Atasi Kelebihan Pasokan Listrik, Komisi VII Dorong PLN Salurkan ke Industri
Jakarta – Komisi VII DPR RI menyoroti kelebihan pasokan atau oversupply listrik yang masih dialami oleh PT PLN (Persero). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengakui, ini masih pekerjaan rumah (PR) bersama, bukan hanya pemerintah, tapi juga Komisi VII DPR RI, agar dapat menemukan regulasi untuk mengatasi oversupply tersebut. Bambang mengatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyalurkan listrik ke sektor industri.
“Oversupply yang ada sekarang yang selalu menjadi PR kita bersama, harus kita cari regulasinya agar oversupply ini teratasi. GM (General Manager PLN di setiap daerah) harus menjadi tim yang handal. Bukan hanya menyambung (listrik), tapi harus jadi marketing yang handal. Agar di wilayah yang ia tangani memaksimalkan penggunaan listrik, terkhusus untuk industri. Karena pemakaian terbesar itu di industri,” tegas Bambang dalam RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT PLN di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).
“Kita tidak bisa membebani oversupply listrik PLN itu ke rakyat. Tapi bagaimana kita rangsang industri itu lebih menggunakan listrik. Kami sudah mengambil data ke Pertamina. Berapa industri yang mengambil solar. Karena tidak mungkin solar bukan untuk energi. Ternyata (jumlahnya) besar. Nah ini tugas GM untuk (bersinergi) ke industri, kenapa tidak menggunakan listrik. Karena di regulasi kita tidak ada ‘upaya paksa’ untuk industri mengganti (pasokan energi) dari solar ke listrik,” tandas Politisi Partai Gerindra tersebut.
Bambang pun mengusulkan agar GM PLN di daerah yang mencapai target dalam memasarkan listrik ke industri, dapat diberikan penghargaan atau reward. “GM perlu ada reward, kalau tidak, yang ada hanya bekerja sesuai tugas untuk menjaga agar tidak mati listrik atau tidak jebol. Coba di-kasih reward, kalau ada pembeli, kalau GM bsa memasarkan dalam satu bulan 5 megawatt misalnya, diberi reward, seperti promosi jabatan atau bonus,” usul Bambang.
Di sisi lain, Legislator Dapil Jawa Timur IV itu juga terus mendukung PLN untuk melakukan upaya digitalisasi terhadap pelayanan kepada pelanggan. “Karena bagaimanapun ke depan akan meningkatkan efisiensi daripada cost. Karena sekarang masih manual. Saya pikir bagus, harus mengedepankan efisiensi, transaparan dan akuntabel. Digitalisasi pada meteran listrik sangat perlu, dan perlu didukung. Kalau perlu ada sinergi antar BUMN, misalnya dengan PT Telkom,” saran Bambang.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan terkait keberlangsungan PLN dalam mendistribusikan listrik dan menjangkau masyarakat. “(Bagaimana) rasio elektrifikasi tinggi, (listrik) menyala 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Ini menjadi harapan kita. Saya pikir belum ada satu telaah lebih jauh bagaimana untuk memastikan keberlangsungan dan keamanan pasokan listrik pada seluruh wilayah di Indonesia. Karena itu terkait dengan ketahanan energi,” tegas Politisi Partai Golkar itu.
Rapat ini menghasilkan sejumlah kesimpulan. Pertama, Komisi VII DPR RI mendorong PT PLN untuk terus meningkatkan keandalan perseroan melalui terobosan kebijakan dan bersinergi dengan BUMN lain guna mengatasi oversupply dan meningkatkan efisiensi serta mendorong ketahanan penyediaan energi nasional. Kedua, Komisi VII DPR RI mendesak PT PLN untuk memastikan program kerja termasuk penyediaan tenaga listrik untuk dapat dilaksanakan secara merata di seluruh pelosok Indonesia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
