Connect with us

Aturan Pelanggan Listrik Rumah Tangga Nonsubsidi Disederhanakan

Ketentuan pelanggan listrik rumah tangga akan disederhanakan(foto : rri.co.id)

Jakarta – Penyederhanaan kelas golongan pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi, ketentuannya yang baru kini sedang digodok Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero).

Dengan kata lain, penyederhanaan tidak berlaku bagi pelanggan rumah tangga penerima subsidi. Golongan 450 VA dengan pelanggan sebanyak 23 juta rumah tangga dan golongan 900 VA dengan pelanggan 6,5 juta rumah tangga yang  disubsidi pemerintah, tidak berubah. Hal ini sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, penyederhanaan hanya berlaku bagi pelanggan dengan golongan 900 VA tanpa subsidi, 1.300 VA, 2.200 VA, dan 3.300 VA. Semua golongan tersebut akan dinaikkan dan ditambah dayanya menjadi 4.400 VA.

“Sementara golongan 4.400 VA hingga 12.600 VA dinaikkan dan ditambahkan dayanya menjadi 13.000 VA, dan golongan 13.000 VA ke atas dayanya akan di-loss stroom,” ungkap Dadan pada Minggu (12/11/2017).

Ke depan golongan pelanggan listrik rumah tangga hanya akan terbagi, pertama, pelanggan dengan subsidi (450 VA dan 900 VA subsidi). Kedua, pelanggan listrik non-subsidi 4.400 VA dan  13.000 VA. Ketiga, pelanggan listrik non-subsidi 13.000 VA ke atas (loss stroom).

Kenaikan dan penambahan daya tersebut, tidak akan memengaruhi pengeluaran biaya listrik masyarakat karena tidak dikenakan biaya apa pun, dan besaran tarif per KWH tidak berubah.

Pemerintah berharap dengan penyederhanaan golongan pelanggan listrik tersebut, tenaga listrik lebih bisa diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia sejalan dengan visi besar pemerintah di bidang kelistrikan adalah menaikkan kapasitas listrik, pemerataan layanan listrik dengan target elektrifikasi nasional 97% hingga 2019, dan keterjangkauan masyarakat dalam mengakses listrik.

Artinya, masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga akan diuntungkan dengan program ini. Hal itu, karena selama ini UMKM rata-rata adalah pelanggan golongan 1.300 VA hingga 3.300 VA.

Karena itu, daya tanpa tambahan biaya dan tanpa kenaikan tarif per kWh, UMKM dapat berkembang karena bisa memperoleh daya listrik yang lebih besar tanpa mengeluarkan biaya tambahan.

Di luar itu, program penambahan dan pembangunan pembangkit listrik yang sedang dikerjakan oleh pemerintah juga bisa dinikmati secara langsung oleh masyarakat.

“Selama ini, keterbatasan daya listrik akibat pembatasan golongan mengakibatkan daya listrik lebih banyak dinikmati dunia usaha besar dan pelanggan golongan industri saja,” ujar Dadan.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Tak Kembali ke Indonesia, Mahfud MD Sebut Veronica Koman Ingkar Janji sebagai Penerima Ikatan Beasiswa dari Pemerintah

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md menyebut Veronica Koman telah ingkar janji kepada pemerintah Indonesia. Mahfud mengatakan Veronica seharusnya kembali ke Indonesia untuk menerima ikatan beasiswa.

“Veronika Koman itu warga negara Indonesia yang mendapat beasiswa untuk belajar ke Australia dan mengingkari janji untuk kembali ke Indonesia sebagai penerima ikatan beasiswa, itu saja,” kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (19/11/2019).

Mahfud mengaku sudah menyampaikan kepada pemerintah Australia soal status Veronica saat ini. Pemerintah Indonesia, lanjut dia, juga tengah mengupayakan hak hukum terhadap Veronica agar mau bertanggung jawab.

“Saya sudah katakan juga ke pemerintah Australia kalau kami bicara Veronika Koman bukan karena dia berbicara lantang di negara Anda, tapi ini soal hukum kami, dia harus bertanggung jawab, kan begitu,” ujarnya.

Veronica merupakan WNI yang saat ini berdomisili di Australia. Veronica ramai diperbincangkan karena cuitannya di media sosial Twitter, @veronicakoman. Dia kerap menyampaikan perkembangan informasi yang terjadi di wilayah paling timur Indonesia. Termasuk cuitannya mengenai insiden kasus mahasiswa Papua di Surabaya.

Akibat posting-annya inilah polisi menetapkan Veronica sebagai tersangka kasus provokasi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur. Polisi menyebut posting-an Twitter Veronica berisi hal-hal provokatif dan mengarah ke hoax. Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan total ada lima posting-an Veronica yang merupakan hoax.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah polisi melakukan gelar perkara. Veronica sebelumnya sudah dipanggil sebagai saksi untuk tersangka kasus rasisme di asrama mahasiswa Papua. Namun Veronica Koman tak memenuhi panggilan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Rawan Praktik Jual Beli Jabatan, Ganjar Tak Setuju Pilkada Dipilih DPRD

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh kalangan anggota DPRD, rawan terjadi berbagai praktik jual beli.

“Dulu itukan sudah pernah, dipilih di DPRD, tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang ‘diumpetin’, maka solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli,” katanya di Semarang, Selasa (19/11).

Menurut Ganjar, untuk mengubah sebuah sistem harus dilakukan dengan hati-hati agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya.

“Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik seterika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu,” ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar mengakui ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama terkait dengan pelaksanaan pilkada langsung dan semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi serta berembuk memecahkan permasalahan yang ada.

“Sebenarnya isu ini muncul, ‘problem’ awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros,” tuturnya.

Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu yakni dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.

“Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tak Tepati Janjinya, Hasto Kritik Anies Soal Janji Kampanye Membangun Tanpa Menggusur Warga

Oleh

Fakta News
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Semarang – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak memegang kata-katanya sendiri soal membangun tanpa menggusur warga.

Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggap soal tindakan Pemprov DKI Jakarta yang menggusur bangunan milik warga di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Padahal, saat kampanye, Anies berjanji tak melakukan penggusuran saat membangun Jakarta.

Maka ketika kini Anies melanggar kata-katanya sendiri, Hasto menilai wajar bila rakyat Jakarta menjadi kecewa, termasuk PDI Perjuangan.

“Sangat mengecewakan tidak hanya warga Jakarta tapi juga PDI Perjuangan. Karena dulu janji kampanye Pak Anies adalah politik pembangunan tanpa penggusuran,” kata Hasto saat ditanya wartawan di sela-sela Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI Perjuangan dari sejumlah provinsi, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).

Hasto mengatakan, masyarakat pada akhirnya akan memahami bahwa kesamaan antara kata dan perbuatan menjadi tolak ukur dari seorang pemimpin.

Lebih lanjut, Hasto menilai Anies tak perlu malu bila hendak mengambil berbagai hal positif dari kepemimpinan Jokowi-Basuki dan Basuki-Djarot saat memimpin Jakarta. Kepemimpinan mereka mampu melakukan pembangunan tanpa mengorbankan rakyat.

“Kami menyarankan agar langkah-langkah yang dulu dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ahok dan kemudian dilanjutkan Pak Ahok dan Pak Djarot dengan membangun rusunawa, rakyat diajak berdialog, itu merupakan hal yang positif yang sebaiknya juga dapat dijalankan oleh Pak Anies,” ujar Hasto.

 

Ping

Baca Selengkapnya