Connect with us

Awas, Langgar Jalur Sepeda Bakal Kena Denda Rp500 Ribu

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menerbitkan aturan mengenai jalur sepeda. Denda maksimal hingga Rp500 ribu siap mengintai para pelanggar jalur khusus kendaraan gowes tersebut.

“Ya (sanksi berlaku) nanti. Hari ini ditandatangani (peraturan gubernur terkait jalur sepeda). Kami akan sampaikan ke biro hukum untuk diundangkan,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo di Gedung Balai Kota, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Menurut dia, pemilik kendaraan bermotor yang melintas dan parkir di jalur sepeda akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 284. Sanksi tindak pidana ringan berupa pidana dua bulan atau denda maksimal Rp500 ribu bisa dikenakan.

“Setelah diundangkan, masuk ke lembaran perda (peraturan daerah), baru kita akan umumkan berlaku. Jadi saya sambil menunggu penetapan itu,” kata Syafrin.

Pembatas jalur sepeda berupa marka putih dan hijau yang solid. Namun, pengemudi yang melewati jalur sepeda yang putus-putus tidak dikenai tilang karena itu mix traffic.

“Nanti tidak ada lagi peringatan. Sekarang kita sifatnya ialah preventif preemtif. Begitu ada pelanggaran, kita ingatkan tolong jangan melanggar, ini membahayakan. Setelah diundangkan, hari itu juga sudah ada penegakan hukum di lapangan,” jelas Syafrin.

Sementara itu, pembongkaran jalur sepeda di Cikini mendapat sorotan dari warganet. Publik mengecam karena jalur sepeda itu baru berumur dua bulan.

Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menyebut tidak ada upaya untuk menghilangkan jalur sepeda. Jalur itu sedang diperbaiki. Ia menyebut jalur sepeda akan dibangun kembali setelah trotoar rampung direvitalisasi.

“Karena jalur sepeda kemarin kan memang duluan terus trotoarnya harus ada pelebaran sedikit,” terang dia.

Adapun trotoar yang dilebarkan ialah sepanjang jalan Cikini Raya hingga tikungan bioskop Metropole XXI. “Setelah itu jalur sepeda dibikin lagi. Tinggal dicat hijau kayak semula,” kata Irwandi.

 

Adn

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kolaborasi Pemprov Sulsel dan Pemkot Parepare, RS Ainun Habibie Bakal Segera Diresmikan

Oleh

Fakta News
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah

Makassar – Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan, kebijakan Pemerintah Provinsi dalam rangka pemanfaatan APBD itu sepenuhnya digunakan untuk kepentingan pembangunan di daerah.

“APBD kita itu memang telah diterapkan untuk pembangunan di tingkat daerah, sementara untuk Dana Alokasi Khusus kita telah peruntuhkan untuk fasilitas kesehatan,” katanya.

Bahkan sekarang ini, lanjut mantan Bupati Bantaeng dua periode ini menjelaskan, salah satu rumah sakit regional Pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Kota Parepare, dalam waktu dekat ini juga akan diresmikan bersama, yaitu RS Hasri Ainun Habibie.

“Saya bersama dengan Pemerintah Kota Parepare dan stakeholder yang ada, telah berkomitmen bersama untuk peresmian RS regional pertama di luar Kota Makassar nantinya, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah kota yang telah berkolaborasi dalam percepatan pembangunan,” pungkas dia.

Walikota Parepare, Taufan Pawe, mengatakan, Pembangunan RS Hasri Ainun Habibie yang merupakan pembangunan RS regional pertama di luar Makassar, merupakan bagian dari Komitmen Pemerintah Provinsi dalam menghadirkan percepatan pembangunan dan pelayanan dasar kepada masyarakat.

“Ini bagian dari Komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan RS Regional pertama di luar Makassar tersebut, dan ini tentunya bagian dari pemikiran bagaimana warga Sulsel yang jauh dari Luwu, jauh dari Tana Toraja tidak perlu lagi ke Makassar karena ada wilayah penyangga di Kota Parepare, yang mana RS Regional ini ke depannya masih akan terus dihadirkan pada beberapa kabupaten Kota lagi,” ujar Taufan.

Walikota bergelar doktor hukum ini meminta kepada pengurus dan anggota DPD ADHI Sulsel, agar bersama-sama berpikir untuk kemajuan Provinsi Sulsel, dan khususnya kemajuan Kota Parepare ke depannya.

“Saya meminta agar hadirnya organisasi ini mampu memberikan kontribusi yang besar, terkhusus dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hukum, maka perlu ADHI ini hadir untuk berdiskusi bersama pemerintah,” tandasnya.

Sementara itu, Menpan-RB, Tjahjo Kumolo, menuturkan, pemerintah hari ini harus berpikir bagaimana untuk penyederhanaan birokrasi (Reformasi Birokrasi) yang bertujuan pada percepatan perizinan usaha, serta penataan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

“Tujuan kita sangat jelas dengan penyederhanaan birokrasi maka kemudian akan berdampak pada baiknya sistem pelayanan yang ada di daerah, dan itu yang kemudian diharapkan masyarakat kita,” pungkasnya.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Underpass Kemayoran Banjir, Kasetpres: Bukan Sekadar Bantu, Sudah Sepatutnya Jadi Tanggung Jawab Pemprov DKI Jakarta

Oleh

Fakta News
Kasetpres Heru Budi Hartono

Jakarta – Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyatakan, semestinya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak hanya membantu dalam menangani banjir di underpass Kemayoran, tetapi juga bertanggung jawab penuh menanggulanginya.

