Awas ! Serangan Siber Terus Meningkat
Jakarta – Waspada! Sektor publikdan pengguna sosial media (sosmed), kini jadi fokus serangan siber. Hal itu terungkap dari Riset McAfee Labs Threats Report: September 2017.
Di wilayah Asia Pasific khususnya, laporan itu menyebut, sektor publik menempati peringkat pertama serangan siber, disusul sektor pelayanan finansial dan teknologi. Sebanyak 50% serangan malware, terfokus pada sektor publik sepanjang 2016-2017.
“Kemungkinan besar motivasi (serangan) WannaCry dan NotPetya bukan untuk menghasilkan uang, tetapi sesuatu yang lain. Jika motifnya, adalah merusak, kedua serangan itu sangat efektif,” kata Raj Samani, Chief Scientist for McAfee.
Raj melanjutkan, bahwa publik sekarang tinggal di dunia pseudo-ransomware, di mana motif serangan lebih dari sekadar menghasilkan uang. Sebab, setelah diverifikasi jumlah uang yang terambil akibat serangan tersebut tidak begitu besar.
Riset tersebut, mengungkap pertumbuhan malware untuk kuarter kedua mencapai 52 juta sampel baru, meningkat 67% dari tahun lalu. Namun, jika ditotal selama empat kuarter, jumlah malware di dunia sampai 723 juta sampel.
Ponsel pintar merupakan gawai paling rentan terserang, dengan catatan jumlah infeksi 18,4 juta sample. Keberadaan Ransomware pun meningkat 47% dengan total sampel 10,7 juta.
Pertumbuhan signifikan malware ini, diakibatkan oleh Faceliker Trojan. Malware yang menginfeksi akun Facebook untuk menyukai dan mempromosikan artikel atau aplikasi tertentu.
Pengguna yang akunnya terbajak, secara otomatis menyodorkan konten pada akun lain dalam lingkarnya agar tertular malware serupa, seperti inilah Faceliker Trojan beraksi.
Pengamat IT Heru Sutadi melihat, lemahnya keamanan siber berdampak pada pencurian data pribadi yang mengarah pada kerugian finansial atau data rahasia lain akibat infeksi malware. “Kita secara nasional sangat rentan [serangan], karena kemanan siber belum menjadi perhatian utama,” kata Heru pada Minggu (1/10/2017).
Tiga sektor yang harus mendapat perhatian lebih, ialah pelayanan, keuangan dan pemerintahan. Karena serangan siber mengarah ke sana. Menurut Heru, penyusupan kerap terjadi dengan mencantumkan link tertentu untuk mendistribusikan malware seperti cara kerja Faceliker Trojan.
Kini, cara terbaik untuk melindungi keamanan siber menurut Heru, ialah tidak mengklik tautan secara sembarangan serta tukar-menukar file lewat flash disk, selain itu menggunakan perangkat lunak pengaman dan firewall adalah hal yang wajib.
Kesediaan pemerintah membangun ketahanan siber, merupakan langkah wajib yang tak bisa dielak jika ingin bertransformasi menjadi digital. Jika tidak, sama dengan membangun rumah tanpa pintu dan jendela yang mudah untuk dimasuki pencuri.
Menanti Badan Keamanan Siber
Pada Mei lalu, Pemerintah mengatakan serangan siber masih ditemukan di Indonesia pada Senin (15/05) dalam skala kecil. Meski begitu, pemerintah terus melakukan upaya mengatasi serangan siber. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, menyebutkan, sejumlah perangkat komputer di sejumlah perusahaan swasta dan satu kantor pelayanan publik Samsat diserang, tetapi bisa diatasi.
“Saya tidak punya angka persisnya tetapi yang dilaporkan ada Samsat, koorporasi di (pulau) Jawa ada juga perusahan perkebunan tapi tak banyak komputernya, tak lebih dari 10, karena pemerintah sangat gencar mengkomunikasikan ini,” jelas Rudiantara saat itu.
Sejak penyebaran ransomware WannaCry di Indonesia pada Mei lalu, Kominfo telah menyebarkan informasi keamanan siber kepada para pengguna internet melalui situsnya, media dan juga kerja sama dengan operator telepon seluler. Saat itu, Rudiantara mengklaim upaya sosialisasi cara penanganan ransomware Wannacry yang gencar sejak saat itu, membuat tak banyak serangan di Indonesia.
Ia menjelaskan di Kominfo ada ID SIRTII yang terdiri dari unsur Kominfo, praktisi, dan pakar dari perguruan tinggi yang bertugas mengatasi, memonitor, menangkal dan memulihkan ketika terjadi permasalahan siber. “Dan proses yang kami jalankan, bersama-sama antara ID SIRTII dan komunitas yang lain, gandeng tangan untuk sosialisasi ke masyarakat Indonesia, sehingga dampaknya sangat minor,” kata Rudiantara.
Penyebaran ransomware Wannacry, saat itu terjadi di sekitar 150 negara, termasuk Indonesia. Program jahat ini, dapat memasuki komputer tanpa disadari, lalu mengenkripsi data di dalamnya sehingga komputer tak dapat dipakai. Program jahat ini meminta ‘tebusan’ untuk memulihkan akses. Kendati begitu, Rudiantara mengatakan, di Indonesia serangan siber tidak sebesar di negara lain seperti Inggris.
Pengamat keamanan internet dari Vaksincom, Alfons Tanujaya mengatakan, serangan ransomware Wannacry melemah karena memiliki perisai pembunuh (Kill Switch), sehingga melemah sendiri. Namun, Alfond mengatakan, peristiwa ini membuat orang di Indonesia menjadi sadar akan keamanan siber. “Kabar baiknya tanpa antisipasi malware bisa mati sendiri. Tapi mungkin kita ambil positifnya, mereka melakukan backup,” katanya.
Dikatakan, komputer yang diserang menggunakan sistem operasi Windows XP yang mungkin karena tidak diperbarui, ada celah yang bisa dibobol ransomware. Menurut Alfons, sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih membutuhkan edukasi tentang keamanan siber agar tak mudah terkena serangan. Ia menambahkan, Indonesia termasuk negara yang masih lemah untuk mengatasi serangan siber. “Ini tak mudah … ada korelasi penggunaan piranti lunak bajakan dengan celah keamanan yang tidak ter-update. Kita perlu edukasi,” jelas Alfons.
Sampai saat ini, untuk keamanan siber pemerintah masih memprioritaskan pada tiga sektor penting, yaitu keuangan (perbankan), transportasi dan energi dengan melakukan standardisasi dan sosialisasi di sektor. Pemerintah juga tengah mempersiapkan Badan Siber Nasional untuk menangkal dan mengatasi serangan siber. “Badan siber ini multisektor, ada Kominfo, Lembaga Sandi Negara dan lembaga lain … akan membuat kebijakan satu pintu dan lebih terkoordinir tugasn,” pungkas Rudiantara.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
