha Ritel Sentil Produsen dan Distributor Selain itu, per 1 Februari 2022.

Pada kesempatan tersebut, dia menginstruksikan kepada produsen untuk segera mempercepat penyaluran minyak goreng dan memastikan tidak terjadi kekosongan stok di tingkat pedagang maupun pengecer. Selain itu, ia mengimbau kepada masyarakat agar bijaksana dalam membeli produk minyak goreng, karena pemerintah menjamin ketersediaan dan harga minyak goreng yang terjangkau.

“Kami juga mengingatkan bahwa pemerintah akan mengambil langkah hukum yang sangat tegas kepada pelaku usaha yang tidak patuh atau melanggar ketentuan ini. Kami berharap harga minyak goreng dapat stabil dan terjangkau bagi masyarakat serta tetap menguntungkan produsen,” kata Lutfi. []

Baca Selengkapnya