“Setiap pembangunan di Kemayoran termasuk yang harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dan Peraturan Zonasi yang memang berada dibawah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Jadi kalau ada banjir harus mencari dulu kewenangan siapa?” tanya Heru melalui keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Minggu (26/1/2020).

Ia menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan Pemprov DKI telah membantu menangani banjir di underpass Kemayoran meskipun itu merupakan kewenangan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Jangan hanya karena ada areal yang kewenangannya ada di Sekretariat Negara, jadi Pemprov DKI hanya membantu. Memang sepatutnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI bukan hanya sekadar membantu,” ucap Heru.

Karena itu, Heru mengatakan, sedianya seluruh wilayah Jakarta itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut dia, salah satu tugas Pemprov DKI Jakarta adalah mengatasi banjir di area kerja mereka yant mencukup seluruh wilayah Jakarta.

Heru mengatakan, semula di Pemprov DKI Jakarta hanya ada Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas menangani infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tata air. Namun, tugasnya cukup berat sehingga dibentuklah Dinas Sumber Daya Air (DSDA).

Heru menilai pembentukan DSDA menunjukkan bahwa Pemprov DKI memahami benar bahwa menangani banjir di kawasan Jakarta menjadi tanggung jawab mereka. Selain itu, lanjut Heru, di Jakarta juga terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap kecamatan dan pada beberapa tahun yang lalu terdapat perahu karet dan perlengkapan lainnya untuk mengantisipasi bencana banjir.

“Itu menandakan memang tupoksinya Pemprov DKI, dan tidak melihat area kawasan. Memang area itu kawasan Setneg, tapi apa kebijakan penanggulangan banjir saat ini, melihat terlebih dulu kawasannya kewenangan siapa?” papar Heru.

Ia pun mengajak Pemprov DKI beserta pemerintah pusat bersinergi dalam menangani banjir di Jakarta “Kita bersama-sama menjaga Jakarta dari banjir. Kalaupun terjadi banjir, kita bergerak cepat untuk mengatasinya. Memang betul ada yang kewenangan pemerintah pusat, ataupun ada yang menjadi kewenangan Pemda DKI,” ucap Heru.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Tinjau ‘Runway’ 3, Menhub Apresiasi Upaya Tingkatkan Kapasitas dan Layanan Bandara Soetta

Oleh

Fakta News
Menhub Budi Karya Sumadi saat meninjau runway 3 dan east connection taxiway di Bandara Soekarno Hatta, Minggu (26/1). (Foto: Kemenhub)

Jakarta – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengapresiasi PT Angkasa Pura II dan Airnav Indonesia yang telah berupaya meningkatkan kapasitas dan layanan di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Hal tersebut diungkapkan Menhub usai meninjau runway 3 dan east connection taxiway di Bandara Soekarno Hatta, Minggu (26/1).

Dalam tinjauannya, Menhub melihat langsung pergerakan lalu lintas penerbangan di runway 3 dan east connection taxiway dari Tower JATSC milik Airnav Indonesia, di area Bandara Soetta. Menurut Menhub, keberadaan dua fasilitas tersebut sangat penting untuk meningkatkan pelayanan penerbangan dalam dan luar negeri di Bandara Soetta.

“Saya bangga dan mengapresiasi apa yg dilakukan oleh AP II dan Airnav, karena membuktikan anak bangsa mampu untuk membuat satu bandara dan ATC yang sama kompetitifnya dengan dunia internasional. Saat ini sudah lebih dari 81 take off landing dalam 1 jam sehingga masuk 10 besar bandara tersibuk di dunia,” ungkap Menhub.

Menhub mengungkapkan, dalam membangun fasilitas-fasilitas tersebut tentunya pihak-pihak terkait seperti Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, AP II, dan Airnav telah memperhatikan aspek keselamatan.

“Setelah aspek keamanan penerbangan (safety), selanjutnya yang diperhatikan yaitu aspek nilai ekonomi (efisiensi), dan bagaimana kapasitas penerbangan bisa meningkat,” jelas Menhub.

Beroperasinya dua fasilitas tersebut diharapkan memberikan kenyamanan bagi penumpang dengan berkurangnya delay dan antrean. Fasilitas tersebut juga akan meningkatkan faktor keamanan penerbangan (safety) karena dengan adanya runway ketiga, takeoff dan landing di runway bagian utara menjadi terpisah antara runway 2 dan runway 3.

Ditambah lagi dengan kehadiran East Connection Taxiway yang mengurangi potensi taxiway blocking. Kemudian, fasilitas tersebut dinilai akan menambah manfaat nilai ekonomi dan meningkatkan faktor efisiensi yaitu mengurangi jumlah dan waktu antrean pesawat di taxiway holding-point di darat sebelumnya dari 6 hingga 9 pesawat menjadi rata-rata 3 pesawat.

Jarak tempuh taxi dari apron ke runway lebih dekat sehingga waktu tempuh rata-rata berkurang 8 menit atau 13.3% dari sebelum dioperasikannya dua fasilitas tersebut. Dengan adanya efisiensi tersebut, otomatis akan meningkatkan kapasitas di bandara Soekarno-Hatta secara keseluruhan.

Runway 3 Bandara Soekarno Hatta yang baru saja diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Jumat (24/1) kemarin, telah beroperasi sejak akhir tahun 2019 yaitu pada saat momen Angkutan Natal dan Tahun Baru. Kehadirannya bahkan sudah memberikan keuntungan bagi maskapai penerbangan seperti Garuda yang menjadi maskapai dengan tingkat on time performance (OTP) atau ketepatan waktu nomor 1 di dunia.

 

Ping

Baca Selengkapnya