Azis Syamsuddin Berharap Sosok Muda yang Matang dalam Kabinet
Jakarta – Reshuffle Kabinet Jilid II dalam periode kedua kerja Presiden Joko Widodo tinggal menghitung hari. Hal ini merupakan konsekuensi dari perubahan nomenklatur kementerian yang telah disetujui DPR RI. Presiden Jokowi diharapkan mampu menempatkan sosok muda yang memiliki kematangan dan mampu memahami agenda pemerintah di tengah tantangan besar ke depan.
Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, melihat sejumlah aspek dan harapan masyarakat yang dewasa ini muncul dalam memaknai reshuffle kabinet. Menurut Azis, public tidak akan mempersoalkan latar belakang calon Menteri terpilih dalam membantu Presiden bekerja. Karena menurutnya, hasil tidak akan mengingkari proses dan tujuan yang diharapkan.
“Situasi saat ini membutuhkan sosok inovatif dan berani. Dan tak kalah penting, memiliki kemampuan terukur sebagai jembatan politik. Saya saya yakin Presiden cermat,” terang Azis menanggapi isu reshuffle yang belakangan muncul, Kamis (15/4/2021).
Azis mengatakan, Presiden tidak hanya ingin meramu soal investasi dan mengembalikan kepercayaan publik di tengah kegusaran global akibat hantaman pandemi Covid-19. Melainkan menginginkan pembenahan iklim investasi.
Dorongan ini sejak awal disampaikannya dalam kampanye terbuka pada Pilpres lalu. Indonesia membutuhkan reformasi struktural dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja adalah salah satunya jalan terjal yang telah dilalui.
“UU Cipta Kerja memberikan keleluasaan bagi siapa pun untuk mengembangkan kemandirian, mempermudah izin usaha, hingga memberikan kepastian hukum sampai memberikan insentif. Regulasi telah menguatkan, tinggal kerja keras kita merealisasikan tujuan,” papar Azis dalam siaran persnya.
Azis melanjutkan, Presiden menginginkan kematangan semua aspek dalam mempersiapkan peta jalan (roadmap) untuk mengimplementasikan Making Indonesia 4.0. Benang merah ini yang diharapkan menjadi tongkat estafet kepemimpinan ke depan.
“Ini bukan bicara legacy. Ini soal jalan mematangkan road map yang dimaksud Presiden. Penekanannya adalah upaya mendorong ruang investasi yang lebih besar pasca UU Cipta Kerja disahkan,” tutur Azis Syamsuddin.
Selain mematangkan sendi ekonomi, Azis berharap Presiden memprioritaskan beberapa hal penting yang dewasa ini menjadi sorotan. Pertama, penguatan SDM sebagai kebutuhan era industri 4.0 dan bonus demografi. Kedua, menempatkan sosok yang mampu mengadvokasi isu-isu demokrasi, hukum dan pemberdayaan sosial ekonomi. Dan terakhir, menempatkan sosok yang lebih luwes dalam bidang komunikasi politik terhadap rakyat.
“Menyiapkan SDM handal menjadi tantangan di depan mata. Publik sudah bicara soal big data, artificial intelligence, internet of things. Ini mendukung kemandirian individu dalam kerangka negara yang lebih maju,” papar Azis.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun berharap penguatan SDM Indonesia melalui pengembangan pendidikan vokasi, penguatan riset dan penguatan universitas berbasis teknologi menjadi prioritas. Tentu saja, sambung Azis, poin-poin itu harus dibarengi dengan penyelesaian yang cerdas dan lunak dalam meredam situasi dan kondisi keamanan di berbagai daerah. Salah satunya Papua.
Dari sisi lain, Azis menilai pemerintah telah melakukan berbagai terobosan besar. Dari bio diesel kelapa sawit, pembangkit listrik tenaga surya hingga menjadi negara produsen nikel terbesar dunia. Penguatan investasi diyakini akan terus menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru dan menjaga kondusivitas daerah dalam memaknai kerangka besar Indonesia Maju.
“Sulit rasanya, jika kita melepas potensi yang ada tanpa dibarengi dengan SDM unggul. Saya yakin, Presiden cermat dalam melihat peluang dan sosok yang pantas untuk membantunya dalam bekerja,” pungkas Azis.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
